Aparat hukum seolah2 membiarkan praktek penggerusan fungsi rupiah sebagai alat tukar yang sah di wilayah hukum Indonesia. Tidak ada sama sekali terlihat adanya upaya penegakan hukum. Apakah karena belum terasa gangguannya secara langsung kepada kewibawaan Rupiah? , kalau itu alasannya, berbahaya. Ibarat membiarkan api kecil menyebar sehingga membesar dengan ganas. Pada saat sudah besar dan tidak terkontrol  upaya apapun akan menjadi sia2.
Atau karena aturan yang diatur dalam Undang No 7 tahun 2011 tentang Mata Uang kurang jelas dan tegas?.
Kalau itu masalahnya, sangat mendesak para stake holder duduk bersama untuk memikirkan aturan yang ampuh, "up date" dan bisa diterapkan dalam alam teknologi digital yang semakin canggih.
Pembiaran penggerusan rupiah melaksanakan fungsinya sebagai pemutar roda perekonomian dan simbol bangsa merdeka dan berdaulat, tidak boleh terjadi. Karena hal itu sama saja membiarkan penggirikan bangsa Indonesia sebagai bangsa MERDEKA.
