Merepon deklarasi ini, Menlu China Wang Yi menyebut bahwa China akan terus membela hak-haknya sesuai dengan hukum yang berlaku. "Kami akan secara sah membela hak-hak kami sesuai hukum. Mengenai sengketa maritime, China selalu menahan diri," kata Wang, Kamis (6/3) (cnnindonesia.com, 8 Maret 2024).
Apa yang Harus Dilakukan?
Pertama, pentingnya kedaulatan geografis. Letjen (Purn) Agus Widjojo menilai bahwa tidak ada satu pun negara yang akan diuntungkan dari adanya konflik. Agus mendorong pembangunan kekatan Badan Keamanan Laut (Bakamia) karena Indonesia merupakan negara kepulauan (republika.co.id, 19 Maret 2024).
Kedua, kedaulatan politik di mana Indonesia perlu tampil sebagai pemimpin ASEAN. Hal ini bisa dilakukan dengan pertama-tama menganalisis kepentingan berbagai negara yang terlibat dalam konflik tersebut. Disebut demikian karena momen negosiasi hanya akan muncul jika Indonesia mampu menemukan kerentanan negara-negara lain dan mengkapitalisasi itu sebagai kekuatan dalam menyebarkan pengaruh.
Ketiga, kedaulatan ekonomi. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia bergantung pada ekonomi China dan dengan demikian maka ketika pertumbuhan ekonomi Tiongkok turun, Indonesia akan kena imbasnya. BPS mencatat, total ekspor Indonesia ke China turun 16,24% dibandingkan Januari-Maret 2023 imbas penurunan ekonomi Negeri Tirai Bambu itu. China hingga Maret 2024, masih menjadi negara tujuan utama ekspor Indonesia dengan porsi mencapai 22,44% dari total ekspor (cnbcindonesia.com, 22 April 2024).Â
Selain, ekspor, Indonesia juga banyak melakukan Impor dari China dengan nilai mencapai US$62,18 miliar pada tahun 2023 (liputan6.com, 15 Januari 2024). Demikian juga di bidang investasi di mana Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, nilai investasi China di Indonesia mencapai US$ 30,2 miliar sejak 2019 hingga kuartal I-2024. Tercatat, ada 21,022 ribu proyek kerja sama selama periode tersebut (kontan.co.id, 14 Mei 2024).Â
Keempat, kedaulatan sosial-budaya. Minimnya percakapan warganet terkait isu ini menjadi pekerjaan lain bagi bangsa ini. Dengan kata lain, perlu ada desiminasi gagasan berkelanjutan lintas generasi yang bertujuan membangun kesadaran tentang pentingnya kedaulatan geografis dan politik bangsa di hadapan ketegangan regional dan kawasan.Â
Berdasarkan Hasil Survei Litbang Kompas, 78,9 persen responden menganggap manuver China di LCS mengancam negara-negara ASEAN dan mayoritas responden menjadikan ASEAN sebagai mitra yang cocok (Malaysia 49,5 persen, Singapura 15,8 persen dan Filipina (12,7 persen). Setelah negara-negara ASEAN, negara yang dinilai cocok sebagai mitra Indonesia adalah AS (16,7 persen) (kompas.com, 20 Maret 2024). Tapi besar kemungkinan, persepsi responden masih kabur tentang apa itu kedaulatan.
Eksposur Media Massa tentang Kedaulatan dalam Konflik LCS
Menggunakan big data newstensity milik PT Binokular Media Utama, bagian ini coba menelusuri argumen dan peta pemberitaan media massa dan media sosial tentang konflik LCS yang dihubungkan dengan kedaulatan.Â
Dalam periode monitoring sejak tanggal 1 November 2023 -- 12 Mei 2024, terdapat sebanyak 4.562 pemberitaan di media online, cetak, dan elektronik terkait Konflik Laut China Selatan (LCS). Mayoritas pemberitaan memiliki sentimen positif (58%), diikuti 36% sentimen negatif, dan 6% sentimen netral. Sebanyak 3.133 pemberitaan didistribusikan oleh media nasional, 1.288 media daerah, dan 139 media internasional.
Pada periode ini, mayoritas media massa menyoroti beberapa isu diantaranya event Debat III Capres Pemilu 2024 dengan tema tentang Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitk. Angle terbesar kedua yakni perseteruan antara China dan Filipina yang saling mengklaim LCS; diikuti sorotan hubungan trilateral antara AS, Filipina, dan Australia. Keterangan lebih lengkap dapat dilihat dalam wordcloud pemberitaan di bawah ini.
