Visi Indonesia dalam Mencapai Raksasa Ekonomi 2050

Presiden terpilih Joko Widodo pada Minggu, 14 Juli 2019 menyampaikan Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Dalam visinya Joko Widodo menekankan pada pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, investasi seluas -- luasnya, reformasi birokrasi, dan efektivitas serta efisiensi alokasi dan penggunaan APBN. 

Sejatinya kelima poin dari Visi Indonesia yang disampaikan oleh Joko Widodo tersebut memiliki satu tema besar yakni mencapai target Indonesia raksana ekonomi 2050. 

Hal ini dikarenakan kelima poin tersebut merupakan rentetan yang saling berkesinambungan satu sama lain yang bermuara pada majunya perekonomian Indonesia. 

Peristiwa ini sebenarnya juga pernah terjadi saat perumusan Pancasila pada sidang BPUPKI saat Bung Karno mengungkapkan bahwa lima sila dalam Pancasila dapat dipersempit menjadi Ekasila yaitu Gotong Royong.

Dalam kesempatan kali ini penulis akan menjelaskan bagaimana keterkaitan lima visi tersebut dengan muara yang ingin dicapai negeri ini dalam lima tahun ke depan. Poin pertama adalah pembangunan infrastruktur. 

Dalam empat tahun periode Jokowi sebelumnya tercatat telah dibangun jalan sepanjang 3.432 km, jalan tol sepanjang 947 km, jembatan sepanjang 39,8 km, jembantan gantung sebanyak 134 unit. Selain itu, masih banyak pembangunan infrastruktur lainnya seperti pelabuhan, bandar udara, jalur kereta api, dan lain -- lain. 

Pada kontestasi politik tahun 2019 ini banyak pihak yang mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur hanya bermanfaat bagi kaum kapitalis semata. 

Namun, kita tidak bisa pula mengatakan bahwa pembangunan ini tidak ada manfaatnya. Infrastruktur mempunyai peran vital dalam mendukung sector perekonomian. 

Hal ini dikarenakan dengan adanya infrastruktur yang mumpuni maka segala akses yang diperlukan untuk melakukan transaksi pertukaran barang dan jasa akan lebih efektif dan efisien sehingga hal ini memacu setiap orang untuk lebih giat dalam melakukan transaksi.

 Selain itu, dengan adanya perbaikan infrastruktur maka akan menyambungkan antara desa dengan kota sehingga perekonomian tidak bersifat sentralistik tetapi juga tersebar ke seluruh pelosok Indonesia.

Meskipun infrastrutkur sudah dibangun sedemikian rupa tetapi tidak bisa kita lupakan peran penting manusia sebagai subjek yang melakukan segala jenis kegiatan perekonomian. 

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2019 jumlah angkatan kerja sebanyak 136,18 juta orang, naik 2,24 juta orang disbanding Februari 2018. 

Dalam setahun terakhir, pengangguran berkurang 50 ribu orang, sejalan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun menjadi 5,01 persen. 

Meski demikian, angka pengangguran terbuka di kota yang sebesar 6,3 persen masih lebih tinggi disbanding desa yakni 3,45 persen. Melihat dari data tersebut memang terjadi penurunan angka pengangguran di Indonesia saat ini, namun pada praktik di lapangannya masih banyak orang -- orang lulusan SMK maupun memiliki tingkatan pendidikan sarjana masih menjadi pengangguran.

Dalam menganalisis permasalahan tersebut perlu kita lihat terlebih dahulu bahwa dalam era pembangunan ekonomi saat ini kualitas lebih diutamakan dibandingkan kuantitas. 

Apabila ditelaah lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan angka pengangguran yang berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia tentu tidak terlepas dari system pendidikan yang ada di Indonesia. 

Seperti yang kita ketahui pendidikan di Indonesia saat ini hanya terfokus pada pengajaran teori -- teori saja pada siswa maupun mahasiswa. Sedangkan tidak semua teori berbanding lurus dengan realita di lapangan. 

Sehingga perlu adanya suatu perbaikan yang mana Pendidikan tidak hanya mengajarkan teori saja tetapi juga teknis bagaimana menghadapi permasalahan di lapangan. 

Selain itu, mata kuliah ataupun mata pelajaran kewirausahaan yang digaungkan sejak dulu perlu mendapat perhatian serius karena hingga saat ini penulis melihat dan merasakan bahwa kewirausahaan tersebut hanya diajarkan sekadarnya saja. 

Padahal apabila sejak tingkat sekolah dasar pelajar di Indonesia sudah diajarkan mengenai hal tersebut maka ke depannya akan banyak pebisnis -- pebisnis Indonesia yang memiliki lapangan usaha sehingga mampu menarik para pengangguran untuk bekerja.

Keberlanjutan dari meningkatnya kualitas sumber daya manusia adalah meningkatnya tingkat investasi baik investor domestik maupun luar negeri. 

Hal ini dikarenakan para investor sangat membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kapabilitas sehingga mampu mengeksekusi investasi yang mereka tanamkan. 

Selain itu, pembukaan investasi seluas -- luasnya perlu diikuti dengan mempermudah izin bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 

Seperti yang kita ketahui bahwa selama ini urusan perizinan selama ini selalu terhambat dikarenakan bobroknya birokrasi di Indonesia saat ini. 

Poin ini berlanjut pada poin keempat yaitu perlu dilakukannya reformasi birokrasi. Masalah -- masalah perizinan selama ini baik yang diajukan oleh pebisnis lokal maupun mancanegara selalu terhambat di birokrasi karena sering adanya pungli yang dilakukan oleh para pejabat. 

Sangat benar sekali yang dikatakan oleh Jokowi bahwa masalah pungli yang kerap terjadi di birokrasi Indonesia saat ini perlu diberantas hingga akar -- akarnya. Apabila hal tersebut tidak diatasi maka permalahan birokrasi ini tidak akan pernah terselesaikan. 

Hal ini jika dibiarkan terus menerus akan menjadi bibit -- bibit korupsi dan suap ke depannya. Oleh karenanya, penegakan hukum dalam reformasi birokrasi perlu mendapat perhatian serius pada era pemerintahan berikutnya.

Dari keempat poin sebelumnya output terakhir yang perlu dilakukan adalah efektivitas dan efisiensi alokasi APBN. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka pemerataan perekonomian di daerah -- daerah. 

Apabila pengalokasian dana APBN tidak dilakukan secara tepat maka yang akan terjadi adalah defisit keuangan dan adanya ketimpangan perekonomian. 

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai raksasa ekonomi 2050 perlu adanya pemerataan ekonomi dan pengalokasian secara tepat dari APBN yang dimiliki sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa kelima poin yang disampaikan oleh Jokowi dalam pidatonya tersebut merupakan lima hal vital yang harus diperbaiki dalam lima tahun pemerintahannya ke depan. 

Apabila hal tersebut tidak diatasi maka perekonomian Indonesia ke depannya hanya akan stagnan pada satu titik. Perbaikan kelima hal tersebut harus diikuti pula oleh regulasi dan penegakan hukum sehingga terciptanya iklim perekonomian yang adil dan makmur.