Percuma lu bikin aturan karantina serba ribet, ada yg 14 hari ada yg 10 hari..
Toh selebgram sama anggota DPR bisa mangkir karantina
Dikira virus milih milih apa https://t.co/lw7tjFU0r5--- Bang Bang Ndut (@yadhiyadhiyadhi) December 16, 2021
Bahkan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019 yang juga pengusaha pemilik dan Presdir PT ASI Pudjiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan dan PT ASI Pudjiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat, Susi Pudjiastuti merasa bingung dengan aturannya. Ia mempertanyakan soal aturan karantina di Indoneisa yang dinilai tidak jelas.
"Kenapa aturan begitu mudah berubah?' tanya Susi Pudjiastuti dilansir Galamedia dari akun Twitter @susipudjiastuti pada Kamis, 16 Desember 2021.
Kenapa aturan begitu mudah berubah ? 1 minggu karantina, berganti jadi 5 hari .. berganti jadi 3 hari .. ini berlaku sd 2 mingguan yg lalu, mulai 3desember kembali ke 10 hari. Karantina penting tapi begitu mudah berubah. Banyak akhirnya tidak patuh. Yg patuh merasa tidak adil https://t.co/LvxjRlUEV1--- Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) December 16, 2021
Lebih jauh, Susi Pudjiastuti menyebut bahwa dengan banyaknya perubahan karantina tersebut maka memunculkan ketidakpatuhan masyarakat yang tidak patuh akan penerapan karantina. "Banyak akhirnya tidak patuh. yang patuh merasa tidak adil," ujarnya.
Cari duit diatas penderitaan orang banyak .. negara lain aja membolehkan warga negara mereka masuk dan karantina mandiri di rumah dengan syarat, tetap melakukan pcr tes sesuai aturan. Gak kasihan banget sama kami yg tinggal di LN kangen pulang lihat keluarga. Pejabat enak liburan--- D3 Dutch (@Henisven) December 16, 2021
Mengutip kompas.com, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengkritisi perubahan aturan mengenai durasi karantina pelaku perjalanan internasional bagi pejabat setingkat eselon I ke atas.
 "Alasan yang disampaikan oleh Satgas adalah tuntutan kerja. Seolah-olah yang bekerja itu hanya pejabat eselon satu ke atas, dan seolah-olah virus bisa membeda-bedakan target penularan antara pejabat dan warga kebanyakan," kata Lucius, Kamis (16/12/2021).Â
Menyikapi aturan yang berubah itu, Lucius menilai Satgas jelas tidak memenuhi prinsip keadilan di depan hukum. Hadirnya perubahan aturan itu, duga Lucius, tidak terlepas dari budaya birokrasi yang umumnya tunduk pada orang atau lembaga kekuasaan yang lebih tinggi.
