Mohon tunggu...
Gurgur Manurung
Gurgur Manurung Mohon Tunggu... Konsultan - Lahir di Desa Nalela, sekolah di Toba, kuliah di Bumi Lancang Kuning, Bogor dan Jakarta

Petualangan hidup yang penuh kehangatan

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Memilih Pemimpin di Masa Sulit

26 Juni 2020   13:02 Diperbarui: 26 Juni 2020   13:07 148
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Tanggal 9 Desember  2020 di masa  yang amat sulit karena Covid 19   mau tidak mau, suka atu tidak suka kita melakukan pesta  demokras i yaitu  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di seluruh Indonesia. 

Kepala Daerah seperti Gubernur, Walikota dan Bupati akan dipilih.  Pemilihan Kepala Daerah ini berisiko karena berkumpul ke TPS dan paniti seperti KPU dan Bawaslu akan mengawasi.  

Proses Pilkada ini beresiko tetapi resiko tertinggi adalah pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang masih bermental orientasi proyek, memperkaya diri dan tidak memiliki inovasi dan kreativitas untuk menemukan solusi di tengah pemangkasan postur tubuh anggaran nasional maupun daerah karena biaya tersedot ke penanganan Covid 19.

Jika kita melihat Rencana Keja Kementerian dan Rencana Kerja Pemerintah dan Lembaga RKK/RKP/L   tahun 2021 yang semuanya anggaran menurun drastis maka kebutuhan mendesak kita adalah pemimpin yang bijak, energik, kreatif untuk mengarungi badai dahsyat Covid 19.  Fakta kekinian adalah  semua sektor ambruk karena Covid 19.   

Sektor UMKM, produksi pertanian, perikanan, peternakan lesu karena kesulitan  distribusi pakan dan pupuk. Petani kesulitan pupuk dan harga anjlok, peternak kesulitan memperoleh pakan dan penggiat budidaya perikanan kesulitan pakan dan nelayan pun terganggu melaut.  Semuanya serba gamang.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saja mengajukan Penyertataan Modal Negara  (PMN) sebesar 19 Triliun dan Menteri BUMN meminta alokasi tambahan Rp 73 T.   

Perusaahan raksasa Garuda meminta dana talangan sebesar Rp 8,5 T. Jika Garuda  yang didukung BUMN seperti  Angkasa Pura   yang juga BUMN bagaimana dengan perusahaan penerbangan swasta seperti Lion, Air Asia, Srwijaya dan  yang lain?

Dalam konteks inilah kita bisa melihat makna manajemen tanpa dukungan Negara dan perusahaan milik Negara. Jika PT. Kereta Api Indonesia  PT. KAI) dibantu Negara  memang sebuah keharusan karena  Public service Obligation (PSO) dan tugas sosial lain yang ditugaskan oleh Negara. Tetapi, Garuda itu tiketnya mahal dan tidak perlu biaya marketing karena  pejabat Negara dan para elite  sudah langganan Garuda.

Gambaran manajemen garuda bisa menjadi potret bagi kita bahwa mengelola perusahaan dan pemerintahan tidak  tergantung kepada kemudahan-kemudahan. 

Garuda yang dianggap kebanggan Negara itu selalu dipermudah oleh Negara.   Sejatinya, kemudahan fasilitas dan jejaring akan menghasilkan efisisensi dan efektivitas kinerja perusahaan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun