Dan jika pun hal yang demikian menjadi fakta politik  dalam mekanisme membangun koalisi ataupun sebaliknya memantapkan posisi sebagai oposisi, maka hal itu merupakan keniscayaan politik yang realistis dalam dunia politik praktis. Situasi seperti ini akan mengkonfirmasi adagium klasik dalam dunia politik  bahwa,  "di dalam politik,  tidak ada  kawan  dan lawan yang abadi,  yang ada  hanyalah kepentingan".
Sehubungan dengan itu,  maka hal  penting yang perlu dipahami publik adalah bahwa, suatu konteks koalisi itu dapat muncul  dalam beragam variasi, mulai dari koalisi perorangan, koalisi kelompok kepentingan, koalisi partai, hingga aliansi politik. Koalisi yang terdiri dari berbagai partai politik untuk meraih kekuasaan di suatu negara disebut sebagai koalisi partai politik.
Sementara itu,  dalam sudut pandang yang lebih terbuka,  koalisi dalam bidang politik dapat merujuk pada sebuah strategi khusus guna meraih kekuasaan  dalam bidang eksekutip.
 Bahkan dalam praktek politik di negara domokrasi modern,  apalagi dalam situasi menjelang masa menyongsong  pesta perhelatan domokrasi yang hampir mendekati jadwal pemilu,  maka semua Partai Politik  tengah membentuk suatu koalisi guna mencapai tujuan yang sama yaitu perebutan kekuasaan, baik dalam lingkup Eksekutif maupun kekuasaan Legislatif melalui Oligarki Partai Politik.
Partai Politik, antara Harapan dan Kenyataan
Mengamati keberadaan Partai Politik di Indonesia  saat ini,  ibarat seperti "Buah "Simalakama. Karena tuntuntan Undang-Undang, maka publik mau tidak mau,  suka  tidak suka tetap  mererima kenyataan kehadiran Partai Politik di  negeri ini,  dengan profile dan karakter seperti sekarang di depan mata, yang relatif jauh dari harapan publik.
Dikatakan demikian  karena, keberadaan Partai Politik saat ini belum  dapat mengakomodir aspirasi masyarakat dengan segala kepentingan yang diharapkan publik kepada Partai Politik. Dengan siituasi seperti ini,  maka tidak mengherankan jika kemudian ikatan emosional antara partai dan masyarakat dalam posisi dan kondisi  seperti jauh panggang dari api.
 Hal ini terkonformasi secara nyata melalui  hasil  Survey Indikator  Politik Indonesia (2021) yang memperlihatkan bahwa,  hanya 6,8 persen dari responden yang merasa dekat dengan Partai Politik.
Lebih lanjut dinarasikan  pula bahwa, partai-partai yang ada hanya mewakili kepentingan kalangan tertentu, bahkan dalam moment dan situasi tertentu, Partai Politik  dianggap tidak mewakili sama sekali kepentingan masyarakat.
Berkaitan dengan hal itu, maka sebagimana ditegaskan oleh  Noor (2022) bahwa, persoalan yang sedang dihadapi oleh partai-partai di Indonesia sesungguhnya lebih kompleks dari kedekatan dengan masyarakat.
Hal yang menjadi urgensi soal mengenai kedekatan itu terkait  dengan eksistensi dan keberlanjutan partai yang lebih bergantung pada jaringan korporasi elit dari pada jaringan akar rumput.
