Mohon tunggu...
Guıɖo Arısso
Guıɖo Arısso Mohon Tunggu... Insinyur - ᗰᗩᖇᕼᗩEᑎ

ᗰᗩᖇᕼᗩEᑎ

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

Kemiskinan dan Salah Urusnya Pertanian di NTT

6 November 2020   17:05 Diperbarui: 10 November 2020   23:51 477
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Panen Padi sawah yang di lakukan oleh Poktan Kwinda Tanggal 26 Maret 2020 lalu yang berlokasi di Salama, Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai (Kupang.tribunnews.com)

Kondisi inilah yang saya katakan, oleh karena belum adanya transparansi pembagian tugas dan fungsi instansi-instansi terkait, termasuk di dalamnya Dinas Pertanian provinsi dan daerah yang mengakibatkan tumpang tindih kebijakan dan kekuasaan. 

Tersebab, menurut saya, kebijakan masing-masing sektor yang berdiri sendiri dan tidak equil to equil akan sulit mencapai keberhasilan.

Solusi penanggulangan kemiskinan di NTT

Dalam menanggulangi kemiskinan di NTT, menurut saya, perlu adanya pembenahan secara struktural. Karena hemat saya, banyaknya rakyat miskin di NTT dipicu oleh salah urusnya sektor pertanian.

Tak dimungkiri memang, sebagian besar masyarakat miskin di NTT adalah mereka yang berprofesi sebagai petani dan/atau pekebun.

Dengan begitu, di sinilah perlunya peran pemerintah bekerjasama dengan dinas pertanian untuk melakukan pendekatan politik pertanian yang komprehensif dan terintegratif kepada petani.

Konsep dan regulasi di bidang pertanian harus diperhatikan secara menyeluruh. Mulai dari penyediaan sarana prasarana (baca: alat-alat) pertanian, penyuluhan, irigasi, ketersediaan pupuk, tata niaga pertanian, luas lahan produktif dan sebagainya untuk mendukung sektor pertanian.

Dari sekian kebijakan sarat pro pertanian tersebut, ada satu hal yang tidak kalah pentingnya lagi yakni menerapkan standarisasi harga komoditas di pasaran.

Hal ini penting sekali menurut saya, ihwal jika produktivitas hasil pertanian tidak didukung oleh harga jual produk pertanian maka, jurang kesenjangan dan/atau kemiskinan itu akan semakin lebar. Selebihnya, agar mendukung daya beli masyarakat, khusus petani, tentu saja.

Konkretnya, program-program pertanian yang di NTT harus mendapat dukungan dari semua sektor-sektor terkait. Sudah saatnya pemerintah lebih serius memperhatikan petani. Petani jangan lagi dijadikan objek pembangunan.

Saya juga mengharapkan agar perencanaan pembangunan ke depan semestinya mengakomodasi konsep pemberdayaan dan partisipasi petani sebagai subjek pembangunan. Dengan begitu, niscaya masa depan para petani NTT akan lebih sejahtera.

Semoga bermanfaat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun