Jangan Telat Mengatur Ekonomi Digital

Pengaturan itu Perlu

Kehadiran negara dalam ekosistem ekonomi digital sangat diperlukan. Bentuk kehadirannya diantaranya adalah melalui produk peraturan.

Terkadang memang pelaku industri ekonomi digital mendambakan kondisi laissez-faire atau terlepasnya campur tangan negara terhadap suatu aktivitas. Dalam kenyataannya, kondisi  semacam itu tidaklah ideal.

Lepasnya peran negara dapat menimbulkan berbagai persoalan yang justru mengganggu perkembangan ekonomi digital. Persoalan yang muncul bisa berupa lemahnya pelindungan konsumen.

Posisi pelaku industri, misalnya dalam bidang keuangan ada bank, umumnya lebih kuat dari nasabahnya. Toh, ketika konsumen dirugikan, cepat atau lambat dia akan meminta bantuan otoritas terkait. Jika negara totalitas lepas dari industri, maka konsumen tidak akan memiliki akses masuk guna memperoleh pelindungan otoritas.

Persaingan tidak sehat pun mudah terjadi. Para pemilik modal kuat akan mudah menguasai pasar dan mengendalikan harga. Ilustrasi praktek bisnis TikTok menandakan mulainya muncul monopoli dari pelaku usaha besar.

Terakhir, potensi kejahatan semakin besar tanpa pengawasan yang melekat. Jual beli data yang sangat merugikan masyarakat semakin mudah dilakukan para pelaku usaha digital. 

Belum lagi, potensi fraud atau pencucian uang yang merugikan pelaku usaha bahkan negara semakin lebar. Hal itu dikarenakan kian berkembangnya transaksi keuangan berbasis layanan teknologi.    

Kesimpulannya, kehadiran negara sebagai regulator ekonomi digital harus ada. Yang perlu diperhatikan adalah ketepatan waktu negara itu hadir. Bagaimanapun, inovasi ekonomi digital selama memberikan banyak manfaat tetap harus didorong. Aturan yang ada jangan sampai membelenggu inovasi itu.

Namun, perkembangan inovasi juga perlu memiliki koridor atau semacam rambu-rambu berupa aturan. Tujuannya, agar laju ekonomi digital dapat berjalan dengan tertib, tidak mengakibatkan kerugian, dan memberikan manfaat bagi bangsa.