Selain itu, pembukaan investasi seluas -- luasnya perlu diikuti dengan mempermudah izin bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.Â
Seperti yang kita ketahui bahwa selama ini urusan perizinan selama ini selalu terhambat dikarenakan bobroknya birokrasi di Indonesia saat ini.Â
Poin ini berlanjut pada poin keempat yaitu perlu dilakukannya reformasi birokrasi. Masalah -- masalah perizinan selama ini baik yang diajukan oleh pebisnis lokal maupun mancanegara selalu terhambat di birokrasi karena sering adanya pungli yang dilakukan oleh para pejabat.Â
Sangat benar sekali yang dikatakan oleh Jokowi bahwa masalah pungli yang kerap terjadi di birokrasi Indonesia saat ini perlu diberantas hingga akar -- akarnya. Apabila hal tersebut tidak diatasi maka permalahan birokrasi ini tidak akan pernah terselesaikan.Â
Hal ini jika dibiarkan terus menerus akan menjadi bibit -- bibit korupsi dan suap ke depannya. Oleh karenanya, penegakan hukum dalam reformasi birokrasi perlu mendapat perhatian serius pada era pemerintahan berikutnya.
Dari keempat poin sebelumnya output terakhir yang perlu dilakukan adalah efektivitas dan efisiensi alokasi APBN. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka pemerataan perekonomian di daerah -- daerah.Â
Apabila pengalokasian dana APBN tidak dilakukan secara tepat maka yang akan terjadi adalah defisit keuangan dan adanya ketimpangan perekonomian.Â
Untuk mewujudkan Indonesia sebagai raksasa ekonomi 2050 perlu adanya pemerataan ekonomi dan pengalokasian secara tepat dari APBN yang dimiliki sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa kelima poin yang disampaikan oleh Jokowi dalam pidatonya tersebut merupakan lima hal vital yang harus diperbaiki dalam lima tahun pemerintahannya ke depan.Â
Apabila hal tersebut tidak diatasi maka perekonomian Indonesia ke depannya hanya akan stagnan pada satu titik. Perbaikan kelima hal tersebut harus diikuti pula oleh regulasi dan penegakan hukum sehingga terciptanya iklim perekonomian yang adil dan makmur.
