Emang Boleh Pemimpin Rakyat Semewah Itu?

Emang Boleh Pemimpin Rakyat Semewah Itu?

Oleh: Hanifah Tarisa Budiyanti S. Ag

Tak habis pikir dengan pola tingkah laku pemimpin-pemimpin di negeri ini. Di tengah naiknya harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun, harga BBM yang semakin mahal dan subsidi yang dihilangkan, ada salah satu pemimpin rakyat yang malah sibuk menghamburkan hartanya dengan sia-sia. 

Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Paser yang Bupatinya, Fahmi Fadli diduga membagi-bagikan mobil mewah merek Mitsubishi Xpander keluaran terbaru untuk para kades (Kepala Desa) di Paser. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial dan tampak pada sebuah poto Bupati Paser bersama salah satu kades bersalaman di depan mobil mewah tersebut.

Dalam video yang beredar, terlihat lima unit mobil Mitsubishi Xpander terparkir di Kantor Camat Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kelima mobil berwarna hitam itu masing-masing telah terpasang pelat merah. Diduga, selain kelima desa yang telah menerima mobil mewah tersebut di Kecamatan Kuaro, masih terdapat 134 desa lain yang juga menerima mobil mewah seharga ratusan juta itu.

Peristiwa ini pun mendapat sorotan tajam dari warganet walau kebenaran pemberian mobil dinas untuk para Kades di Kabupaten Paser belum terkonfirmasi kebenarannya. Namun dari beberapa unggahan poto yang beredar, peristiwa ini seakan menunjukkan kebenaran dugaan bagi-bagi mobil mewah tersebut di kalangan para perangkat desa tersebut.

Publik tidak terlalu tekejut ketika melihat peristiwa pejabat yang membagi-bagikan mobil mewah tersebut karena peristiwa ini selalu berulang kali terjadi tak peduli apa urgensinya para pejabat itu hidup bermewah-mewahan sementara rakyatnya hidup di bawah jurang penderitaan dan kemiskinan yang tak pernah surut.

Peristiwa ini seakan mengulang kembali pada peristiwa beberapa bulan silam yakni sebanyak 294 Kepala Desa dan Lurah di Kabupaten Wonogiri menerima kendaraan dinas roda dua baru yang terlihat cukup elit. Persediaan motor baru tersebut dianggarkan dengan anggaran Rp 9, 208 miliar yang diserahkan kepada Bupati Wonogiri, Joko Sutopo kepada Kepala Desa dan Lurah. Penyediaan ratusan motor baru tersebut katanya dimanfaatkan untuk menunjang terlaksananya program dan kegiatan Pemerintah Desa dan Kelurahan. Harapannya dengan sepeda motor baru maka pelaksanaan pemerintahan harus berjalan lebih baik.

Bahkan Oktober lalu juga ada berita pejabat TNI AL yang membeli ratusan kendaraan dinas baru untuk para komandannya. Tak tanggung-tanggung 100 motor dan 173 mobil berhasil dibeli dengan dalih karena sudah 15 tahun mereka tak membeli kendaraan dinas hingga rasanya perlu mengganti dengan kendaraan yang baru agar kinerja mobilitas pejabat TNI AL bisa lebih cepat.

Sungguh miris melihat fenomena pejabat di negeri ini yang hidup bermewah-mewahan sementara masih ada jutaan rakyatnya yang membeli kebutuhan pokok saja sulit. Lalu darimana anggaran yang sebegitu besarnya untuk membeli kendaraan dinas para pejabat tersebut jika bukan berasal dari APBN yang maknanya adalah uang rakyat? Mengapa anggaran tersebut tak digunakan untuk mencukupi kebutuhan rakyat? Mengapa dihambur-hamburkan dengan sia-sia?

Emang Boleh Se-Mewah Itu?

Budaya materialistis dan konsumtif yang mewarnai kehidupan hari ini telah membuat sebagian masyarakat cenderung hidup bermewah-mewahan tak terkecuali kepada para pejabatnya di negeri ini. Standar kebahagiaan hari ini yang diukur berdasarkan jumlah materi yang dimiliki seperti mobil mewah, pakaian bermerek atau properti yang mahal telah membuat silau seseorang dan rela mengejar kebahagiaan bernilai materi tersebut dengan segala cara. Bisa dengan jalan memanfaatkan harta negara atau dengan korupsi.

Sungguh gaya hidup mewah para pejabat di negeri ini seakan nir empati pada jutaan rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Tak seharusnya para pemimpin itu bisa hidup tenang dan nyaman sementara banyak rakyatnya yang mengalami kesusahan hidup di segala lini. Mau berobat mahal, mau sekolah atau kuliah mahal, mau makan dengan cukup saja pun mahal. Semua serba susah dan mahal. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) saja mengatakan masih ada 25,90 juta rakyat yang hidup dengan kemiskinan ekstrem. Ini data yang tercatat, bagaimana yang tidak tercatat? Tentu jumlahnya jauh lebih banyak.

Namun anehnya para penguasa di negeri ini justru malah sibuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya dengan bermewah-mewahan. Tak cukupkah gaji, tunjangan dan fasilitas yang mereka dapatkan ketika menjabat? Mengapa anggaran untuk membeli kendaraan dinas tersebut tak dialokasikan untuk kebutuhan rakyat yang lebih urgen? Seperti membangun sekolah yang rusak, membantu pengobatan dan pendidikan rakyat atau mencukupkan sandang pangan dan papan rakyat? Namun sayangnya keinginan tersebut mustahil tercapai ketika negeri ini masih menerapkan sistem kapitalis sekuler yang terbukti menyengsarakan rakyat. Nyatanya rakyat akan tetap miskin sementara para penguasanya makin kaya.

Pemimpin dalam Sistem Islam

Islam bukan sekedar agama ritual melainkan adalah sebuah ideologi yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Termasuk dalam kepemimpinan dan pengelolaan harta negara. Dalam memilih pemimpin, Islam menetapkan aspek ketakwaan dan kecakapan pemimpin terhadap suatu jabatan menjadi modal utama. Standar takwa tentu hal yang sangat penting bagi seluruh pegawai negara karena ketakwaan akan membuat seseorang takut kepada Allah dan hisabnya kelak di akhirat.

Dengan ketakwaannya tersebut, para pemimpin akan menjauhi harta ghuulul. Harta ghuluul adalah harta yang didapat dari pegawai negara baik dari harta milik negara maupun milik rakyat dengan cara yang tidak syar'i. Pejabat yang kedapatan mengambil harta haram tersebut wajib mengembalikannya kepada pemilik atau disita dan diserahkan kepada Baitul Mal. Menurut Syaikh Abdul Qadim Zallum, sumber harta ghuluul diperoleh dari suap, hadiah atau hibah, harta negara atau harta rakyat, harta yang diperoleh pejabat dari balas jasa atau jual beli yang dilakukan antara perusahaan dan negara serta harta hasil korupsi.

Selain aspek ketakwaan, pengawasan dari negara dan rakyat serta sistem sanksi yang tegas dan jera adalah faktor penting lainnya dalam menjaga pemimpin agar tidak mudah terjerumus dengan harta ghuluul. Salah satu contoh yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam menjaga para pegawainya dari harta ghuluul adalah dengan menerapkan konsep pembuktian terbalik.

Caranya ketika pegawai tersebut baru pertama kali menjabat, Khalifah Umar mencatat hartanya terlebih dahulu. Tujuannya untuk mengetahui pertambahan dan sumber pertambahannya jika ada selama menjabat. Jika terbukti ada pertambahan, maka Khalifah Umar akan menanyakan langsung darimana sumber pertambahan tersebut dan akan menyita harta pertambahan tersebut dengan cara membaginya jika pejabatnya tak mampu menjelaskan sebab pertambahan tersebut.

Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar juga, para pemimpin dilarang untuk melakukan bisnis agar mereka tidak disibukkan dengan perdagangan yang justru nantinya akan merusak pasar karena status mereka yang tidak sepadan dengan rakyat. Demikianlah karakter pemimpin dalam sistem Islam yang bersih dari harta-harta ghuluul. Mereka takut harta tersebut akan memperberat hisab mereka di akhirat sehingga menyebabkan mereka jatuh pada siksa Allah karena memakan harta rakyat dari jalan yang batil. Kekuasaan yang mereka dapatkan bukan untuk meraih kekayaan seperti dalam sistem demokrasi sekuler hari ini namun kekuasaan mereka senantiasa diwakafkan untuk melayani kebutuhan rakyat.

Alhasil hanya dalam sistem Islam lah akan lahir pemimpin-pemimpin sekelas Umar bin Khattab atau Umar bin Abdul Aziz yang sangking takutnya terhadap harta negara, lebih memilih mengobrol dengan putranya gelap gulita hanya karena lampu yang digunakan dalam ruangannya adalah lampu dari uang negara sementara perbincangan kepada anaknya hanyalah urusan keluarga dan bukan urusan negara.

Dari Aisyah -raiyallhu 'anh-, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah -allallhu 'alaihi wa sallam- bersabda "Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku (meskipun kecil), lalu ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dirinya. Dan barangsiapa yang mengurusi urusan umatku (meskipun kecil), lalu ia bersikap lemah lembut kepada mereka, maka perlakukanlah ia dengan lemah lembut." (HR Muslim). Wallahu 'alam bis shawab. []

Sumber: Koran Swara Kaltim edisi 14 Desember 2023