Sebenarnya, rakyat mengerti akan hak prerogatif seorang presiden RI untuk menentukan para pembantunya yang duduk di kementerian dan jabatan tinggi lainnya.
Sebagai warga negara, perlu juga ikut memberi masukan kepada pemimpin kita termasuk bagaimana menempatkan orang-orang dalam kementerian.
1. Kabinet tidak terlalu gemuk
Gemuknya gabungan Parpol KIM pada Pilpres 2024, menyebabkan pembagian kursi menteri dan jabatan tinggi akan menjadi ramai. Sebab setiap parpol akan meminta 'jatah'.Â
Demi mengakomodir seluru kepentingan partai KIM maka Prabowo pasti membuat zaken kabinet yang gemuk. Ada menteri, wakil menteri dan menciptakan kementerian baru.
Banyaknya menteri, wakil menteri, dan pejabat tinggi, tentunya membuat biaya semakin membengkak karena setiap kementerian pasti diberikan anggaran, termasuk membiayai personilnya.
Sebagai rakyat yang setia membayar pajak, hanya berharap agar kabinet Prabowo tidak  'tambun' sehingga tidak menambah biaya operasionalnya.
2. Menteri bekerja secara profesional
Meskipun telah disebutkan sepintas  bahwa menteri yang akan diangkat adalah harus punya kompetensi dan berintegritas, rakyat masih khawatir.
Khawatir karena menteri yang diangkat tidak mampu memimpin kementeriannya dengan baik. Lebih sibuk untuk memanfaatkan posisinya dalam melakukan gerakan-gerakan politik bagi keuntungan pribadi dan kelompoknya.
3. Ketua Parpol tidak jadi menteri
