Emang Boleh Pemimpin Rakyat Semewah Itu?
Oleh: Hanifah Tarisa Budiyanti S. Ag
Tak habis pikir dengan pola tingkah laku pemimpin-pemimpin di negeri ini. Di tengah naiknya harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun, harga BBM yang semakin mahal dan subsidi yang dihilangkan, ada salah satu pemimpin rakyat yang malah sibuk menghamburkan hartanya dengan sia-sia.Â
Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Paser yang Bupatinya, Fahmi Fadli diduga membagi-bagikan mobil mewah merek Mitsubishi Xpander keluaran terbaru untuk para kades (Kepala Desa) di Paser. Peristiwa ini kemudian viral di media sosial dan tampak pada sebuah poto Bupati Paser bersama salah satu kades bersalaman di depan mobil mewah tersebut.
Dalam video yang beredar, terlihat lima unit mobil Mitsubishi Xpander terparkir di Kantor Camat Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kelima mobil berwarna hitam itu masing-masing telah terpasang pelat merah. Diduga, selain kelima desa yang telah menerima mobil mewah tersebut di Kecamatan Kuaro, masih terdapat 134 desa lain yang juga menerima mobil mewah seharga ratusan juta itu.
Peristiwa ini pun mendapat sorotan tajam dari warganet walau kebenaran pemberian mobil dinas untuk para Kades di Kabupaten Paser belum terkonfirmasi kebenarannya. Namun dari beberapa unggahan poto yang beredar, peristiwa ini seakan menunjukkan kebenaran dugaan bagi-bagi mobil mewah tersebut di kalangan para perangkat desa tersebut.
Publik tidak terlalu tekejut ketika melihat peristiwa pejabat yang membagi-bagikan mobil mewah tersebut karena peristiwa ini selalu berulang kali terjadi tak peduli apa urgensinya para pejabat itu hidup bermewah-mewahan sementara rakyatnya hidup di bawah jurang penderitaan dan kemiskinan yang tak pernah surut.
Peristiwa ini seakan mengulang kembali pada peristiwa beberapa bulan silam yakni sebanyak 294 Kepala Desa dan Lurah di Kabupaten Wonogiri menerima kendaraan dinas roda dua baru yang terlihat cukup elit. Persediaan motor baru tersebut dianggarkan dengan anggaran Rp 9, 208 miliar yang diserahkan kepada Bupati Wonogiri, Joko Sutopo kepada Kepala Desa dan Lurah. Penyediaan ratusan motor baru tersebut katanya dimanfaatkan untuk menunjang terlaksananya program dan kegiatan Pemerintah Desa dan Kelurahan. Harapannya dengan sepeda motor baru maka pelaksanaan pemerintahan harus berjalan lebih baik.
Bahkan Oktober lalu juga ada berita pejabat TNI AL yang membeli ratusan kendaraan dinas baru untuk para komandannya. Tak tanggung-tanggung 100 motor dan 173 mobil berhasil dibeli dengan dalih karena sudah 15 tahun mereka tak membeli kendaraan dinas hingga rasanya perlu mengganti dengan kendaraan yang baru agar kinerja mobilitas pejabat TNI AL bisa lebih cepat.
Sungguh miris melihat fenomena pejabat di negeri ini yang hidup bermewah-mewahan sementara masih ada jutaan rakyatnya yang membeli kebutuhan pokok saja sulit. Lalu darimana anggaran yang sebegitu besarnya untuk membeli kendaraan dinas para pejabat tersebut jika bukan berasal dari APBN yang maknanya adalah uang rakyat? Mengapa anggaran tersebut tak digunakan untuk mencukupi kebutuhan rakyat? Mengapa dihambur-hamburkan dengan sia-sia?
