[Bekal Menuju 2019] Tentang Jakarta, Pemilu, dan Kedewasaan Politik Kita

Malahan jujur, saya kecewa melihat oposisi dan lawan politik Jokowi gagal menciptakan narasi kritis yang berkualitas untuk Jokowi. Wacananya ya itu-itu saja, ya Cina, ya PKI, ya komunis, ya utang negara, ya tenaga kerja asing, yang semuanya terlalu mudah untuk dijawab. 

Ditambah lagi, tokoh politik yang menjadi oposisi Jokowi pun seringkali bikin blunder sendiri, dari mulai Sandiaga yang suka ngomong ngelantur, Demokrat yang merasa dilangkahi oleh mahar politik, hingga terbaru soal hoax Ratna Sarumpaet. 

Kontan saja, barisan tokoh-tokoh politik Prabowo ini pun malah sering jadi persona non grata di kalangan masyarakat, sebut saja Fadli Zon, Fahri Hamzah, Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, dan lain sebagainya. Melihat muka mereka saja, kita langsung membayangkan tokoh-tokoh jahat nan bigot yang sering ada di anime.

Para sosok persona non grata ini, akan terlihat begitu menyebalkan dan memancing emosi masyarakat, bukan saja di kalangan pendukung murni Jokowi, tapi juga di kalangan swing voters yang tidak berafiliasi pada kubu politik manapun. Padahal kita tahu, keberadaan swing voters sangat penting jika Prabowo masih ingin menang.

Soal Anies Baswedan, jujur saja saya memang mendukung Ahok tahun 2017 lalu. Iya, saya tidak punya KTP Jakarta. Tapi saya tinggal di negara yang pusat pemerintahan dan pusat bisnisnya sama: Jakarta. 

Kita bukan Amerika yang punya Washington DC dan New York. Kita bukan Tiongkok yang punya Beijing dan Shanghai. Kita adalah Indonesia yang punya Jakarta, DAN Jakarta. Sehingga apa yang terjadi di Jakarta, berimbas pada kita semua (kurang-lebih). Kontestasi politik di Pilkada Jakarta, punya imbas pada politik nasional, atau kurang lebih begitu. Jangan lupa juga bahwa awalnya Jokowi menjadi presiden setelah sebelumnya menjadikan Jakarta sebagai batu pijakan.

Pada pilkada 2017 yang rasa-rasanya seperti pemilu itu, Anies Baswedan menang mutlak atas Basuki Tjahja Purnama. Tidak ada yang salah dari hasil ini, kemenangan Anies didapat secara adil dan objektif. Perkara penistaan agama dan 212 adalah kesalahan Ahok sendiri yang harus ia telan pahit. 

Diam-diam saya juga bersyukur, mungkin sudah saatnya kubu "KMP" ini mendapat kemenangan politik. Agar kita tahu bagaimana tokoh yang diusung, baik eksekutif maupun mungkin legislatif, dapat bekerja di lapangan. Para netizen Ahoker garis keras pun awalnya menyangsikan, bagaimana caranya seorang Mendikbud pecatan dapat memimpin pemerintahan daerah? Dijawab oleh seorang netizen pendukung Anies bahwa dulu Anies kuliah di Amerika dalam jurusan politik, khususnya studi pemerintahan regional, jadi Anies tidak buta soal pemerintahan daerah. Katanya lhoo, saya sih mana tahu. Wokwokwok.

Hasilnya, setelah satu tahun berjalan, kita bisa lihat sendiri bagaimana Pemda DKI pimpinan Anies Baswedan bekerja. Kita bahkan bisa membandingkan secara kontras bagaimana pimpinan Pemda DKI di bawah Ahok dulu, atau mungkin di bawah Jokowi dulu. 

Saya tidak mau menggiring opini anda lho, coba tanggalkan dulu status preferensi politik anda dan tengok kabar Jakarta hari ini. Dan kabar baiknya, warga Indonesia pun makin cerdas, makin bisa membandingkan, makin bisa mengkritisi. Ada sih yang gak cerdas, tapi ya udahlah ya.

Saya rasa Anies Baswedan itu keren dan visioner. Makanya saya senang waktu beliau jadi Mendikbud. Saya dulu berharap, Anies bisa menjadi cawapres atau bahkan capres pada 2019 atau 2024 sebagai suksesor Jokowi. Makanya saya kesal waktu ia dicopot oleh Jokowi. Kesal sekali.