Rumah Sarang Burung Walet, Tetap Menggoda di Tengah Kendala

Kebijakan yang Perlu Dipertimbangkan

Investasi masyarakat yang sudah tertanam di RSBW cukup besar. Harapan masyarakat akan keberhasilan RSBW-nya juga sangat tinggi. Dan bila berhasil maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Meskipun begitu pemerintah juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat lain, yang mungkin terganggu dengan polusi bunyi dari RSBW. Bisa juga mengancam keselamatan masyarakat karena RSBW yang tidak laik bangun. Bahkan bisa jadi ada ekses kesehatan dari adanya RSBW di sekitar mereka.

Salah satu RSBW /Dokpri

Menimbang berbagai hal tersebut, dalam rangka membantu peternak sarang burung walet, pemerintah bisa melakukan pelatihan pengelolaan RSBW yang tidak hanya memperbesar peluang keberhasilannya tapi juga membuat RSBW yang lebih aman dan sehat.

Hasil pengawasan yang kami lakukan juga mendapatkan kenyataan bahwa perda izin RSBW yang dibuat dalam rangka merespons maraknya pembangunan RSBW perlu dievaluasi, selain itu memang perdanya sudah cukup lama (2011).

Izin RSBW harus didapatkan dengan lebih mudah. Pemerintah daerah harusnya jemput bola sehingga masyarakat lebih tenang dalam berusaha karena sudah berizin. Selain mudah, izin juga harus dibuat murah, jangan dikait-kaitkan dengan kewajiban lain misalnya pajak reklame (untuk apa RSBW memakai reklame?) bahkan Pajak Bumi dan Bangunan.

Di sisi pajak daerah, bila UU pajak daerah masih mengizinkan, tarif pajak sarang burung walet sebaiknya diturunkan. Pemerintah sebaiknya melakukan ekstensifikasi dengan mengumpulkan lebih banyak data wajib pajak pemilik RSBW. Bertambahnya wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Kebijakan ekstensifikasi berarti pemerintah daerah mengharapkan pertumbuhan dari usaha masyarakat. Berbeda dengan kebijakan intensifikasi dengan menaikkan tarif pajak dan penerimaan pajak serta membebani izin usaha RSBW untuk membatasi pertumbuhan RSBW dan mengurangi dampak pembangunan RSBW.

Memperhatikan minat masyarakat yang tinggi membuat RSBW, pemerintah harus bijaksana dalam memformulasikan kebijakannya, jangan sampai perda menjadi macan ompong, tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.