Wabah virus corona yang melanda Indonesia, tidak hanya menyebabkan gelombang kematian. Ribuan orang kehilangan nyawa. Itu belum mereka yang mengalami depresi akibat wabah ini.
Di sisi lain, wabah yang sudah menjadi pandemi ini juga membuat dunia usaha dan perekonomian serasa lumpuh. Seperti makna kata lumpuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dunia usaha menjadi lemah, tidak bertenaga, bahkan tidak dapat bergerak lagi.
Hampir semua orang merasakan dampak ekonomis dari pandemi ini. Meski mungkin level dampaknya berbeda-beda pada setiap orang.
Ada yang sekadar pemasukannya berkurang dari sebelumnya. Ada yang bahkan kehilangan pekerjaan. Sebab, sejak pandemi ini meluas, kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dan karyawan dirumahkan, marak terjadi.
Menurut data dari Kementerian Tenaga Kerja per 20 April 2020, hampir tiga juta karyawan dirumahkan atau terkena PHK. Bahkan, angka lebih memprihatinkan dimunculkan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Bahwa, orang yang menjadi korban PHK bisa mencapai 15 juta jiwa.
Angka korban PHK dari Kadin tersebut jauh lebih besar karena data dari Kementerian Tenaga Kerja tersebut, belum menghitung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang juga terdampak wabah ini.
Bahkan, per 19 Mei hari ini, sangat mungkin, data dari jumlah karyawan yang dirumahkan dan terkena PHK tersebut semakin bertambah banyak.
Kabar bagusnya, di tengah situasi sulit, pemerintah telah menyalurkan sejumlah bantuan sosial (bansos) berupa sembako untuk warga terdampak wabah Covid-19 yang memang layak mendapatkan bantuan.
Utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ataupun warga yang masuk dalam program keluarga harapan (PKH).
Pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 600.000/keluarga. Penerima BLT adalah masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), maupun Kartu Pra Kerja dan berada di luar wilayah Jabodetabek.
Mereka yang dulu mampu kini mendadak miskin
Namun, seberapapun banyaknya bantuan yang telah dikucurkan oleh pemerintah, belum semua masyarakat terdampak pandemi ini mendapat bantuan. Utamanya mereka yang masuk kategori warga "mendadak miskin".
Namanya mendadak, mereka jatuh miskin karena adanya pandemi yang tidak pernah diduga ini. Sebab, sebelum virus Corona mewabah, kondisi perekonomian mereka baik-baik saja. Bahkan terbilang mapan. Tapi, situasi berubah setelah ekonomi seret akibat pandemi.
Sampean (Anda) pastinya masih ingat dengan pesan broadcast yang sempat viral di media sosial. Bahwa, ada warga yang memiliki gaji bulanan Rp 20 juta tapi kini dipotong separoh (10 juta).
Padahal, dia masih harus mengangsur cicilan mobil seharga Rp 5 juta serta angsuran KPR rumah senilai Rp 4,5 juta. Sehingga, gajinya hanya sisa 500 ribu untuk keluarganya. Termasuk untuk membeli susu anaknya. Karenanya, dia meminta pemerintah agar memberikan bantuan untuk keluarganya.
Saya kurang tahu apakah curhatan warga 'miskin mendadak' yang lantas viral itu memang beneran atau rekaan. Ataukah hanya cerita satire. Tapi yang jelas, terlepas itu benar atau tidak, memang ada masyarakat yang mengalami situasi seperti itu.
Mereka yang awalnya bergaji besar di atas Upah Minimum Kota (UMK) di kota/kabupaten yang mereka tinggali, mendadak merasakan situasi sulit. Penyebabnya, usaha jual beli, berdagang maupun jasa yang mereka kerjakan, kini sepi peminat. Imbasnya, pemasukan jadi minim. Bahkan tidak ada.
Tentu saja, dengan situasi sulit yang dirasakan, mereka juga membutuhkan bantuan seperti halnya masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Masalahnya, keberadaan orang-orang yang 'mendadak miskin' seperti ini tidak mudah dideteksi seperti halnya melacak warga berpenghasilan rendah yang datanya sudah ada di kantor desa.
Lha wong data penerima bantuan yang sudah ada saja, terkadang masih salah sasaran karena datanya belum di-update oleh pemerintah setempat. Apalagi warga 'mendadak miskin' yang tidak terdata.
Keberadaan warga mendadak miskin yang membutuhkan bantuan ini hanya bisa terlacak bila mereka sendiri yang menginformasikan kepada orang lain. Bila sudah begitu, orang lain akan tahu bahwa mereka membutuhkan bantuan.
Seperti tadi pagi, ketika berkunjung ke rumah pak RT untuk meminta Surat Keterangan RT/RW karena akan beraktivitas keluar rumah, saya sempat mengobrol sebentar dengan pak RT.
Tentu saja, obrolannya tidak jauh dari tema wabah ini. Dari pekerjaan yang terpengaruh, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota kami, hingga aktivitas warga perumahan kami yang kini dibatasi wabah ini.
Lantas, pak RT bercerita bila ada warga (tanpa menyebut nama) yang bercerita membutuhkan bantuan karena pekerjaannya sedang 'mati suri' sehingga tidak ada pemasukan. Sementara angsuran rumahnya masih jalan terus. Padahal, warga tersebut bekerja sebagai kontraktor yang selama ini identik dengan 'uang gedhe'. Namun, di masa pandemi ini, ceritanya berbeda.
Sebelumnya, melalui grup warga, Pak RT memang menyampaikan pengumuman dari pihak desa bila ada warga yang merasa membutuhkan bantuan, agar mengajukan melalui RT/RW. Tentu saja, dengan beberapa syarat. Semisal melampirkan surat PHK dari perusahaan.
Tidak hanya itu, setelah data penerima bantuan itu masuk, pihak pemerintah desa akan melakukan verifikasi faktual dengan mengecek langsung rumah calon penerima bantuan.
Nah, bagi warga yang tinggal di perumahan, terlebih di perumahan menengah ke atas, tentu verifikasi ini akan menjadi kendala.
Sebab, ketika pihak desa melihat langsung kondisi mereka, tentunya sulit untuk menyebut bahwa mereka warga miskin dan berhak mendapatkan bantuan. Lha wong rumahnya bagus.
"Tetap saya coba ajukan ke pihak desa, tapi nanti memang ada verifikasinya," ujar pak RT.
Butuh tetangga yang peduli
Nah, bila seperti itu ceritanya, tentu sulit bagi warga mendadak miskin ini untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sementara mereka benar-benar membutuhkan bantuan karena situasi sulit yang mereka hadapi.
Lalu, harus bagaimana membantu mereka?
Bila seperti itu, mereka hanya bisa mengharapkan kebaikan dari semua pihak. Saya sebut semua pihak karena memang butuh melibatkan banyak pihak untuk mengangkat kesulitan yang dihadapi warga seperti mereka.
Seperti tetangga kanan kiri yang mungkin memiliki kemampuan ekonomi lebih sehat, bisa memberikan pinjaman uang. Atau mungkin, yang menjadi juragan, bisa mengajak warga terdampak itu untuk bekerja sehingga bisa berbagi dengan 'lebih bermartabat'.
Begitu saudara dan kerabat keluarga yang lebih mampu, bisa ikut meringankan bebannya. Sebab, bila buka saudara dan kerabat, juga tetangga dekat, siapa lagi yang bisa membantu mereka.
Namun, khusus poin peduli tetangga tersebut, tentunya bergantung bagaimana warga terdampak itu memberitahukan kondisinya ke orang lain. Bila tidak bercerita, bagaimana orang lain bisa tahu. Karenanya, bila memang butuh bantuan, tidak perlu malu bercerita.
Termasuk pihak bank bisa memberikan solusi yang meringankan bagi warga terdampak. Semisal untuk sementara tidak membayar cicilan rumah pada bulan-bulan ini. Tapi nanti dibayarkan ketika situasi sudah normal.
Â
Begitu juga dengan pihak leasing. Semisal warga terdampak tersebut punya angsuran motor, pihak leasing bisa memberikan keringanan. Semisal memberi penangguhan mengangsur. Toh, kelak, angsuran itu juga akan dilunasi.
Warga mampu mendadak miskin karena gaya hidup?
Ketika pesan broadcast tentang warga bergaji 20 juta sebulan yang kini hanya dibayar 10 juta dan hanya sisa 500 ribu karena dipotong angsuran tersebut itu diposting di sebuah akun Instagram, saya sempat membaca beberapa komentar dari warganet. Â
Komentarnya beragam. Ada yang bersimpati. Ada yang menganggap itu hanya cerita satire. Ada pula yang menyebut warga tersebut mendadak miskin karena gaya hidupnya sendiri. Kok tahu?
Menurut logika warganet, bila orang itu sebelumnya bergaji 20 juta sebulan dan dengan pengeluaran per bulan masih sisa 10 juta, seharusnya dia bisa memiliki tabungan yang cukup. Sehingga, dia tidak kewalahan begitu menghadapi situasi tak terduga seperti sekarang. Â
Tetapi memang, perihal warga yang mendadak miskin karena terdampak wabah corona ini, penyebabnya memang berbeda-beda. Tidak sama antara warga satu dengan warga lainnya.
Jadi, tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa warga mampu mendadak miskin tersebut karena gaya hidup yang dijalaninya. Semisal membeli barang-barang tidak berdasar asas kebutuhan. Ataupun karena terlalu banyak angsuran.
Sebab, ada juga mereka yang terbilang mampu (meskipun tidak bergaji 10 juta sebulan) tapi gaya hidupnya biasa-biasa saja. Malah sesuai kebutuhan. Semisal mengangsur kendaraan, juga karena kebutuhan.
Tetapi memang karena tidak memiliki tabungan yang cukup dan tidak ada pemasukan lagi, begitu menghadapi situasi tak terduga seperti ini, mereka langsung kesusahan.
Pada akhirnya, kita memang tidak pernah menyangka situasi dunia bakal berubah seperti sekarang. Utamanya di bidang ekonomi yang berdampak pada munculnya warga mampu mendadak miskin. Karenanya, situasi ini menjadi pelajaran penting untuk mengatur keuangan keluarga.
Pelajarannya, ketika sedang punya banyak duit, penting untuk menabung. Penting untuk membeli barang sesuai kebutuhan. Juga, penting untuk peduli pada sesama yang membutuhkan. Salam
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI