Pilkada Bukan Kuantitas, tetapi Kualitas

Dengan penurunan angka threshold Pilkada, banyak pihak merasa optimis bahwa Pilkada kali ini akan lebih semarak dan berkualitas. Semakin banyak partai yang bisa mengusung calon, semakin bervariasi pilihan yang tersedia bagi pemilih. 

Namun, apakah benar semaraknya Pilkada berarti peningkatan kualitas? Dalam pandangan penulis, jawaban atas pertanyaan ini tidaklah sederhana. 

Banyaknya Calon, Belum Tentu Berkualitas

Benar bahwa semakin banyak partai yang memenuhi syarat untuk mencalonkan jagoannya, peluang untuk menghasilkan lebih banyak pilihan bagi pemilih memang meningkat. 

Tetapi, jumlah yang banyak belum tentu berbanding lurus dengan kualitas. Bahkan, dalam beberapa kasus, banyaknya pilihan justru bisa membingungkan pemilih, terutama jika sebagian besar calon yang maju tidak memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk memimpin daerah.

Kualitas seorang kepala daerah tidak hanya dilihat dari popularitas atau daya tarik politiknya, tetapi juga dari rekam jejak, visi, serta kemampuan untuk mengelola pemerintahan yang efektif dan melayani kepentingan publik dengan baik. 

Jika threshold terlalu rendah, ada risiko meningkatnya jumlah calon yang minim pengalaman dan kompetensi, yang hanya akan memperburuk kualitas pemerintahan di daerah tersebut.

Dampak koalisi Kecil pada Kinerja Kepala Daerah

Menurunkan threshold Pilkada juga dapat berdampak pada stabilitas pemerintahan di daerah. Ketika koalisi pendukung seorang kepala daerah terlalu kecil, ia akan menghadapi risiko besar dari oposisi yang lebih kuat. 

Situasi ini dapat mengganggu kinerjanya dan mempersulit implementasi kebijakan, karena kepala daerah tersebut harus terus-menerus berkompromi atau menghadapi tekanan politik dari oposisi yang lebih besar.

Keseimbangan politik menjadi penting dalam konteks ini. Sebuah koalisi yang cukup besar memungkinkan kepala daerah memiliki dukungan yang cukup untuk menjalankan program-programnya, sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan. 

Threshold yang terlalu rendah justru bisa mengganggu keseimbangan ini, menghasilkan pemerintahan yang rapuh dan tidak efektif.

Pendidikan Politik dan Mekanisme Kualifikasi

Selain itu, masyarakat juga memerlukan pendidikan politik yang lebih baik untuk membuat keputusan yang cerdas dalam memilih kepala daerah mereka. 

Kesadaran politik yang tinggi akan membantu pemilih mengenali calon-calon yang benar-benar berkualitas dan layak dipilih. 

Dalam hal ini, peran media, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sangat krusial untuk memberikan informasi yang akurat dan mendalam tentang profil dan kemampuan para calon.

Selain pendidikan politik, perlu adanya mekanisme yang memastikan hanya calon kepala daerah yang berkualitas yang bisa maju dalam Pilkada. Berikut adalah beberapa syarat yang bisa dipertimbangkan:

1. Rekam Jejak: Calon harus memiliki pengalaman dan prestasi yang terbukti dalam bidang pemerintahan atau manajemen publik.

2. Visi dan Misi yang Jelas: Calon harus mampu menyampaikan visi dan misi yang realistis dan relevan dengan kebutuhan daerah yang dipimpinnya.

3. Integritas dan Etika: Calon harus memiliki reputasi yang bersih dari kasus korupsi atau pelanggaran hukum lainnya.

4. Kemampuan Manajerial: Calon harus menunjukkan kemampuan dalam mengelola anggaran, sumber daya manusia, dan program-program pemerintahan secara efektif.

5. Dukungan Koalisi yang Memadai: Calon harus didukung oleh koalisi yang cukup kuat untuk menjamin stabilitas pemerintahan.

Penurunan angka threshold Pilkada tidak boleh hanya dilihat sebagai peluang untuk lebih banyak partai ikut serta, tetapi juga harus dipertimbangkan dampaknya terhadap kualitas pemimpin yang dihasilkan. 

Untuk mencapai Pilkada yang berkualitas, bukan hanya jumlah calon yang penting, tetapi juga kemampuan dan integritas mereka dalam memimpin. 

Pendidikan politik yang baik bagi masyarakat serta mekanisme seleksi calon yang ketat adalah kunci untuk memastikan bahwa kepala daerah yang terpilih benar-benar mampu membawa kemajuan bagi daerah yang dipimpinnya.***MG