Politik Kartel di Indonesia

Ketika penolakan publik terhadap kebijakan tersebut meningkat masif, DPR memutuskna untuk berdiri di belakang publik, meminta pemerintah membatalkan kebijakan tersebut. Partai-partai di DPR bahkan membentuk kaukus untuk memperkuat tekanan terhadap pemerintah. kumpuluan ini mencakup PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN, dan PK. Semua partai ini juga ada di pemerintahan. Jadi, DPR dan pemerintah memperlihatkan pandangan yang berlawanan menyangkut kebijakan tersebut, namun yang partai-partai yang ada di DPR dan Pemerintahan adalah partai-partai yang sama. Jelas ahwa persaingan antar partai menguap begitu saja, tidak ada oposisi, dan partai-partai bertindak sebagai satu kelompok.

 Seperti contoh Kita tahu pemerintah megawati adalah pemerintahan multipartai. Konsekuensinya, setiap kebijakan ekonomi yang diambil mencerminkan kebijakan semua partai kecuali jika pemerintah megawati sedemikian tidak koherennya sehingga masing- masing departemen bekerja sendiri- sendiri. 

Namun kita memperoleh bukti yang memadai bahwa berbagai kebijakan pemerintah adalah produk bersama. Pada awal maret 202, misalnya Megawati menugaskan wakil presiden, Hamzah Haz, untuk membentuk satu tim ekonomi dengan tugas tunggal membuat kebijakan paket kebijakan ekonomi guna memulihkan ekonomi nasional.

 Selanjutnya, Hamzah Haz mengangkat Laode Kamaludin dari Golkar untuk menjalankan tugas tersebut. Proses ini memperlihatkan betapa ketiga partai besar itu yakni PDIP, Golkar, dan PPP bekerjasama dalam memecahkan persoalan ekonomi. Lebih jauh keputusan pemerintah untuk menghapus subsidi itu dibuat ditingkat kabinet, yang berarti merupakan keputusan bersama alias melibatkan semua partai dikabinet. 

Kedua peristiwa ini menunjukkan bahwa semua partai dikabinet tampak melakukan "migrasi Ideologi" yang bersifat kolektif, dari citra partai kiri atau paling tidak partai dengan retorik kiri selama kampanye 1999, menjadi partai kanan dengan semua kebijakan pro-pasar yang diadopsi.

Semua temuan yang ada di dalam buku ini sekali lagi menegaskan ciri-ciri dair sistem kepartaian yang terkartelisasi. Ciri-ciri ini meliputi pudarnya peran ideologi sebagai penentu perilaku partai, sikap permisif dalam membentuk koalisi, absennya oposisi, dan kecendrungan partai-partai untuk bertintak sebagai satu kelompok. 

Pola interaksi yang mengabaikan persaingan di arena pemerintahan dan DPR berulang dalam dua periode pemilu. sebagai kesimpulan studi yang dilakukan kuskridho telah memperlihatkan bahwa sistem kepartaian di Indonesia hari ini sudah terkartelisasi.

Politik kartel menjadi semacam tradisi politik yang telah di bangun pasca reformasi ketika Indonesia sedang dilanda kecemasan dalam pembentukan iklim demokrasi yang baik. 

Dalam konsep lain, kartelisasi akan mengarah kepada apa yang namanya politik ekstraktif dan ekonomi ekstraktif.  Politik ekstraktif adalah lembaga politik yang dirancang untuk memeras, menyadap, dan mengeruk pendapatan serta kekayaan salah satu lapisan masyrakat demi memperkaya lapisan lainnya. Hal ini dapat terjadi jika berbagai institusi  politik yang ada di tengah-tengah masyrakat merupakan penentu utama hasil pergulatan politik tersebut. 

Ada beberapa prinsip yang menentukan insentif politik. Prinsip-prinsip ini menentukan cara memilih struktur pemerintahan dan berikut hierarki kewenangannya. Institusi politik akan mengatur siapa saja yang mempunyai kekuasaan dan untuk tujuan apa kekuasaan itu akan digunakan.  Jika distribusi kekuasaan itu tidak merata dan tidak dikontrol , maka berbagai institusi politik tersebut cenderung menjadi kekuasaan absolut.(Acemoglu Daron, 2012)

Institusi politik ekstraktif menempatkan kekuasaan tangan segelintir kecil kelompok elite dan memiliki kontrol yang sangat lemah terhadap penggunaan kekuasaan itu. Kelompok elite tersebut sering membentuk berbagai institusi ekonomi yang dikerahkan untuk mengeruk segala sumber daya yang ada di masyarakat.