Senada dengan yang lainnya, Ferry Joko Juliantono yang melaporkan kasus ini ke BPK dan DPR juga menginginkan Jokowi untuk menyatakan sikap terhadap kasus mafia bisnis tes PCR. Jika dibiarkan, ia khawatir akan terlihat seolah presiden Jokowi ikut terlibat didalamnya.
Bahkan kritik tajam kepada Jokowi juga mulai dilontarkan. Salah satunya dari Rocky Gerung. Baik Presiden, Menko Luhut hingga Menkes Budi jika mengetahui bahwa tes PCR ada yang dibisniskan berlebihan seharusnya diungkap kepada publik, bukannya malah dibiarkan. Ini berarti ada cashback atau keuntungan! Ujungnya kasus ini mencoreng pihak-pihak istana dan bisa menambah kecurigaan publik.Â
Posisi Presiden Jokowi sebagai pimpinan nomor 1 di negeri ini dipertaruhkan bila ia tak ada aksi tegas dalam menindaklanjuti kasus mafia bisnis PCR yang melibatkan para pembantunya. Kini presiden diketahui tengah menjalani karantina mandiri di Istana usai kepulangannya ke Tanah Air pada Jumat (51/11). Sesuai peraturan terbaru, karantina Presiden akan memakan waktu 3 hari dan diperkirakan selesai selambatnya hari Senin.Â
Semoga saja, di momen kesendirian Presiden kala karantina tersebut, setelahnya ia bisa tampil ke publik segera dan mengemukakan bagaimana sikap tegasnya terhadap kasus ini. Respons Presiden sangat dibutuhkan, agar polemik ini terang benderang.
Karena, biar bagaimana pun juga, Jokowi adalah panglima tertinggi di republik ini. Tertinggi berarti paling tinggi. Dan, keputusan dari Sang Tertinggi di Republik Indonesia sungguh dinantikan publik.
Namun, apabila Jokowi tidak merespons polemik ini sama sekali, biarlah Sang Tertinggi Pemilik Semesta yang bekerja, karena DIA melihat segalanya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H