Hubungan "Timbal Balik" Petani dan Partai Politik Pasca Orde Baru

Dari tabel diatas terlihat terjadi perubahan yang cukup besar dibeberapa partai besar dalam perolehan suara di pemilihan legislatif antara tahun 1999 dengan 2004 dimana PDIP yang semula pada tahun 1999 mendapatkan 33,75% suara mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2004 dengan hanya mendapatkan 18,53% suara. 

Sedangkan partai-partai Islam seperti PKB dan PPP juga mengalmi penurunan suara sekitar 1-2% antara tahun 1999 dan 2004. Hal ini bisa terjadi karena ketika itu partai-partai tersebut masih coba untuk mendukung Gus Dur untuk mempertahankan kursi kepresidenannya setelah berbagai kasus menerpanya.

Selain itu partai yang dikenal dengan partai Islam seperti PKB, PPP, dan PAN (meski sebenarnya PAN bukan merupakan partai Islam melainkan Nasionalis) mengalami penurunan suara disebabkan target pemilih mereka yang merupakan golongan Islam mengalihkan suara mereka ke partai-partai lain yang baru ataupun partai lama.

Pada pemilu 2004 sangat terlihat bagaimana kesuksesan PKS dengan menggerakkan kader-kadernya ke pedesaan mampu mendongkrak suara yang mereka dapat meskipun berstatus partai yang baru berdiri. 

Hal serupa juga terjadi pada partai Demokrat yang pada pemilihan 2004 dan 2009 berhasil membuat SBY menjadi Presiden Indonesia pada saat itu dengan terus menjaga partai itu tetap bersih dari praktik KKN sehingga nama baik partai tetapi terjaga meski tidak memiliki program seperti PKS lakukan (Kompas, 2014). 

Lalu merosotnya suara PDIP dan Golkar pada pemilihan 2004 dan 2009 tidak terlepas dari para anggotanya di pemerintahan yang terlibat dalam berbagai skandal korupsi maupun suap yang membuat program-program sayap partai tersebut yang coba menarik dukungan dari masyarakat bawah seperti petani menjadi tidak berhasil menambah dukungan yang banyak.

Sedangkan dampak dari sisi petani dengan adanya bantuan-bantuan sosial yang diberikan partai-partai politik ini tidak mampu menjawab masalah yang lebih penting bagi petani seperti alih fungsi lahan dan kepemilikan lahan para petani kecil yang semakin hari kian mengecil akibat pembangunan yang dilakukan pemerintah ataupun pihak swasta. 

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah dari masa Gus dur hingga pemerintahan pertama SBY tidak berhasil merumuskan kebijakan yang menaikkan kesejahteraan para petani yang terjadi justru sebaliknya. 

Praktik penyelewangan wewenang dan kekuasaan kian marak disetiap pemerintahan yang membuat masyarakat kalangan bahwa seperti kaum petani semakin dipinggirkan dalam fokus pemerintah. 

Meski sudah ada beberapa pejabat daerah yang mencoba mendukung program kesejahteraan petani tetapi kebanyakan dari mereka hanya ingin meraih dukungan suara dalam pilkada didaerah pemilihan mereka sehingga aksi-aksi mereka dalam mendukung petani mayoritas hanya janji kampanye belaka tanpa adanya kebijakan atau Langkah konkret yang secara langsung dilakukan ketika menjabat di suatu daerah. 

Dan jika ada pejabat yang memang serius untuk memperbaiki kondisi petani masih belum mendapatkan dukungan yang sepantasnya dari pemerintahan pusat.