Geopolitik Laut Cina Selatan, Menjaga Kedaulatan Indonesia di Tengah Dinamika Tak Pasti

Kemudian, perlu diingat bahwa negara dengan luas sebesar Indonesia, tentunya akan memerlukan kuantitas alutsista dengan jumlah yang tidak sedikit. Jumlah pesawat tempur dan jumlah kapal perang yang dimiliki oleh Indonesia, masih jauh dari cukup untuk mengamankan bentang luas negara yang mencapai 8,3 juta km.

Sebagai sebuah negara kepulauan di mana wilayahnya dikepung dan didominasi dengan lautan, artinya Indonesia membutuhkan platform kapal yang memiliki kemampuan ocean going. Memiliki tonase berat yang lebih besar serta endurance yang lebih kuat untuk dapat melakukan patroli yang lebih lama di laut. 

Misi kapal-kapal tersebut juga perlu didukung dengan kehadiran pesawat udara, yang mampu terbang ribuan kilometer jauhnya untuk bisa mengeliminasi serangan. Sudah semestinya Indonesia mulai memiliki konsep outward looking dalam upaya modernisasi alutsistanya, tidak lagi terpaku pada konsep inward looking. Segala bentuk ancaman yang datang, haruslah mampu dieliminasi dan dinetralisir, jauh sebelum ancaman-ancaman tersebut memasuki garis pantai dan mendarat di kepulauan Indonesia.

Segala alutsista yang dioperasikan Indonesia nantinya, baik di matra darat, laut dan udara harus mampu terkoneksi antara satu dengan lainnya. Itulah alasan mengapa interoperabilitas perlu dikuasai oleh TNI guna menghadapi perang di masa depan. Karena, penguasaan informasi dan battlespace management yang baik akan menjadi salah satu faktor penting untuk bisa unggul dan memenangkan pertempuran.

Indonesia "Sendiri"

Menganut prinsip Politik Luar Negeri "Bebas-Aktif", menjadikan Indonesia tidak terlibat dalam blok aliansi militer manapun, sehingga Indonesia tidak terikat dengan perjanjian pertahanan dengan negara lain. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang "sendirian". Artinya, Jakarta harus mampu bertumpu secara mandiri dengan segala kapabilitas serta kesediaan sumber daya yang dimiliki untuk dapat mempertahankan wilayah kedaulatannya.

Tanggung jawab yang dipikul negara di sektor pertahanan akan lebih berat, memakan banyak waktu serta biaya yang tidak murah. Itu sebabnya segala sumber daya yang dimiliki oleh negara harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat, yang di mana di dalamnya termasuk untuk kedaulatan negara dan keamanan setiap individu yang hidup di Indonesia. Modernisasi adalah sebuah bentuk investasi jangka panjang yang harus mampu dikejar dan dicapai.

Meskipun Indonesia saat ini masih sangat bergantung dengan industri pertahanan dari negara lain, tapi negara ini juga harus mampu mengoptimalkan segala potensi segenap stakeholder industri pertahanan yang dimiliki, baik dari industri pertahanan yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). 

Peningkatan kapabilitas produksi, research and development, sumber daya manusia dan sinkronisasi yang baik antara satu dengan yang lainnya, termasuk Kementerian Pertahanan dan TNI sebagai pemangku kebijakan dan pengguna, akan menjadi hal penting yang diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas industri pertahanan dalam negeri di semua sektor. 

Sehingga, harapannya, Badan Usaha Milik Industri Strategis (BUMNIS) di Indonesia nantinya tidak hanya mampu memenuhi segala kebutuhan TNI, namun juga bersaing dengan industri-industri pertahanan negara lain di kancah regional maupun di kancah global atau bahkan menjadi salah satu bagian dari rantai pasok global.

Sebagai negara pendiri dan salah satu yang paling berpengaruh di ASEAN, Indonesia harus mampu menunjukkan kepemimpinannya dalam organisasi di kawasan tersebut serta mengajak negara-negara ASEAN untuk dapat melihat tantangan stabilitas dan keamanan regional sebagai sebuah isu bersama yang harus mampu dibendung.