Kode 1.07.008.01.053 : 'Pembangunan Tahap Awal LRT melalui Mekanisme PMP' sebesar Rp 300.000.000.000; yang dicoret oleh DPRD sehingga menjadi NOL di versi DPRD; ternyata DIKEMBALIKAN menjadi sebesar Rp 297.000.000.000 di RAPBD versi Mendagri.
Khusus untuk LRT ini sudah ada beritanya bahwa ditolak oleh DPRD. Dan Ahok dengan gagah berani mengatakan tidak masalah, LRT akan dibiayai oleh pengembang, salah satu pengembang yang disebut dikenal akrab sekali dengan Ahok yaitu Agung Podomoro. Ternyata kok dimasukkan kembali ke versi yang diajukan ke Mendagri tanpa persetujuan DPRD ?
"Pembatalan LRT itu memang benar. Karena konsepnya LRT itu betul-betul harus dibiayai dan dikelola pihak swasta. Nanti pengoperasiannya kami libatkan BUMD," ujar Basuki, di gedung DPRD DKI, Selasa (27/1/2015).
Tapi kenyataannya kok anggaran LRT ini dimasukkan kembali oleh Ahok dan langsung nyelonong ke Mendagri ? Tampaknya Ahok sudah berbohong, dan jelaslah LRT ini adalah SILUMAN.
PROYEK TANGGUL RAKSASA NCICD
Kode 1.03.014.07.006 : 'Pembangunan Tanggul A Pantai Mendukung NCICD' sebesar Rp 1.099.947.668.050 yang dicoret oleh DPRD sehingga menjadi NOL di versi DPRD; ternyata DIKEMBALIKAN menjadi sebesar Rp 199.999.711.790 di RAPBD versi Mendagri.
Memang jumlahnya tampak tersunat Rp 899 miliar; tapi apabila memulai suatu proyek sebesar tanggul raksasa mana mungkin Rp 200 miliar akan cukup ? Ini adalah cara klasik untuk menjebak agar APBD tersandera, yang penting posnya sudah ada, nanti paling dilaporkan biayanya telah membengkak.
NCICD adalah proyek penguatan pesisir pantura Jakarta menghadapi rob. Siapa yang diuntungkan dari pembuatan tanggul ini? Jelas adalah developer yang sedang membangun perumahan mewah di pantura Jakarta. Dan salah satunya lagi-lagi adalah teman akrab Ahok yaitu Agung Podomoro yang sedang sibuk menjual Pluit City. Groundbreaking dari tanggul NCICD ini jelas akan mendongkrak harga Pluit City. Sungguh baik Ahok, pertama Pluit City diberi izin SILUMAN pada Januari 2015 (yang ditorpedo Menteri KKP), dan kini disediakan anggaran SILUMAN untuk membangun tanggul demi membantu penjualan properti mewahnya.
PEMBEBASAN TANAH
Terdapat sejumlah anggaran pembebasan tanah yang tidak ada perincian dimana dan berapa, hanya langsung dihantam ANGKA RAKSASA : ada yang diajukan di RAPBD versi awal tapi kemudian diMARK-UP di RAPBD versi Mendagri. Ada juga yang tidak pernah diajukan sama sekali, tapi tahu-tahu ada di RAPBD versi Mendagri.
