Jokowi dan Golkar

"...Golkar sebagai partai yang sudah matang, punya pengalaman malang-melintang, sudah 58 tahun. Ini pengalaman yang sangat panjang, banyak makan asam garam dalam perpolitikan Indonesia (berhenti agak lama). Oleh sebab itu saya yakin.....(berhenti sejenak...hadirin tepuk tangan...suara riuh). Saya yakin...(berhenti sejenak, hadirin tepuk tangan). Saya yakin Golkar...(berhenti sejenak...hadirin tepuk tangan)  akan dengan cermat... akan dengan teliti, akan dengan hati-hati tidak akan sembrono dalam mendeklarasikan presiden dan wakil presiden...(hadirin tepuk tangan). 

"..Saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres dan cawapres adalah tokoh-tokoh yang bener. ... (berhenti sejenak). Silahkan terjemahkan sendiri...(hadirin tertawa).

Dua paragrap di atas adalah cuplikan Pidato Presiden Joko Widodo dalam peringatan HUT Partai Golongan Karya ke-58 di Jakarta, Jumat malam (21/10/22). Dalam cuplikan di atas tergambar pada paragrap pertama suasana kemeriahan, keakraban antara Presiden dan ribuan hadirin para anggota dan pengurus Partai Golkar. Ini menggambarkan kedalam hubungan antara Jokowi dan Golkar.

Sedangkan paragrap kedua menggambarkan bagaimana Presiden Joko Widodo sedang mempersiapkan hubungan pasca kepemimpinannya, setelah 2024. Hubungan mesra Jokowi dan Golkar tampaknya tidak akan berakhir tahun 2024. Keduanya masih akan terus menjalin hubungan politik yang intens.   

Tulisan ini hendak mengurai bagaimana kedalaman hubungan Jokowi-Golkar dan masa depan hubungan itu.

Mengawali sambutanya, Jokowi menyapa para tokoh senior Golkar, antara lain Ir Akbar Tanjung. Jokowi menyebut bahwa isteri Akbar Tanjung adalah teman SMP-nya dulu. Meski tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang hubungan pertemanan dengan isteri Akbar Tanjung, sepertinya Jokowi ingin membangun keakraban dengan keluarga besar Golkar.  

Kedekatan dengan Partai Golkar sebenarnya sudah terjalin relatif lama, sejak masa pertengahan periode pertama kepresiden Joko Widodo. Waktu itu Ketum Partai Golkar Setya Novanto awal tahun 2016 telah menyatakan akan mendukung Jokowi  dalam Pilpres 2019. Setelah Setya Novanto masuk penjara, penggantinya, Airlangga Hartarto tetap mendukung Jokowi.  

Kini Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto adalah seorang sosok penting dalam Kabinet Joko Widodo. Ia adalah Menteri Koordinator bidang Ekonomi. Dalam mengendalikan perekonomian posisi Airlagga Hartarto adalah tokoh kunci khususnya dalam situasi Pandemi dua tahun lalu dan juga kini ketika ekonomi dunia belum stabil.

Kedudukan Golkar sangat penting bagi Kabinet Indonesia maju. Ini bisa dilihat dari duduknya dua Menteri Koordinator dalam Kabinet Indonesia Maju yang berasal  dari Golkar.  

Di samping Airlangga Hartarto juga ada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Panjaitan bahkan sering disebut sebagai Super- Menteri yang selalu mendapat tugas yang krusial dari Presiden.

Adanya dua Menko dari Golkar dalam Kabinet Jokowi menunjukkan bahwa kepercayaan Jokowi sangat tinggi kepada Golkar, bahkan partai pengusung Jokowi yatu PDI-P tidak mendapat kursi Menko sama sekali.  

Pada aspek ini menunjukkan bahwa Jokowi bukanlah seorang "petugas partai yang plonga-plongo" sebagaimana sering digambarkan para pembencinya. Jokowi tetap memiliki hubungan yang baik dan bahkan tetap mesra dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarno Putri, namun pada sisi lain Jokowi memiliki kemerdekaan untuk menentukan siapa yan harus menjadi pembantunya.

Dua orang Menko dari Golkar dan tidak adanya Menko dari PDI-P bisa menjadi indikasi sikap Jokowi yang teguh. Tidak mudah mendayung diantara karang-karang politik, jika tidak memiliki visi dan keteguhan hati seperti Jokowi.

Pilihan Jokowi kepada Airlangga ternyata tidak salah. Dalam bidang politik, kedudukan Airlangga sangat penting bagi keberlangsungan kepemimpinan Jokowi. Golkar sebagai salah satu kekuatan politik papan atas sangat diperlukan guna mendukung stabilitas politik pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. 

Golkar yang menguasai perolehan kursi terbanyak kedua setelah PDI-P, yaitu 85 kursi atau hampir 15%  di Parlemen posisinya sangat strategis untuk menjaga stabilitas dukungan dari DPR kepada Pemerintahan Jokowi-Ma'ruh Amin.

Airlangga Hartarto tampaknya mampu memainkan dengan baik fungsi menjaga stabilitas ekonomi dan politik kabinet Jokowi. Di sisi lain, Airlangga Hartarto juga memerlukan dukungan Jokowi untuk menjamin kedudukanya sebagai Ketum Partai Golkar. 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa terpilihnya Airlangga Hartato sebagai Ketum Gokar adalah berkat dukungan kuat dari Jokowi. Hubungan antara Jokowi dan Airlangga adalah hubungan yang saling menguatkan/ saling menguntungkan, semacam symbiosis mutualisme.  

Simbiosis mutualisme antara Jokowi dan Airlangga seperti tidak hanya terbatas dalam konteks menjaga pemerintahan Jokowi yang akan berakhir tahun 2024. Namun hubungan ini telah dirancang untuk berlanjut setelah 2024.

Kabar yang beredar di tengah masyarakat rancangan pasca 2024 tengah disusun oleh  Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) antara Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasinal (PAN). KIB  sepertinya adalah kendali Jokowi untuk memastikan bahwa Presiden yang akan datang akan meneruskan berbagai capaian Jokowi.   

Ini adalah sebuah langkah penting Presiden Joko Widodo untuk menata masa depan pasca 2024. Pemerintah Joko Widodo hingga saat ini telah berhasil memimpin dengan sangat stabil sejumlah partai politik antara lain  (PDI-P, Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PKB, PPP) dan beberapa partai yang tidak memiliki kursi di Parlemen seperti Perindo, PSI, PKPI dan PBB.

Selama kepemimpinannya, terutama dalam periode yang kedua, Presiden Jokowi telah menunjukkan daya tahan dan kelenturan untuk menjaga kekompakan diantara partai politik yang ada. 

Ini suatu prestasi yang penting yang harus dicatat. Tidak ada partai politik yang lepas dalam kabinet atau menyatakan penolakanya. Meskipun Nasdem saat ini banyak mendapat kritik dalam koalisi Indonesia maju. Namun hingga kini seluruh partai pendukung Jokowi masih tetap bersatu.

Diantara sejumlah Partai yang tetap berada di belakang Jokowi yang memiliki komitmen sama untuk menyusun kerjasama pasca Pemilu 2024 adalah partai yang tergabung dalam KIB.  

Upaya untuk mempersiapkan  pengganti, semacam "putra mahkota", juga pernah dilakukan oleh Bung Karno pada tahun 1960-an. Bung Karno kabarnya memang  mempersiapkan penggantinya yaitu Menteri Panglima  Angkatan Darat (Menpangad) Jenderal TNI Ahmad Yani. Sikap Presiden Sukarno ini tentu menimbulkan kecemburuan dikalangan elit partai politik. 

Di kalangan militer pada saat itu ada banyak jenderal yang moncer bintangnya antara lain adalah Jenderal A.H Nasution dan Mayjen Suharto. Putra mahkota Bung Karno itu akhirnya justru meninggal sebelum Bung Karno lengser. Jenderal TNI Ahmad Yani dibunuh PKI tanggal 30 September 1965.

Sementara Presiden Suharto juga pernah mempersiapkan calon penggantinya yaitu Prof Dr Ing BJ Habibie. Sang "Mr Crack" itu akhirnya memang menjadi pengganti Presiden Suharto sebagai Presiden ke-3, namun  sebagai Presiden Habibie justru memiliki hubungan yang retak dengan Cendana, seperti julukan Habibie sebagai Mr Crack (retak).

Para Presiden Indonesia dari mulai Habibie, Gus Dur, Megawati bahkan SBY tidak mampu mempersipakan Putra Mahkota penggantinya, dengan berbagai masalahnya. Kini Presiden Jokowi sedang berusaha untuk mempersipakan secara sistematis penggantinya. 

PDIP sebagai partai pengusung Jokowi tentu akan menjadi pendukung pemerintahan selanjutnya yang sedang dipersiapkan Jokowi. Namun Jokowi seperti tidak ingin berhenti di situ. Kerjasama dalam wadah KIB yang akan menjadi wahana Jokowi menjaga asa agar apa yang dilakukannya yaitu pembangunan masif infrastruktur tidak hangus begitu saja.

Apa saja sebenarnya peninggalan Jokowi yang akan diwariskan?  Yang kasat mata, legacy Jokowi adalah pembangunan infrastruktur. Sulit sekali membantah bahwa Jokowi telah berhasil meletakkan fondasi pembangunan infrastruktur yang massif.

Berbagai pihak yang ingin mengecilkan prestasi Jokowi dalam pembangunan infrastrukur, seperti apa yang dilakukan oleh AHY, akan sia-sia. Prestasi kedua Jokowi adalah dalam menjaga Pancasila dimana semboyan Bhineka Tunggal Ika tetap ingin ditegakkan oleh Jokowi. 

Pembubaran HTI, FPI dan Khilafatul Muslimin adalah catatan penting penting Jokowi dalam mempertahankan ideologi Pancasila. Dalam pemilu tahun 2024, para elit politik dan penyelenggara Pemilu (KPU) telah bersepakat untuk tidak menggunakan politik identitas dalam merebut suara rakyat. Ini suatu prestasi yang penting untuk menjaga keutuhan bangsa.

Dalam pidato peringatan HUT Golkar sebelum Presiden Jokowi naik podium, Jumat malam itu, ketua Umum Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Pilpres 2024 akan menentang penggunaan politik identitas. 

Meski sikap Airlangga ini sudah beberapa kali diungkapkan, namun kali ini secara terbuka dinyatakan di depan Jokowi. Pernyataan Airlangga ini menunjukkan bahwa Jokowi tidak hanya memiliki "kandang banteng", sebagai rumahnya, namun juga memiliki  "Pohon Beringin tempat berteduh".

Jika Presiden Sukarno mempersiapkan nama penggantinya (Ahmad Yani), dan Presiden Suharto (BJ Habibie), maka Presiden Jokowi hingga saat ini belum menyebut siapa nama calon peggantinya. Jokowi lebih banyak mempersiapkan infrastruktur politiknya, membangun kesamaan pandangan, pendukung partai politik lewat KIB. Sedangkan calonya akan ditentukan kemudian.

Di sini bagi Jokowi sistem atau platformnya yaitu KIB telah disiapkan. Meskipun demikian Jokowi tetap mewanti-wanti Partai Golkar agar "jangan sembrono". Soal saiapa nama yang akan dipilih. Presiden Jokowi harus menenggang kewenangan besar yang dimiliki Megawati dalam menentukan calon presiden dari PDI-P. Bagaimana akhir dari drama pilpres ini tentu tidak ada yang tahu. Namun jika platform politik Jokowi dengan KIB-nya berjalan lancar dan sukses.  Maka Jokowi sesungguhnya telah merintis suatu kesepahaman politik baru antara PDI-P dengan sejumlah rival lamanya. Di tangan Jokowi "perseteruan" itu diakhiri dengan baik.

Kita masih ingat di awal reformasi ketika berlangsung pemilu pertama, perseteruan kubu Golkar dengan PDI-P sangat runcing. Partai Golkar yang masih banyak diwarnai dengan citra Orde Baru berseberangan dengan PDI-P yang masih kencang menuntut reformasi.

Dengan PPP, perseteruan dengan PDIP pernah terjadi dimana PPP mengharaman presiden perempuan. Sikap ini sangat memukul posisi Megawati sebagai calon presiden perempuan. Meskipun akhirnya perseteruan itu berakhir dengan duduknya Hamzh Haz sebagai wakil presiden Megawati. Dengan PAN, sampai awal periode kedua Jokowi, pendiri PAN, Amien Rais masih terus menyerang Presiden Joko Widodo.

Dengan KIB, Jokowi telah meletakkan platform baru koalisi yang lebih produktif guna membangun bangsa. Jika KIB berhasil memenangkan Pemilu 2024, maka Presiden mendatang akan bisa bekerja lebih effektif karena politik lebih stabil. Stabilitas politik ini yang akan menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi. (Hari Wiryawan)

   

             

           

           

 

Ada dua hal yang ingin di sampaikan disini bahwa pernyataan presiden bahwa Golkar akan memilik calon Presiden dengan tidak sembrono dan keyakinan preisden bahwa Gokar akan memilih calon presiden dan wakil presiden yang benar.

            Pujian kepada Golkar bahwa partai berlambang beringin tidak sembrono dan akan memilih nama Capres/ cawapres yang bener, mengindikasikan bahwa Presiden Jokowi memiliki komunikasi yang baik dengan Golonga Karya, partai papan atas yang menempati tiga besar bersama PDI-P, dan Gerindra.