Berharap Punya Kemenbud, Setelah Lelah Rebutan Klaim Budaya

Kementerian Pendidikan sering melahirkan kebijakan dan program yang mengedepankan hal-hal terkait pendidikan formal, sementara masalah budayanya seringkali justru menjadi hal yang terpinggirkan. 

Nah, dengan pemisahan tersebut, persoalan tersebut akan mendapatkan solusinya, Kementerian Kebudayaan akan bisa lebih bebas mengembangkan inisiatif budaya yang lebih terfokus dan menjadi lebih strategis. Alasan yang sangat logis dan masuk akal.

Bahwa Kementerian Kebudayaan juga perlu berperan sebagai wadah advokasi budaya yang lebih kuat. Beberapa persoalan budaya di Indonesia, seperti pelestarian bahasa daerah, seni tradisional, dan warisan budaya, seringkali terpinggirkan dalam program pendidikan formal. 

Pemisahan ini akan memungkinkan Kementerian Kebudayaan untuk lebih fokus pada upaya advokasi dan perlindungan budaya, serta memastikan bahwa budaya-budaya lokal dan warisan nasional dihormati dan dipromosikan.

Sedangkan yang pro berkayakinan bahwa perbaikan manajemen adalah solusi, bukan pemisahan institusi. Dan pemisahan justru akan berkonsekuensi pada alokasi dana yang bertambah besar. Satu kementerian akan membuat pemerintahan lebih ramping daripada tambahan satu kementerian yang makin menambah "gendut " institusi dan makin panjang rantai koordinasinya.

Namun jika pilihan telah sampai pada pemisahan, jelas membutuhkan komitmen yang serius agar tidak menjadi masalah baru menjadi semacam formalitas belaka atau menjadi ruang kepentingan politik yang baru.

Siapa yang lantas layak menjadi nakhkodanya--apakah seperti biasa, kriteria menteri terpilih didasarkan pada pilihan atau kebijakan presiden dengan mempertimbangkan sisi politis atas dasar kebutuhan partai-partai penyokongnya, atau memilih sosok dari para cendekia atau ilmuan yang punya kapasitas dalam bidang budaya?.

Dalam kerangka memahami berbagai persoalan budaya hingga ke dalam seluk beluknya, tidak cukup mengandalkan seorang "awam" dari partai yang disokong oleh konsultan yang mahir soal budaya. 

Kita membutuhan  Menteri dengan pola pikir yang memang dari sananya telah memahami bagaimana detail persoalan budaya, apa yang menjadi masalah utama dan apa hal krusial yang perlu mendapatkan perhatian atau solusi berdasarkan skala prioritasnya.

Sehingga  sangat penting memilih individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang budaya Indonesia dan memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tugasnya. Sosok yang cocok untuk peran ini harus memiliki latar belakang dan pengalaman yang relevan dalam bidang budaya. 

Mereka juga harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas budaya, seniman, ilmuwan budaya, dan pihak swasta. 

Dengan latar belakang dan formalitas yang mungkin penuh basa-basi--jika nantinya yang dipilih demi alasan politis saja, kita kuatir akar persoalan tetap tidak akan menemukan solusi terbaiknya.

Memang sulit untuk menyebut nama, namun berbagai catatan itu penting menjadi dasar pemikiran, siapa yang layak menduduki jabatan baru tersebut. 

Akan banyak transisi di dalamnya dalam perubahan baru yang --katakanlah mendadak ini. Karenanya sosok calon Menteri Kebudayaan harus memiliki visi yang jelas tentang bagaimana budaya Indonesia dapat berkembang dan menjadi lebih kuat. 

Calonnya harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah utama dalam bidang budaya dan merancang solusi yang efektif. Kemampuan kepemimpinan dan kemauan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak akan sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan budaya di Indonesia.

Masalah Krusialnya Apa?

Dalam beberapa kasus serangan atas identitas dan hak kepemilikan seni dan kebudayaan kita, sehingga beberapa ikon budaya dan tradisi di caplok oleh pihak lain, kita seolah tidak berdaya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan itu.