Kode 1.08.001.09.021 : 'Pembebasan Lahan untuk Ruang Terbuka Hijau di Provinsi DKI Jakarta'. Waktu diajukan pertama kali oleh Ahok, jumlahnya Rp 1.038.771.646.000; dan disetujui DPRD menjadi Rp 1.084.084.596.236. Tahu-tahu saja versi yang nyelonong ke Mendagri menjadi Rp 2.938.572.189.458; alias dimark-up hampir Rp 2 triliun.
Kode 1.20.011.33.015 : 'Pembebasan Tanah di 5 Wilayah'. Waktu diajukan pertama kali oleh Ahok, jumlahnya bulet Rp 100.000.000.000; dan ditolak DPRD sehingga menjadi NOL. Tiba-tiba saja pos ini muncul kembali di RAPBD versi Mendagri dan jumlahnya naik menjadi Rp 199.999.200.000.
Kode 1.20.011.33.015 : 'Pengadaan lahan dan bangunan (rumah)' sebelumnya tidak pernah diajukan Ahok, karenanya juga tidak dibahas DPRD, tiba-tiba nongol di versi Mendagri sebesar Rp 299.999.821.100.
----------------
Total anggaran SILUMAN ini apabila dijumlah mencapai Rp 4 triliun (LRT Rp 297 miliar + Tanggul Rp 200 miliar + RTH mark-up Rp 2 triliun + pembebasan tanah Rp 200 miliar dan Rp 300 miliar).
Pertanyaannya, apabila anggaran ini TIDAK ADA APA-APAnya, mengapa tidak diserahkan ke DPRD untuk dibahas?
Yang dimasukkan ke DPRD dan ditolak, mengapa dimasukkan lagi? Terutama untuk LRT, dimana Ahok dengan gagah bilang NO PROBLEM, tapi nyelonong ke Mendagri.
Pembebasan tanah kok ya tidak ada perinciannya, sementara di beberapa pos pembebasan tanah sangat terinci, lokasinya dimana, harganya berapa.
Jika bicara LRT, Tanggul NCICD dan pembebasan tanah, jelas sangat dekat ke urusan hengki-pengki Ahok yang terkenal semangat 45 membela Developer, terutama teman akrabnya Agung Podomoro.
Atau jangan-jangan, ini bagian dari pengelabuian fasum-fasos, yang seharusnya disediakan developer/ pengembang, tapi tidak dilakukan. Mungkin rakyat akan puas mendapat fasum/fasos tanpa tahu itu ditanggung duit pajaknya sendiri.
Sayang sekali, Ahok yang sudah ngamuk-ngamuk sampai menuding-nuding SKPD dan Anas Efendi soal UPS, ternyata berjuang bukan demi rakyat. Urusannya hanya soal SILUMANMU versus SILUMANKU. Andaikan RAPBD yang nyelonong itu tidak ditolak Mendagri, pasti urusan UPS, Alat Fitness dll dan SILUMAN 12 TRILIUN akan TST (Tahu Sama Tahu) dan aman2 saja, mungkin juga direalisasikan SKPD dan semua kebagian sekian persen lalu tertawa-tawa bahagia. Ahok KALAP, mungkin karena proyek-proyek titipan teman akrabnya kok DIJEGAL. Terutama musuh abadinya M. Taufik, yang ngomong ke wartawan dengan puas telah menjegal LRT.
