Faktor-faktor perempuan terperangkap kemiskinan
Perempuan sering kali terperangkap kemiskinan lebih dalam dan lebih lama dibandingkan dengan laki-laki, karena mereka menghadapi hambatan yang bersifat struktural, sosial, budaya dan ekonomi yang lebih kompleks. Fenomena ini dikenal sebagai feminisasi kemiskinan, di mana perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan dan dampaknya.
Pentingnya gender untuk memahami kemiskinan pertama kali dicatat oleh Diana Pearce (1978) yang menciptakan istilah 'feminisasi kemiskinan', fenomena di mana perempuan memiliki insiden kemiskinan yang lebih tinggi daripada laki-laki, dan kemiskinan mereka lebih parah.
Bagi perempuan, kemiskinan yang dialami lebih dari sebatas ketertinggalan ekonomi, dan situasi buruk yang disebabkan karena seseorang berjenis kelamin perempuan telah memperparah kualitas hidupnya sebagai masyarakat yang termasuk dalam golongan rakyat miskin.
Faktor-faktor yang memperburuk kemiskinan pada perempuan antara lain: ketidaksetaraan gender dalam akses pendidikan dan peluang kerja, beban ganda dan tanggung jawab domestik, diskriminasi gender dalam hukum dan kebijakan, keterbatasan akses ke layanan kesehatan dan reproduksi, kekerasan berbasis gender dan kerentanan ekonomi dalam keluarga kepala keluarga perempuan
Ketidaksetaraan gender dalam akses pendidikan dan peluang kerja seperti keterbatasan akses terbatas ke pendidikan, perempuan, terutama di negara berkembang, sering kali memiliki akses terbatas ke pendidikan. ketika mereka tidak memiliki pendidikan yang memadai, peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tinggi sangat terbatas.
Selain itu, pekerjaan tidak formal dan berupah rendah, perempuan lebih sering bekerja di sektor informal yang tidak memiliki perlindungan sosial, seperti upah minimum, asuransi kesehatan, atau pensiun. pekerjaan ini cenderung berupah rendah dan tidak stabil.
Beban ganda dan tanggung jawab domestik, seperti banyak perempuan harus menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah dan pengurus keluarga. Tanggung jawab ini membatasi waktu dan energi mereka untuk mencari pekerjaan yang lebih baik atau melanjutkan pendidikan. Tanggung jawab dalam pengasuhan anak dan lansia juga membuat perempuan sering kali menjadi pengasuh utama untuk anak-anak dan orang tua yang sudah lanjut usia, yang mempersempit peluang mereka untuk bekerja atau mendapatkan penghasilan tambahan.
Kerentanan ekonomi dalam keluarga kepala keluarga perempuan, terutama keluarga yang dipimpin oleh perempuan (yang tidak memiliki pasangan), cenderung lebih miskin karena mereka hanya mengandalkan satu sumber pendapatan. ini sering kali terjadi pada janda, perempuan yang bercerai, atau perempuan yang ditinggalkan oleh pasangannya.
Kurangnya dukungan sosial menjadikan keluarga yang dipimpin oleh perempuan sering kali menerima dukungan sosial yang lebih sedikit dibandingkan dengan keluarga yang dipimpin oleh laki-laki, yang memperburuk kondisi kemiskinan.
Keterbatasan akses ke layanan kesehatan dan reproduksi, perempuan, terutama di daerah pedesaan atau miskin, sering kali memiliki akses yang terbatas ke layanan kesehatan yang layak, termasuk kesehatan reproduksi. Ketika kesehatan perempuan terganggu, terutama selama kehamilan dan persalinan, mereka lebih rentan jatuh ke dalam kemiskinan.
Ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan kesehatan, dalam banyak budaya, perempuan memiliki kontrol yang terbatas atas keputusan terkait kesehatan mereka sendiri, termasuk penggunaan kontrasepsi atau pilihan melahirkan. ini dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan, yang semakin memperburuk kondisi kemiskinan.
Kekerasan berbasis gender, terutama kekerasan dalam keluarga, perempuan sering kali menjadi korban kekerasan dalam keluarga, yang tidak hanya menyebabkan trauma fisik dan emosional tetapi juga menghambat kemampuan mereka untuk bekerja atau bersekolah.
Selain itu, eksploitasi dan perdagangan manusia, perempuan dan anak perempuan sering kali menjadi korban perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, yang memperburuk kondisi kemiskinan mereka.
Diskriminasi gender dalam hukum dan kebijakan, seperti ketidakadilan hukum dan kebijakan sering kali tidak mendukung hak-hak perempuan, misalnya dalam hal kepemilikan tanah, warisan, atau akses program kredit. Hal ini menghambat perempuan untuk membangun aset atau memulai usaha.
Selain itu, diskriminasi dalam pasar tenaga kerja juga membuat perempuan sering kali menghadapi diskriminasi di tempat kerja, seperti kesenjangan upah, kurangnya promosi, dan kondisi kerja yang kurang adil.
Dampak Kemiskinan pada Perempuan
Kemiskinan tidak hanya mempengaruhi perempuan secara ekonomi, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan mereka, seperti: kesehatan, pendidikan, pengambilan keputusan, dan eksklusi sosial.
Kemiskinan membatasi akses perempuan terhadap layanan kesehatan, yang dapat mengakibatkan peningkatan angka kematian ibu, malnutrisi, dan masalah kesehatan mental. Anak perempuan dari keluarga miskin sering kali putus sekolah lebih awal dibandingkan dengan anak laki-laki, yang memperpanjang siklus kemiskinan di generasi berikutnya.
Perempuan yang hidup dalam kemiskinan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik di keluarga, komunitas, maupun di tingkat pemerintahan. Perempuan miskin sering kali terpinggirkan secara sosial (eksklusi sosial), mengalami diskriminasi, dan memiliki akses terbatas ke jaringan sosial yang bisa membantu mereka keluar dari kemiskinan.
Upaya Mengatasi Kemiskinan pada Perempuan
Untuk mengatasi perangkap kemiskinan yang dihadapi oleh perempuan, beberapa strategi dapat dilakukan: (1) Memberikan akses yang lebih luas dan berkualitas bagi perempuan untuk mendapatkan Pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil; (2) Program-program pelatihan keterampilan, akses program kredit mikro, dan dukungan untuk usaha kecil yang dijalankan oleh perempuan dapat membantu mereka meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi; (3) Mengadakan kampanye untuk mengurangi kekerasan berbasis gender dan memberikan dukungan psikosoial kepada korban kekerasan agar mereka bisa pulih dan kembali produktif; (4) Membangun jaringan dukungan sosial yang kuat untuk perempuan, termasuk program pemberdayaan sosial ekonomi yang ditargetkan pada keluarga yang dipimpin oleh perempuan; dan  (5)  Reformasi hukum untuk memastikan hak-hak perempuan dilindungi, termasuk hak atas kepemilikan tanah, hak waris, dan akses ke layanan kesehatan reproduksi.
Perempuan sering kali menghadapi perangkap kemiskinan yang lebih kompleks dan mendalam dibandingkan dengan laki-laki. Ketidaksetaraan gender, diskriminasi, dan hambatan struktural menjadi faktor utama yang memperburuk kemiskinan pada perempuan. Upaya pemberdayaan yang inklusif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk membantu perempuan keluar dari kemiskinan dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik.