Tidak usah jauh - jauh ke gedung KPK yang ada di Jakarta, kita sendiri bisa melihat berbagai praktek korupsi yang ada di sekitar kita. Seperti misalnya jalanan rusak yang tak kunjung diperbaiki jika ditanyakan akan menjawab dengan alasan dana yang kurang. Padahal  pemerintah sendiri telah menggelontorkan dana RP54,71 triliun untuk 83.794 desa yang tercatat di seluruh Indonesia.
Dana yang sangat besar, akan tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat desa yang terpencil dan jauh dari perkotaan. Bisa disimpulkan bahwa praktik korupsi memang sudah menjadi budaya di masyarakat.
3. Warisan Sejak Zaman Penjajahan
Masih ingat dengan sejarah pembangunan jalan Anyer - Panarukan yang terkenal memakan banyak korban? Di dalam buku sejarah yang sering kita baca di bangku sekolah, banyaknya korban yang berjatuhan saat pembangunan jalan itu adalah sebagai akibat kekejaman Kolonial Belanda yang menjajah negeri nusantara dengan memeras keringat dan tenaga warga pribumi sampai mati. Akan tetapi, kenyataannya tidaklah demikian.
Pemerintah Hindia Belanda saat itu yang dipimpin oleh H.W Daendels, sebetulnya memberikan upah untuk para tenaga kerja yang bekerja dalam pembangunan jalan tersebut. Akan tetapi, uang upah tersebut di korupsi oleh para bupati atau pejabat daerah mereka yang bersangkutan. Sungguh ironis, rela mengorbankan nyawa saudara sebangsa sendiri demi mengenyangkan perut pribadi.
4. Pemerintah Yang Cenderung Anti KritikÂ
Ini adalah alasan paling umum yang sangat sering kita dengar. Masih ingat dengan UU ITE yang dianggap memiliki beberapa "pasal karet", itu menjadi alasan mengapa banyak sekali masyarakat yang seringkali abai akan maraknya tindakan korupsi di negeri ini. UU ITE cukup mencekik masyarakat dengan berbagai pasal yang mengandung unsur ganda, terutama sekali soal "Ujaran Kebencian".Â
Akibatnya, masyarakat menjadi takut untuk menyampaikan kritik dan aspirasi mereka dalam berbagai hal yang menyangkut masalah di dalam republik ini. Kebebasan berbicara seakan di kekang oleh rezim penguasa yang cenderung menindas. Penguasa yang melindungi oligarki yang merusak negeri ini, bukannya melindungi rakyat yang sudah mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk kemerdekaan bangsa ini.
Sungguh sulit situasi sekarang ini. Banyak sekali permasalahan yang harus diselesaikan guna menjaga kestabilan dan keberlangsungan republik ini. Korupsi, adalah satu dari sekian banyak hal yang menggerus proses integrasi bangsa menjadi bangsa yang berdaulat dan berkedaulatan atas rakyat. Negara kuat, rakyat berdaulat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H