Sebagai lembaga penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentunya berupaya untuk terus meningkatkan kualitas dan efektivitas operasinya dalam memberantas tindak korupsi.Â
Untuk menghilangkan dan/atau mengurangi kelemahan OTT ada beberapa upaya yang sebaiknya dilakukan oleh KPK.
1. Memperkuat persiapan dan pengawasan:
 KPK harus memastikan bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan sudah melalui persiapan yang matang dan pengawasan yang memadai.Â
Hal ini dilakukan agar operasi tangkap tangan dapat dilakukan dengan tepat sasaran dan tanpa menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang tidak bersalah.
2. Memperkuat kerja sama dengan instansi terkait:Â
KPK harus memperkuat kerja sama dengan instansi terkait seperti kepolisian dan kejaksaan dalam rangka melakukan koordinasi dan pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan.Â
Kasus-kasus perseteruan KPK dengan aparat penegak hukum lain seperti kasus "Cicak dan Buaya" jelas merupakan kebijakan yang tidak simpatik dan bisa melemahkan KPK.Â
Semoga kasus Firli Bahuri mencopot Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK bukan bentuk perseteruan KPK dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
3. Menggunakan teknologi dan metode baru:
KPK harus terus mengembangkan teknologi dan metode baru dalam melakukan operasi tangkap tangan. Misalnya, dengan menggunakan teknologi canggih untuk memperoleh bukti-bukti yang lebih kuat atau metode lain yang lebih aman dan efektif dalam mengungkap tindak korupsi.
