Politik Kartel di Indonesia

Dimana ada institusi politik ekstraktif, pasti ada institusi ekonomi ekstraktif pula. Keberlangusngan eksistensi institusi ekonomi ekstraktif juga sangat bergantung pada keberadaan institusi politik ekstraktif. Institusi politik inklusif yang membagi kekuasaan politik secara merata ke seleuruh elemen masyarakat akan menumbangkan kekuatan institusi ekonomi yang merapok aset-aset maupun sumber daya milik rakyat banyak, menghambat partisipasi rakyat, serta menyabot mekanisme ekonomi pasar sehingga yang diuntungkan hanya sekelempok kecil orang.

Politik ekstraktif tidak akan pernah terjadi jika dalam sebuah sistem politik mensyaratkan adanya sebuah persaingan. Persaiangan adalah sebuah proses yang meniscayakan interaksi aktif dari para elite untuk mengawasi berbagai kewenangan.  Upaya kolektif partai-partai politik terus berhasil dan semakin menemukan bentuknya dalam sebuah sistem politik kartel dan terabaikannya program-program ideologis partai. 

Partai kartel yang hanya melibatkan satu atau dua partai politik namun turut melibatkan sistem kepartaian secara keseluruhan dan kedua dalam konteks Indonesia, penyebab utama kartelisasi bukanlah perburuan rente atas dana legal atau Budgetter  Melainkan atas dana dibawah meja (Ambardi, 2009)

Subtransi partai kartel berbeda dengan substansi dari partai koalisi yaitu, walaupun partai kartel dan partai koalisi sama-sama merupakan gabungan kelompok partai-partai politik, tetapi kedua-duanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam proses politik. Kelompok partai kartel bergabung bersama-sama dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui sumber-sumber dana maupun kekuasaan negara dengan menghilangkan perbedaan ideologi, sedangkan partai koalisi mengandung makna kerja sama untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang didasarkan kepada persamaan visi misi partai tanpa menghilangkan sama sekali identitas dari ideologi partai (Lestari, 2017).

Kita dapat melihat bagaimana kepentingan kolektif partai-partai untuk mengamankan kepentingan kolektif partai-partai untuk mengamankan sumber-sumber kuangan mereka telah mengendalikan perilaku mereka sebagai satu kelompok kartel. Kini kita dapat memahami mengapa berpartisipasi bersama-sama di kabinet dan mendistribusikan kursni pimpinan di tingkai DPR secara proposional amat sangat penting bagi mereka.. kepentingan keuangan , sebagaimana dibuktikan oleh studi yang dilakukan oleh kuskrihdo ini telah mengalahkan kepentingan ideologis mereka

Kesimpulan

Kerjasama antar elite partai di pemerintahan memperlihatkan bahwa perbedaan ideologi tidak begitu menarik dalam mempengaruhi perilaku politik mereka.  

Perberuan rente yang dilatarbelakangi oleh adanya sumber-sumber keuangan negara yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan partai politik atau kepentingan kolektif.  Partai kartel di Indonesia mulai terlihat ketika ekosistem kepartaian tidak memperlihatkan adanya pihak opsisi yang berguna sebagai pengawas.

Jabatan-jabatan yang diraih tidaklah tidaklah terutama untuk mewujudkan cita-cita ideologi dan mengimplementiasikan program partai, melainkan sebagai pintu masuk untuk memobilisasi rente. Ideologi dan program partai dengan demikian, menjadi tidak penting dalam menentukan perilaku partai. Karena rente-rente itu legal namun dapat diterima di tingkat eliye maka dengan sengaja atau tidak semua partai terikat pada satu nasib politik dan ekonomi yang sama. Kelangsungan hidup mereka, dengan demikian, bergantung pada terpeliharanya kartel tersebut.

Kenyataan bahwa di Indonesia korupsi masih merajalela juga menjadi catatan untuk mempermudah adanya kartelisasi.  Peluang adanya praktif korupsi politik, dimana elite-elite politik tidak mempertimbangkan lagi persoalan hukum yang akan menjeratnya dikarenakan koalisi yang mereka bentuk sebagai kartelisasi menguasai sistem pemerintahan. Koalisi yang terbentuk akan memperlihatkan apakah mereka terindikasi kartelisasi atau persaingan.  

Persaingan antar partai yang sehat berpengaruh langsung terhadap kualitas pembentukan lembaga-lembaga politik. Lebih khusus ia memperlihatkan bahwa persaingan antar partai dapat mencegah partai  politik mengekspolitasi berbagai sumberdaya negara seacara beramai-ramai. Artinya sistem politik yang inklusif akan mengahadrikan kawasan politik yang sehat dan kompetitif.  Kejumudan sistem demokrasi akan tercipta karena proses check and balance tidak terbentuk dan  Akhirnya akan membentuk apa yang disebut politik ekstraktif.