Bangsa Myanmar diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam lembaga-lembaga perwakilan, diizinkan memasuki dinas sipil mereka sehingga memperoleh pengalaman yang sangat berharga di bidang pemerintahan. Namun di waktu yang bersamaan, keterikatan Myanmar dengan India membawa kerugian bagi Myanmar. Diantara kerugian itu adalah mebanjirnya imigrasi orang-orang India dan timbulnya persaingan dari para pedagang dan buruh India. Setelah 1923 timbul organisasi-organisasi yang menuntut pemisahan dari  India dan pemberian pemerintahan sendiri yang bertanggung jawab kepada Myanmar sebagai suatu negara dengan haknya sendiri.
Pada tahun 1928 komisi Simon meninjau kembali perubahan 1923 dan memutuskan untuk memilih pemisahan India dari Myanmar. Pemisahan dihasilkan oleh Undang-Undang pemerintah Myanmar 1935, kemudian Myanmar menjadi sebuah kesatuan yang diperintah secara langsung oleh raja Inggris melalui kementrian Myanmar di London.
Pemisahan menjadi kenyataan pada tahun 1937 dengan Dr. Ba Maw yang menjadi perdana menteri yang pertama. Sampai dengan saat pemisahan, nasionalisme Myanmar kurang militan dan keras terutama karena pihak Inggris mengambil langkah untuk memperkenalkan sarana-sarana pemerintahan sendiri yang sebenarnya.
Mahasiswa Universitas Rangoon memerankan peranan penting daam mengorganisasi tuntutan untuk melaksanakan kemerdekaan yang penuh. Kelompok kaum nasionalis revolusioner dengan julukan Thakin juga merupakan suatu kelompok yang penting, dengan tokohnya Aung San yang dapat disebut sebagai tokoh pelopor kemerdekaan Myanmar.
Beberapa diantara anggotanya mengadakan kontak dengan Partai Komunis di India dan mempropagandakan doktrin-doktrin Marxis. Pada tahun 1940 sejumlah anggota Thakin yang kira-kira berjumlah tiga puluh orang, termasuk Thakin pergi ke Jepang atas undangan konsul Jepang di Rangoon. Kemudian mereka kembali bersama-sama dengan tentara Jepang yang berhasil mengusir Inggris.
- Kemerdekaan Negara Myanmar
Pada 1942 bala tentara Jepang tiba di Myanmar. Setelah Jepang mengusir Inggris dari negeri Myanmar banyak rakyat Myanmar yang berterimakasih kepada Jepang. Kaum Nasionalis Myanmar salah satunya Partai Thakin juga cukup membantu kemajuan pasukan Jepang tersebut.Â
Setelah itu Jepang juga memperoleh simpati dari rakyat Myanmar setelah memberi peluang kepada orang-orang Myanmar untuk menduduki posisi yang penting di Bidang Politik. Karena hal itu akhirnya rakyat Myanmar percaya bahwa Jepang akan memberikan pemerintahan sendiri dalam waktu dekat kepada Myanmar. Dibentuklah sebuah pemerintahan sementara setelah keamanan pulih kembali pada 1 Agustus 1942 di bawah Dr. Ma Baw nasionalis terkemuka dari masa sebelum Jepang.
Namun harapan rakyat Myanmar tersebut segera dihadapkan pada kekecewaan setelah kegagalan Jepang untuk memperbaiki standar ekonomi dari masa penjajahan Inggris. Kaum nasionalis Myanmar pun segera menyadari bahwasanya pemerintahan Ma Baw tidak lebih dari sebuah pemerintahan boneka Jepang yang diawasi dengan sangat ketat oleh para pembantu dan penasehat Jepang.
Pada awal 1944 Thakin Aung San dan Thakin Than Thun yang masing-masing menjabat sebagai menteri pertahanan dan perhubungan dan perbekalan dalam kabinet Ma Baw mengorganisasi oposisi terhadap Jepang dalam wadah Liga Kemerdekaan Rakyat Anti Fasis (AFPL). Sebagai menteri Aung San berhasil mengikat angkatan perang nasionalis dengan AFPL.
Setelah kepergian Jepang, situasi di Myanmar adalah Ba Maw melarikan diri bersama Jepang dan baru kembali ke Myanmar pada tahun 1946. Aung San kemudian menjabaat sebagai panglima angkatan perang Myanmar menjadi fokus aspirasi-aspirasi nasional yang mendapatkan wadahnya di AFPL. Dari sini dapat dilihat bahwa Aung San merupakan tokoh yang tepat untuk membawa kemerdekaan kepada Myanmar. Tetapi usaha-usaha tersebut awalnya dikacaukan setelah kedatangan Inggris kembali di Myanmar.Â
Inggris menolak untuk mengakui pemerintahan sementara Aung San setelah pendudukan Inggris kembali atas Rangoon pada Mei 1945. Inggris mengeluarkan sebuah pernyataan politik bahwa mereka akan menempatkan Myanmar dibawah seorang Gubernur Inggris sampai 1948, baru setelah itu aka diberi pemerintahan sendiri secara penuh di daalam lingkungan Commonwealth Inggris. Aung San secara otomatis langsung menolak tawaran tersebut karena ia dan pengikutnya menginginkan kemerdekaan yang penuh. Aung San kemudian mengadakan reorganisasi dalam tubuh AFPL dengan dukungan semua partai untuk memperjuangkan kemerdekaan penuh.
