Memilih Pemimpin di Masa Sulit

Bagaimana dengan Pilkada   yang akan berlangsung 2020?.  Kriteria apa yang kita pilih menjadi pemimpin daerah?. Gambaran atau potret Bupati/Walikota/Gubernur sekarang adalah hamper semua orientasi proyek. Pemimpin daerah belum menunjukkan distribusi keadilan. Kesan yang kita lihat adalah pemimpin daerah bekerja untuk mengembalikan biaya kampanye.

Prioritas pemimpin daerah adalah mengerjakan sebuah proyek yang dapat menghasilkan  komisi.  Apa indikator bahwa pemimpin daerah sekarang  orientasi proyek? 

Indikatornya adalah kita tidak melihat pendidikan demokrasi, pendidikan tidak dikelola dengan baik. Hampir tidak ada korelasi  keberadaan dinas pendidikan dengan mutu siswa. Siswa berprestasi an sih karena kualitas guru. Guru berkualitas karena inisiatif guru.  

Masih jarang fasilitas atau kegiatan dinas pendidikan di daerah  mempengaruhi kualitas guru. Bahkan  dinas pendidikan bisa menjadi beban bagi guru.  Hubungan guru dengan dinas pendidikan panas dingin.  Jika dinas pendidikan memiliki visi pendidikan yang jauh kedepan maka hubungan guru dan dinas pendidikan akan hangat.

Kunci utama majunya suatu daerah sangat ditentukan oleh siapa Gubernur, Walikota dan Bupati.  Karena pertanyaan siapa sangat penting maka  partai politik dan rakyat harus sama-sama menyadari konteks kekinian adalah kondisi darurat.  

Dalam kondisi darurat  tidak mungkin Gubernur/Bupati/Walikota yang pikirannya proyek untuk memperkaya diri mampu menyelesaikan masalah yang amat rumit ini.

Dalam konteks masa sulit ini maka kita membutuhkan pemimpin yang kepekaan sosialnya telah teruji,  rekam jejaknya  sangat baik dan integritasnya sangat baik.  

Gambaran pemimpin di masa sulit ini adalah pemimpin yang energik karena kegiatan prioriytas adalah kegiatan sosial karena dampak ekonomi Covid 19 adalah berkelanjutan dan butuh waktu lama. Dampak Covid 19 ini sangat berbekas dan masih berlanjut.

Coba kita lihat petahana yang mencalonkan kembali tahun 2020 membagikan Bansos saja lelet dan manajemennya sangat buruk. Ditambah lagi politisasi agar  seolah-olah Bupati atau walikota yang memberi Bansos itu.  

Penjadwalan agar Bupati/Walikota yang memberi membuat distribusi bansos lambat. Atau sengaja mengulur waktu agar bantuan itu  mendekati Pilkada?

Jika ada niat-niat seperti itu maka sangat tidak layak menjadi pemimpin. Cara berpikir seperti itu sangat melukai kemanusiaan.