Oleh karena itu, dengan meminjam Couch (2012), Â dapat diketengahkan bahwa, Â daya tawar Partai Politik di Indonesia saat ini berada pada posisi ketergantungan timbal balik dengan para donatur atau Investor Politik, yang tentu saja mengharapkan imbalan politik ketika Partai Politik itu berkuasa.
Itulah sebabnya,  maka amat  diharapkan oleh berbagai pihak di negeri ini,  agar  dalam Pemiliu 2024 sepatutnya dijadikan sebagai ajang penguatan marwah Partai Politik. Sebab rakyat ingin melihat komitmen Partai Politik dalam membangun domokrasi yang lebih berkualitas.
Koalisi Akar Rumput  dan Keresahan Politik
Untuk dapat membangun dan memperbaiki kualitas domokrasi, maka dalam menyongsong Pemilu 2024 tidak cukup hanya dilakukan dengan kasak kusuk untuk membentuk poros kekuatan politik melalui kemungkinan membangun koalisiasi untuk kepentungan pragmatisme politik.
Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa,  sebaiknya Partai Politik memperkuat kesiapan substansial, misalnya menghindari politik dinasti dalam perekrutan, memperkuat demokraai di internal partai melalui merit system serta menghindari praktek oligarki politik.
Kecuali  itu,  dalam praktek politik dan kontestasi kepala daerah,  Partai Politik juga perlu menghindari praktek oligarki  dengan berbagai macam siasatnya. Hal ini menjadi penting sebagai pengingat, karena sebagaimana yang dsinyalir oleh Menkopolhukam Mahfud MD (2022) bahwa, terdapat 92 persen Calon Kepala Daerah yang berkontestasi terkait dengan investor politik atau bagian dari praktek oligarki Konsekuensi lebih lanjut adalah terjadinya praktek korupsi untuk mengembalikan modal,  sehingga dengan demikian maka, ketika berkuasa, banyak Kepala Daerah, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota ditangkap oleh KPK karena melakukan tindak pidana  korupsi.
Implikasi dari praktek Oligarki Partai Politik sebagaimana yang disebutkan di atas, dapat pula dipraktekan dalam koalisi Partai Politik yang
 senantiasa akan memperlihatkan bahwa, praktek oligarki Partai Politik  kerap kali menimbulkan keresahan politik bagi para kader potensial yang didukung oleh masyarakat,  sekaligus menjadi keresahan pula bagl  kalangan masyarakat  akar rumput itu sendiri.
Padahal,  dalam praktek politik kontemporer, elit politik dari Partai Politik apapun, mestinya turun  ke bawah dan memperluas basis-basis di akar rumput dengan mengakumulasi aset dan potensi aspirasi yang akan menjadi kekuatan penting politik elektoral.
Dikatakan demikian  karena, pada  prinsipnya,  jumlah suara, mobilitas, serta sikap politik yang berada di akar rumput sangat menentukan kemenangan setiap kontestan, termasuk kemenangan seorang Calon Presiden.
Berkenan dengan hal itu,  Saleh (2019) berpandangan  bahwa,  akar rumput merupakan kalangan yang berasal dari struktur bawah negara, yakni kalangan menengah ke bawah bahkan potensi dan sikapnya secara politik dapat dianggap otonom. Kalangan ini dianggap sebagai antitesis elit negara yang berkuasa secara ekonomi politik. Dan jika kemudian ditarik secara diemetral,  maka kalangan akar rumput selalu berada di seberang sistem oligarki Partai Politik.
Lalu  faktanya,  elit politik kerap kali lupa,  bahkan sering pula  luput  dari perhatian banyak pihak bahwa,  gerakan akar rumput adalah gerakan yang menguatkan basis di wilayah teritori bawah, atau komunitas di sektor-sektor tertentu sebagai basis gerakan politik, sosial, budaya atau ekonomi.
