Penguatan Strategi Keamanan Laut Indonesia dalam Aksi China di Laut Natuna Utara

PENDAHULUAN

 Latar Belakang 

Pertanyaan regional laut di Laut Cina Selatan adalah salah satu dari mata air yang memadai dari strain provinsi dan di seluruh dunia tua dan belum menunjukkan tajuk pengaturan yang memuaskan oleh individu yang benar-benar terlibat. 

Ada klaim yang menutupi lautan regional antara Cina, Taiwan dan empat negara Asia Tenggara, tepatnya Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam, di Laut Cina Selatan. 

Penghibur paling menonjol dalam pertanyaan regional di Laut Cina Selatan akan menjadi Cina yang menggunakan kasing asli yang bukan sesuai dengan peraturan di seluruh dunia untuk menjamin suatu wilayah sangat luas di Laut Cina Selatan yang dibatasi oleh garis-garis yang menghubungkan beberapa titik yang disebut sebagai nine dash line (sembilan garis putus-putus) (Waluyo, 2020). 

Kasus regional China bertemu dengan domaindomain dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari beberapa negara provinsi sesuai hukum laut di seluruh dunia. Indonesia tidak memiliki kasus regional di Laut Cina Selatan, namun kasus regional terkenal di Cina disinggung sebagai pertemuan sembilan garis berebut dengan wilayah lokal ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. 

Untuk membantu kasus regional Untuk situasi ini, China melakukan kegiatan pemaksaan yang cenderung mengabaikan kekuasaan dan kebebasan berdaulat Indonesia, misalnya lewat Kapal nelayan Cina di Laut Natuna Utara untuk melakukan penangkapan ikan yang tidak sah. Kehadiran perahu Para pemancing ditemani oleh kapal penjaga pantai China. 

Kegiatan China memutuskan untuk melakukan pemaksaan untuk membantu kasus regionalnya di Laut Cina Selatan, mengingat untuk Laut Natuna Utara, adalah pelaksanaan sistem situasi kabur yang digunakan untuk mencapai kepentingan publik. 

Sistem situasi kabur adalah pemanfaatan kekuatan secara luas untuk mencapai tujuan tanpa menggunakan kekuatan yang dapat memicu konflik adat antar bangsa (Kissinger,1955). 

Pada akhirnya, China menggunakan kekuatan terbatas untuk memaksakan kehendaknya sebagai kasus regional samudera, akan namun, berusaha untuk tidak melakukan langkah taktis yang akan menghasut pembalasan dan perjuangan militer terbuka. Aktivitas koersif China di Laut Natuna Utara adalah bahaya bagi keuntungan publik Indonesia. 

Secara moneter, ZEE Indonesia adalah kelimpahan yang diharapkan untuk kemajuan dan bantuan pemerintah dari masyarakat dan merupakan hak berdaulat Indonesia sebagai negara tepi laut sesuai hukum laut global. 

Dari sudut pandang penjaga dan keamanan, tindakan pemaksaan China membuat sensasi kelemahan bagi warga Indonesia yang tinggal di sekitar Laut Natuna Utara, terutama tidak merasa aman karena gangguan lingkungan kerja mereka sebagai pemancing. Untuk lingkup yang lebih besar, aktivitas pemaksaan China adalah pelanggaran terhadap kekuasaan dan hak-hak istimewa berdaulat Indonesia sebagai negara berdaulat. 

Menyinggung efek samping dari eksplorasi masa lalu yang dipimpin oleh Humphrey Wangke dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI bernama "Menjaga kebebasan berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara", merujuk bahwa sumber pertikaian antara Cina dan Cina Indonesia di Laut Natuna Utara adalah kekurangan kemiripan mendasar regulasi antara kedua negara. 

Cina meletakkan pada kasus-kasus yang dapat diverifikasi dari waktu maka, sedangkan Indonesia bergantung pada pedoman hukum laut di seluruh dunia. Untuk alasan ini Cina, melalui kapal pemancing dan penjaga pantai, jadikan titik pelanggaran terulang kembali di wilayah kedaulatan Indonesia yang tak dapat disangkal mulai berlaku disekitar tahun 2016 sampai saat ini (Wangke, 2020). 

Pemeriksaan sebelumnya lainnya yang diarahkan oleh Aichel Miranda berjudul "Pelanggaran Hak Berdaulat Indonesia: Studi Kasus China di Laut Natuna Utara", menyatakan bahwa China telah kecenderungan untuk mengabaikan UNCLOS 1982 yang menjadi dasar kasus ini Indonesia di Laut Natuna Utara.

 China dengan mantap menegaskan Laut Natuna Utara sebagai daerah penangkapan ikan konvensional (adat) zona penangkapan ikan mereka. Hal inilah yang menyebabkan pelanggaran yang dilakukan oleh China akan lebih sering diulang dan merepotkan dihentikan (Miranda, 2018). 

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui secara menyeluruh prosedur pencegahan yang lebih ideal dalam menjaga kepentingan Keuntungan publik Indonesia di Laut Natuna Utara, khususnya kepentingan kekuasaan publik dan kebebasan berdaulat Indonesia. 

Menjadi komponen keanehan dalam penelitian ini dikontraskan dan ujian masa lalu yang telah memusatkan perhatian lebih pada dasar-dasar yang mendasari perselisihan antara China dan Indonesia di Laut Natuna Utara. 

Metodologi pencegahan selesai sampai saat ini, seperti jam tangan militer biasa, kunjungan kepala negara, latihan area lokal, termasuk pertarungan diskresi melawan berbagai pelanggaran yang terjadi, akhirnya tidak efektif mempengaruhi Cina dengan gelisah. 

Akibatnya, penyelidikan Pemeriksaan ini diuraikan sebagai berikut: "Bagaimana memperkuat" Sistem keputusasaan Indonesia sehubungan dengan aktivitas pemaksaan Cina di Laut Natuna Utara?" Eksplorasi ini menggunakan pendekatan survei tulisan (penulisan audit). 

Cara paling umum untuk mengumpulkan informasi dilakukan dengan strategi untuk penelitian area kerja, yaitu untuk mengumpulkan informasi tambahan yang dapat diandalkan berhubungan dengan objek eksplorasi, baik yang diperoleh dari buku, catatan harian, pemeriksaan logis, dan kertas, baik cetak maupun elektronik. 

Proses investigasi informasi dilakukan melalui strategi komentar indeks buku, secara khusus mengatur dan memilih informasi yang akan digunakan sebagai semacam perspektif dari sumber opsional yang dimanfaatkan. 

Untuk menguji legitimasi dan kualitas informasi yang tak tergoyahkan berkumpul, pencipta menyelesaikan siklus triangulasi dengan melakukan periksa silang spekulasi dan referensi yang digunakan, termasuk sumber dari eksplorasi masa lalu. 

Kerangka Pemikiran 

Untuk menjawab pertanyaan pemeriksaan, hipotesis akan digunakan teknik situasi yang tidak jelas dan hipotesis keputusasaan sebagai suatu sistem hipotesis dalam menguji setiap variabel eksplorasi. Sistem situasi kabur dicirikan sebagai perkembangan upaya yang keputusasaan dan jaminan yang bertahan lama di masa lalu rencana untuk mencapai tujuan area keamanan tanpa langsung menggunakan banyak kekuatan, dengan dengan cara ini menjauhkan diri dari batasan tertentu yang akan memicu perang (Green,2017).

 Situasi kabur ini dapat dicirikan sebagai "suatu kondisi" kontes keamanan antara harmoni dan perang" (Chang, 2015). Situasi yang tidak jelas juga mencakup "penggunaan kekuatan militer" yang tidak sampai pada kondisi perang namun jelas tidak benar-benar untuk tujuan yang tenang" (Echevarria, 2015).

Keputusasaan adalah upaya untuk mengubah perhitungan pertaruhan saingan, masih di udara dari nilai tujuan yang harus dicapai dan biaya normal yang harus dibayar untuk mencapai tujuan itu karena reaksi yang dapat dibayangkan yang akan dilakukan oleh pihak yang melakukan pencegahan (Snyder, 1960). 

Strategi pencegahan adalah jenis penilaian tertentu, misalnya perkiraan sehubungan dengan biaya dan bahaya yang akan dilihat di bawah keadaan keadaan tertentu, dan keuntungan yang akan didapat jika keadaan tersebut dijauhkan dari" (Bobbitt P., 1989).

PEMBAHASAN

Untuk memahami kekhasan perjuangan jalan raya di Laut Cina Selatan, maka hal utama yang harus dipusatkan di dalam dan di luar adalah hal-hal yang berhubungan dengan Laut Cina Selatan itu sendiri sebagai wilayah laut. 

Menyinggung data yang diberikan oleh Biro Hidrografi Sedunia, Laut Cina Selatan adalah perairan yang membentang dari barat daya menuju timur atas, berbatas topografi di selatan dengan tiga derajat Lingkup selatan antara pulau Sumatera dan Kalimantan, Indonesia, di Sebelah utara dibatasi oleh Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan sampai ke menuju Pantai Fukien, Cina. 

Semua wilayah perairan di daerah ini beberapa juta kilometer persegi. Di Laut Cina Selatan, Ada beberapa gugusan pulau, khususnya Kepulauan Pratas, Kepulauan Spratly, serta Kepulauan Paracel. Di wilayah Laut Cina Ke arah selatan juga terdapat Gugusan Karang Scarborough (Asnani, 1997). 

Sepanjang tahun 1990-an, Laut Cina Selatan berubah menjadi sebuah wilayah bentrokan di planet ini termasuk banyak negara. Banyak inklusi negara-negara yang berjuang di distrik ini tidak dapat dipisahkan dari bentuk geologis wilayah Laut Cina Selatan sendiri yang merupakan mangkuk laut yang dibatasi oleh negara yang berbeda, seperti Cina, Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam dan Taiwan. 

Di Laut Cina Selatan juga ada Kepulauan Spratly dan Paracel sangat penting mengingat substansinya aset normal di dua wilayah. Garis keturunan pertikaian terpaut Cina Selatan adalah hasil dari kepentingan publik negara-negara yang terkait dengan bentrokan atas aset reguler terkandung di Laut Cina Selatan, seperti minyak, bensin gas, aset reguler perikanan dan terumbu karang, hingga kursus transportasi yang nilai vital (Asnani, 1997).  

Bentrokan di Laut China Selatan pada umumnya berawal dari klaim Pemerintah China bahwa semua perairan regional di Laut China Selatan adalah domainnya. Itu yang diungkapkan pemerintah China kekuatan yang mereka miliki atas Laut Cina Selatan tergantung pada kenyataan sejarah bahwa sejak 200 SM, pemancing adat Cina telah menyelidiki Kepulauan Spratly dan Paracel. Mereka berlayar, berenang, dan memancing di wilayah Laut Cina Selatan dari waktu sebelumnya. 

Untuk Pemerintah Cina, Cina sebagai negara berdaulat memenuhi syarat untuk wilayah Laut Cina Selatan karena memiliki pekerjaan langsung berhasil untuk waktu yang sangat lama. Masalah ini tidak dilakukan oleh negara lain yang juga menjamin Laut China Selatan sebagai domainnya. 

Pekerjaan yang sukses ini juga didukung oleh premis yang kuat dan dapat diverifikasi, khususnya tindakan penangkapan ikan konvensional darat, khususnya latihan penangkapan ikan di Laut Cina Selatan yang dilakukan oleh nenek moyang bangsa Cina sejak dahulu kala (Hari Utomo, 2017).

 Secara resmi, kasus regional China terhadap Laut China Selatan telah dilakukan sejak China dimotori oleh Partai Kuomintang pada tahun 1947 Sekitar saat itu, sistem keputusan di China membuat garis batas yang tidak salah lagi disebut sebagai garis perebutan sebelas. Mengingat kasus ini, Cina menguasai Laut Cina Selatan yang meliputi Kepulauan Pratas, Macclesfield Bank, Kepulauan Spratly, dan Kepulauan Paracel, yang diakuisisi oleh China dari Pemerintah Jepang setelah penghentian Perang Besar Kedua selama 1940-an (Hari Utomo, 2017). 

Terlebih lagi, Pemerintah China yang dikekang oleh Partai Komunis China (PKC) meningkat pada premis kasus, dari sebelas perebutan Garis berubah menjadi sembilan garis berebut yang sampai sekarang digunakan oleh Pemerintah China sebagai daya tarik yang dapat diverifikasi untuk membuat klaim ke wilayah Laut Cina Selatan yang mencapai hampir 3.000.000 kilometer persegi. Semua hal dipertimbangkan, mengenai kondisional China homegrown pada saat itu, jaminan ini tidak didorong oleh kepentingan hubungan internasional atau geostrategi tertentu, karena Cina sendiri adalah sebuah negara yang asyik dengan konflik nasional antar pertemuan pertemuan patriot dan sosialis (Wang, 2015). 

Selain prinsip dan standar global yang berbeda yang membatasi sebagai penduduk di seluruh dunia, juga dipisahkan dari instrumen kerja yang berbeda kolaborasi global yang digarap dengan penghibur negara lainnya, China merasa bahwa kepentingan publiknya yang berlarut-larut adalah paling perlu dipahami. Berusaha untuk mengerti kepentingan publik umumnya tidak akan berjalan seperti yang diharapkan, dengan mempertimbangkan bahwa keuntungan publik China tidak benar-benar sesuai dengan kepentingan umum bangsa-bangsa lainnya. 

Mengingat keadaan saat ini, Cina berusaha untuk aktivitas waras (keputusan objektif) dengan melakukan dosis dengan beratnya kepentingan publik, serta korelasi batas keamanan publik, khususnya batas militer, terhadap negara-negara yang kepentingan publik bertabrakan dengan kepentingan publik Cina. Dosis dan metodologi pemeriksaan China pada tahap tingkat tinggi menghasilkan keputusan strategi sebagai eksekusi metodologi situasi yang tidak jelas dalam mengelola polemik di Laut Cina Selatan. Seperti yang masuk akal dalam sistem penalaran teknik teritorial itu skala abu-abu adalah metodologi yang dilakukan oleh suatu negara dengan memanfaatkan kekuatan militer, namun pada saat yang sama tidak diharapkan membuat situasi konflik (Echevarria, 2015).

Sistem situasi yang tidak jelas adalah teknik yang mencoba untuk tidak memanfaatkan banyak kekuatan secara langsung, dengan berfokus pada target atau artikel di bidang keselamatan, namun di dalam titik batas tertentu tidak menimbulkan konflik terbuka (Green, 2017). Pada derajat khusus, masalah pemerintah ekspansionis sebagai teknik situasi kabur ini disorot oleh China sebagai aktivitas koersif terhadap negara-negara yang tidak bersahabat di Laut China Selatan. Aktivitas pemaksaan China di Laut China Selatan menunjukkan dalam banyak struktur. China sedang dalam fase awal perpanjangan di Laut China Selatan menyelesaikan pengembangan pulau palsu atau palsu di distrik Kepulauan Spratly untuk membantu latihan militernya. 

Ini akhirnya memiliki efek positif pada kepentingan Cina untuk membuat negara yang berbeda menjamin Laut Cina Selatan secara konsisten mundur untuk melihat keunggulan kuat China kemajuan kerangka yang mengerikan. Komunitas untuk Strategis dan Studi Seluruh Dunia (CSIS) yang terletak di Amerika Serikat memiliki mengirimkan foto-foto dari simbolisme satelit yang menunjukkan perkembangan Instalasi tentara Cina di Laut Cina Selatan. 

Untuk membentengi instalasi tentara yang dirakit, Cina juga mendirikan pos penutup roket. Penegasan kasus China ke Laut Cina Selatan tidak hanya diakui dalam kerangka metodologi itu militer, namun juga melalui pendekatan ekonomi moneter. Sebuah laporan yang disampaikan oleh US Naval War College menyatakan bahwa China telah membuat sebuah kota dengan luas 800 ribu mil persegi yang diberi nama Shansa. Yang sangat mencengangkan adalah kota buatan China ini wilayahnya mencapai beberapa kali lipat wilayah New York City di Amerika Serikat (Victor Muhammad, 2021).  

KESIMPULAN

Pengalaman Tiongkok dalam kasus dan kegiatan regional tindakan pemaksaan di Laut Cina Selatan, termasuk Laut Natuna Utara yang terdiri dari ZEE Indonesia, adalah kasus yang dapat diverifikasi di masa lalu bahwa China telah menyelesaikan kontrol paksa atas Laut China Selatan sejak 200 SM. Di masa maju, inspirasi Cina untuk aktivitas koersif di Laut Cina Selatan adalah teknik pembangunan yang berlarut-larut berubah menjadi kekuatan dunia yang luar biasa. Realisasi aktivitas pemaksaan China adalah dengan menyalahgunakan kekuasaan dan kebebasan berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara, serta pelanggaran ZEE Filipina dan Vietnam. Langkah-langkah pemaksaan yang diambil oleh China adalah lambang dari teknik situasi kabur untuk memenuhi kepentingan publiknya. 

Pelanggaran berulang yang dilakukan oleh China melalui aktivitas tindakan koersif di Laut Natuna Utara menunjukkan bahwa metodologi Keputusasaan diselesaikan oleh Indonesia hingga saat ini, seperti jam tangan militer normal, pendudukan paksa melalui latihan area lokal, pemberitahuan pertarungan politik, serta kunjungan kepala negara, belum cukup juga, jauh jangkauannya dalam menjaga kepentingan umum. Sebagai hasil dari Oleh karena itu, Indonesia diharapkan memperkuat tekniknya pencegahan yang diperlengkapi untuk memaksa China melakukan perhitungan kembali ke pengaturannya dan tidak menimbulkan dampak kecemasan lagi menyelesaikan kegiatan pemaksaan di Laut Natuna Utara. Indonesia diresepkan untuk mengambil penguatan prosedur keputusasaan dalam pandangan metodologi militer dan non-militer (mencakup prosedur politik, serta masalah pertukaran atau keuangan). 

Prosedur-prosedur ini ditentukan dengan cara yang dapat diukur dan hati-hati dengan: menggabungkan komponen tujuan (menutup), menyiratkan (means), dan cara (ways). Karena China sedang brilian dengan menjalankan metodologi teritorial redup yang pada umumnya akan memaksa namun menjauh dari perang terbuka, maka pada saat itu, Indonesia juga harus menganut sistem yang tajam. Keputusan untuk melayani metodologi keputusasaan dengan melakukan memperkuat sistem keputusasaan adalah strategi masuk akal mengingat dengan metodologi keputusasaan di semua lini, Indonesia dapat memaksa China untuk menghitung ulang pendekatannya, tanpa harus dihadapi secara langsung.