Diketahui, pertemuan Trilateral itu digelar di Washington, Kamis (11/4) di mana ketiga negara disebut menghasilkan komitmen agar kawasan Indo-Pasifik tetap bebas, terbuka, saling terhubung, sejahtera, aman, dan inklusif (republika.co.id, 13 April 2024).Â
Sementara itu, mantan presiden Filipina Rodrigo Duterte menuduh AS mengobarkan ketegangan antara China dan Filipina sekaligus mengkritik penggantinya Ferdinand Marcos, Jr yang menuruti perintah Amerika.
Masuknya Jepang dalam kekisruhan ini diprediksi membuat ketegangan semakin berlarut. Disebut demikian karena bagi AS, Jepang adalah pijakannya di Indo-Pasifik.Â
Diketahui di Okinawa, AS menempatkan ratusan pesawat tempur dan 54.000 tentara untuk mengantisipasi China. Tidak mengherankan jika PM Menteri Jepang Fumio Kishida menyebut negaranya, Filipina dan AS bekerja sama untuk melindungi kebebasan LCS (kompas.com, 11 April 2023).Â
Keterlibatan Jepang dalam konflik LCS membuat China mengingatkan pentingnya Jepang mengingat kembali masa lalunya yang dituding militeristik sekaligus memikirkan ulang sejarah agresinya dan menghormati kekhawatiran negara-negara tetangganya di Asia serta berhenti membesar-besarkan ancaman keamanan sebagai alasan untuk melakukan terobosan menggunakan kekuatan militer (republika.co.id, 13 April 2024).Â
Sementara itu, Jepang diketahui bergantung pada jalur laut untuk menjaga lalu lintas perdagangan global. Tokyo terlibat dalam berbagai pakta keamanan dan perdagangan seperti Dialog Kemanan Segiempat (QSD) yang mempertemukan India, Australia, dan Jepang. Serta semakin kuatnya perjanjian trilateral antara Jepang, AS dan Korea Selatan dengan menandatangani perjanian di Camp David pada Agustus 2023 (tribunnews.com, 12 April 2024)
Menimbang Posisi Indonesia
Sebenarnya Indonesia tidak pernah terlibat langsung dalam konflik namun pada tahun 2010 China secara sepihak mengklaim seluruh perairan Laut Natuna yang memaksa Indonesia terseret dalam ketegangan. Dasar yang digunakan China yakni Sembilan Garis Putus-Putus atau Nine Dash Line. Pada waktu itu, Presiden SBY protes ke Cina melalui Komisi Landas Kontinen PBB.Â
Pada tahun 2016, kapal nelayan Tiongkok berlajar memasuki wilayah ZEE Indonesia dan melakukan illegal fishing, unreported, dan unregulated fishing. Kejadian yang sama berulang diantaranya pada tanggal 31 Desember 2019 di mana bukan hanya kapal nelayan melainkan juga cost guard Tiongkok yang juga terpantau pada tahun 2023 (kompas.com, 3 November 2023).
Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag Belanda memutus klaim China atas sebagaian besar wilayah LCS tidak memiliki dasar hukum internasional namun keputusan itu ditolak China. Namun Indonesia mengklaim wilayah perairan ini sebagai wilayah kedaulatannya berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 yang memberikan hak berdaulat Indonesia untuk mengeksplorasi sumber daya alam di wilayah terswbut.
Dalam KTT ASEAN-Australia di Melbourne, Jokowi mendorong kemitraan strataegis dua negara untuk mewujudkan Kawasan Indo-Pasifik yang damai. Itu dilatarbelakangi oleh posisi Tiongkok yang makin kuat, termasuk ketegangan di LCS dan Tiongkok-Jepang di Laut Tiongkok Timur (link). Deklarasi Mendukung penerapan Deklarasi Panduan Perilaku (DoC) di LCS.
Salah satu bunyi Deklarasi ASEAN-Australia sebagai berikut: "Kami menegaskan kembali pentingnya untuk menjaga dan mempromosikan perdamian, stabilitas, keselamatan, dan keamanan maritime, kebebasan navigasi, dan penerbangan di Kawasan ini. Kami menekankan pentingnya non-militerisasi dan kebutuhan untuk meningkatkan rasa saling percaya dan percaya diri, menahan diri dalam melakukan kegiatan dan menghindari tindakan yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan, kesalahpahaman, dan salah perhitungan dan dapat memperumit situasi".
