      Bulan Mei 2012, diadakan IIICE (Indonesia Internasional Infrastructur Conference and Exhibition) sebuah eksibisi yang bertujuan memperkenalkan pada khalayak investor, dalam dan luar negeri mengenai visi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur serta regulasi yang mendukung. Berkaca kembali hasil pada tahun 2011, masyarakat indonesia pantas berkecil hati, acara tersebut gagal mewujudkan pengembangan. Namun perlu diperhatikan lagi indonesia sudah jauh lebih mapan. Salah stunya indonesia sekarang dipersenjatai oleh predikat investment grade olh dua peringkat papan atas dunia (fitch dahulu yang diikuti oleh moody’s). adanya regulasi baru berkaitan dengan pembebasan lahan, serta perpajakan jelas semakin mengurangi permasalahan yang ada.
      Sebaliknya isu akhir-akhir ini hangat diperbincangkan perlu ditanggapi secara kritis. Ekonomi Indonesia dikhawatirkan bergerak ke arah proteksionisme. Jika ditanggapi secara optimis sbenarnya merupakan hal yang bagus, terutama bagi rakyat indonesia sendiri. Sudah terlalu lama indonesia dirugikan oleh aksi perusahaan asing. Jangan sampai peristiwa seperti freeport atau newmont terulang lagi. Sebenarnya, aksi proteksi yang dilaksanakan hanya membawa Indonesia (tergolong terlambat) ke tingkat yang setara dengan tingkat proteksi negara lain sehingga hal ini sebenarnya tidak perlu direspon secara berlebihan. Oleh karena itu, nantinya para investor akan kembali mengalihkan investasinya ke Indonesia secara iklim ekonomi indonesia masih merupakan salah satu yang terbaik di dunia untuk saat ini.
      Percepatan pembangunanan infrastuktur indonesia tentu lebih mendorong kegiatan ekonomi indonesia, karena semakin efektif dan efisiennya arus perpindahan barang dan orang. Namun begitu, sebelum visi MP3EI yaitu untuk mengangkat indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 12 besar dunia di tahun 2025 dan 8 besar dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berklanjutan dapat tercapai, diperlukan pembenahan merata pada seluruh elemen masyarak.
      Agar tetap tumbuh di tengah krisis, hemat penulis, ada enam strategi yang bisa kita tempuh. Pertama : optimalisasi sumbeer daya manusia. SDM yang melimpah merupakan modal besar, baik sebagai pasar maupun faktor produksi. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar ke-empat di dunia, dengan lapisan muda produktif yang menempati porsi terbesar. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2010 penduduk usia produktif indonesia sekitar 157 jiwa atau 66 % dari penduduk dan diperkirakan bertmbah 22,6 juta jiwa pada tahun 2017. puncak produktivitas bonus demografi terjadi antara tahun 2020-2030.
      Bonus demografi merupakan the window of opportunity(jendela peluang dan kesempatan). Tingkat produktifitas yang tinggi akan linier dengan dengan tingkat kesejahteraan sehingga mendongkrak daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
      Berbicara masalah sumber daya manusia (SDM) tentu tidak lepas kaitannya dengan pendidikan di Indonesia saat ini. Pendidikan merupakan Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Namun masih banyak terjdi ketimpangan dalam pendidikan akibat dari kurangnya pemerataan dan banyaknya jumlah pendidikan di Indonesia.
Untuk menyelamatkan bonus deografi ini, pendidikan harus diprioritaskan. Realisasi anggaran pendidikan 20 persen sesuai amanat UU harus dipertahankan. Dengan anggaran Rp. 289 triliun pertahun, kita berharap pendidikan bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Akses ke SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi terbuka dengan berbagai model bantuan pemerintah seprti  BOS, BIDIKMISI dan lain sebagainya. Penddikan, selalu menjadi kunci dalam pembangunan.
Kedua : mewujudkan tata ppemerintah yang baik dan bersih. Partisipasi publik dalam setiap kebijakan negara, mutlak dilakukan untuk merealisasi pmerintahan yang baik dan bersih. Masyarakat harus peka untuk terlibat memantau dab menjadi mitra kerja pemerintah. Tidak sekedar mencari borok dan mempolitisasi pemerintah tanpa tawaran solusi. Keteerlibatan masyarakat secara aktif, akan mewujudkan transparansi. Â
Ketiga : menjaga stabilitas iklim investasi. Capaian investmen gardedipastikan memantik pengusaha luar negeri menanamkan modalnya di indonesia. Apa lagi investasi di amerika dan eropa sedang tidak bersahabat. Untuk menjaga iklim investasi, maka pemerintah perlu mengambil langkah efisiensi birokrasi dan perpajakan untuk menurunkan high cost economy,harmonisasi peraturan pussat dan daerah, peningkatan kepatian hukum, peningkatan kebijakan investasi, ketenagakerjaan dan perbaikan infrastruktur.
Keempat :optimalisasi pertumbuhan inklusif. Setiap 1 persen angka pertumbuhan ekonomi semestinya mampu menyerap 300.000 tenaga kerja yang artinya bisa menjadi pintu dalam melepas dari jerat kemiskinan. Jika rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pertahun, maka dalam waktu 4-5 tahun, pengangguaran di indonesia bisa kita hapuskan.
Demikian halnya jika pertumbuhan bisa diarahkan pada ekonomi padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Ekonomi akan tumbuh secara inklusif, bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat sehingga akan memangkas kemiskinan. Faktanya, selama ini ekonomi kita dibangun secara exclusive. di dominasi oleh pemodal. Sektor usaha yang padat modal dan teknologi seperti sektor finansial, migas, pertambangan, telekomunikasi dan teknologi informasi. Sektor ini, rentan terimbas krisis. Apa lagi ketika mengandal ekspor.
