Peringatan

Peringatan

 

oleh :Wiji Thukul

 

Jika rakyat pergi

Ketika penguasa pidato

Kita harus hati-hati

Barangkali mereka putus asa

 

Kalau rakyat sembunyi

Dan berbisik-bisik

Ketika membicarakan masalahnya sendiri

Penguasa harus waspada dan belajar mendengar

 

Bila rakyat tidak berani mengeluh

Itu artinya sudah gawat

Dan bila omongan penguasa

Tidak boleh dibantah

Kebenaran pasti terancam

 

Apabila usul ditolak tanpa ditimbang

Suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan

Dituduh subversif dan mengganggu keamanan

Maka hanya ada satu kata: lawan!

 

(Solo,1986)

 

 

 

 

 

Yang terhormat

Bapak Joko Widodo

di tempat

 

Puisi pembukaan surat saya adalah sebuah puisi yang saya ketahui sebagai salah satu puisi favorit Bapak. Sebuah puisi yang dibuat oleh Widji Thukul tahun 1986 dalam upaya perlawanan terhadap rezim represif Orde Baru. Wiji Thukul, sang penyair dan aktivis pro demokrasi yang sampai saat ini hilang bersama dengan 13 aktivis lainnya. Tak seorangpun mengetahui dimana keberadannya, hingga saat ini. Adapun Bapak juga sudah pernah membacakan puisi ini di depan khalayak ramai, tepatnya saat peringatan Orang Hilang di rumah dinas Walikota Solo, Loji Gandrung. Tak heran jika Wahyu Susilo, adik dari Wiji Thukul mengaku senang mendengar Bapak membacakan puisi buatan kakaknya, yang hingga kini tak memberikan kejelasan dimana ia berada. Masihkah Wiji Thukul hidup? Ataukah ia sudah meninggal? Tidak ada kepastian.

Pak Jokowi tentu ingat, bapak pernah menyatakan sebuah pernyataan yang menjadi lilin bagi kegelapan nasib seorang pejuang pro demokrasi, Wiji Thukul. Bapak pun mengatakan sang penyair yang hilang, Wiji Thukul, mutlak harus ditemukan. Kemutlakan ini terlepas apakah Wiji Thukul masih hidup ataukah sebaliknya, sudah meninggal. Dengan gamblang bapak menegaskan kejelasan mengenai nasibnya harus menjadi perhatian pemerintah. Tak hanya itu, bapak pun menjanjikan rekonsiliasi dari fakta-fakta yang sudah mencuat.

Banyak dugaan sementara yang menjadi bahan acuan investigasi bahwa Wiji Thukul menjadi korban penculikan dan pembunuhan menjelang Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1998. Istri dan beberapa kerabat dekatnya percaya dia masih hidup. Sayangnya, hingga hari ini, Wiji Thukul tak pernah kembali. Lelaki kurus dan  cadel ternyata terlalu dianggap membahayakan Orde Baru lewat syair-syair buatannya. Persis seperti syair yang saya lampirkan, syair yang bapak favoritkan.

Puisi-puisi buatan Wiji banyak diedarkan dalam bentuk selebaran, poster, stensilan, dan buletin propaganda. Ia membuat dan tersebar luas di kalangan buruh serta petani. Misi Wiji Thukul melalui puisi-puisinya yakni memberikan pemaparan realitas bangsa dan negaranya yang mengenaskan kala itu. Sayangnya, gerakan Wiji dan 13 orang aktivis lainnya dinilai sebagai aksi yang melawan pemerintah karena mendidik anak-anak kampung untuk menggerakkan kebencian terhadap pemerintahan Orde Baru. Padahal, aksi Wiji Thukul yang memperjuangkan demokrasi, perjuangan hak hidup, hak berwarganegara, yang bertahun telah digegoroti oleh sikap represif pemerintah. Apa yang Wiji Thukul lakukan merupakan bentuk perjuangan hak asasi manusia. Wiji Thukul, meskipun seorang penyair, tetapi ia adalah orang yang berada dalam garis depan perjuangan akan pernghormatan HAM. Sayangnya, hilangnya Wiji Thukul semakin menandakan upaya mereka tidak terakomodir oleh negara.

Tak hanya Wiji tentu yang bisa kita ingat Pak sebagai pelaku pembela HAM di Indonesia. Masih ada Udin, jurnalis Bernas yang dibunuh setelah menulis kasus korupsi Bupati Sleman, Jaf’ar Siddiq yang dibunuh karena memperjuangkan referendum bagi rakyat Aceh, Marsinah, yang dibunuh karena melakukan unjuk rasa menuntut kenaikan Upah Minimum Regional (UMR), serta meninggalnya aktivis HAM, Munir, yang disebut karena keracunan zat arsenik yang mematikan dalam pesawat menuju Belanda, 6 September 2004, untuk melanjutkan S2-nya.

Bapak tentu melihat adanya benang merah yang sama antar kasus-kasus ini yakni pengabaian yang cukup lama dari pemerintah untuk mengusutnya. Bayangkan saja, setelah Co-Pilot Garuda, Pollycarpus Budihari Priyanto, terpaksa duduk di kursi terdakwa Munir sementara jaringan konspirator yang seharusnya dalam hierarki memberikan perintah kepada Polly justru tak dikejar. Tentunya ada juga beberapa aktor intelektual, dan dugaan keterlibatan aparat intelijen negara. Kondisi selanjutnya adalah ketika hasil rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memeriksa para mantan petinggi Badan Intelijen Negara, namun sampai tak pernah dilakukan oleh Presiden.

Oleh sebab itu saya akan membuka sebuah pernyataan yang mungkin sudah Pak Jokowi dengar sebelumnya, bahwa presiden kita saat ini, orang nomor satu di Indonesia telah melakukan pembangkangan hukum atau obstruction of justice yakni karena mengabaikan TAP MPR No. V/2000 tentang mandat penegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau. Presiden juga mengabaikan rekomendasi Ombudsman RI (ORI) yang jelas-jelas memperingatkan, bahwa telah terjadi penundaan pelayanan yang berlarut-larut dalam penuntasan kasus Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998, yang jelas merupakan bentuk perbuatan maladministrasi dan mengingkari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pernyataan bapak yang berjanji akan mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM lampau seolah menjadi angin segar bukan hanya bagi mereka, para keluarga yang ditinggalkan tanpa kabar oleh orang-orang hilang, tetapi juga bagi warga negara yang mendambakan kepastian hukum, kesetaraan hukum, dan kemerdekaan.

Kita tidak bisa naif pak, bahwa kematian adalah salah satu resiko yang harus dihadapi oleh para aktivis Pembela HAM. Tak hanya itu, ancaman kekerasan yang dihadapi oleh Pembela HAM dalam melakukan kerjanya terdiri dari berbagai bentuk, mulai dari hambatan prosedural, ancaman ringan, hingga tindakan nyata yang membawa kematian. Padahal, jelas-jelas dalam hukum nasional Pasal 28 I ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Landasan hukum ini juga sudah ada sebelumnya dan dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 28 E UUD 1945. Oleh sebab itu, Apakah segelintir landasan hukum ini masih kurang memberikan jaminan bagi implementasi HAM dan bagi para Pembela HAM?

Sebagai calon presiden, pernyataan bapak yang menegaskan akan menemukan Wiji Thukul dalam kondisi apapun serta melakukan rekonsiliasi adalah angin segar bagi perjuangan kemanusiaan yang tidak akan pernah berhenti. Setidaknya, bapak menunjukkan upaya untuk membuat pihak-pihak yang merasa jauh dari masalah-masalah HAM kembali akrab dengan kondisi menyedihkan ini yang merupakan bagian dari permasalahan bangsa. Mungkinkah sifat defensif pemerintah turut memicu kegagalan kepastian hukum dan keamanan bagi para Pembela HAM?

Jika kita mencoba menguliti bersama beberapa langkah yang saya coba tawarkan jika Bapak sungguh berniat mengentaskan kasus-kasus HAM dan menemukan semua Pembela HAM yang masih hilang dan memberikan kepastian HAM bagi para pelaku yang mengancam bahkan hingga membunuh para pembela HAM. Adapun strategi dan aktivitas ini berbasis resmi dari Deklarasi Pembela HAM, antara lain; 1. Landasan hukum aktivitas dan perlindungan Pembela HAM, termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan berorganisasi, 2. Perlindungan oleh hukum dan oleh praktek pengadilan, 3. Akses terhadap pelatihan dan informasi, 4. Peran otoritas lokal dan nasional, dan PBB, serta pengaruh kekuatan sektor privat, 5. Monitoring dan disseminasi informasi situasi Pembela HAM melalui media dan jaringan masyarakat sipil, 6. Perlindungan dan dukungan bagi Pembela HAM di seluruh dunia, 7. Pertanggungjawaban dan standar Pembela HAM.

Pak Jokowi, saat ini kita pun perlu berbesar hati mengakui bahwa institusi HAM di Indonesia masih terbilang lemah, kurang independen, dan kredibilitasnya masih kerap dipertanyakan. Alhasil konsekuensinya adalah impunitas seperti yang kita alami saat ini. Saya mencoba menawarkan kepada bapak, sebagai calon presiden Indonesia, apabila bapak sungguh-sungguh berkomitmen kepada rakyat, langkah awal adalah dengan me-review hukum keamanan dan mereformasi bagian-bagian yang kerap mengalami distorsi. Sebagai kepala negara, bapak juga punya tugas pertama, menyesuaikan hukum nasional dengan isi Deklarasi Pembela HAM. Hal ini dikarenakan adanya indikasi impunitas perlindungan hukum bagi para Pembela HAM akibat hambatan hukum nasional bersinergi dengan deklarasi tersebut. Sehingga negara perlu memasukkan substansi deklarasi Pembela HAM ke dalam produk hukum nasional dan melaksanakan amanat dan memonitoring strategi deklarasi Pembela HAM tersebut. Kedua, tak selesai sampai disitu selaku kepala negara, bapak perlu menggalang penyebarluasan dan pelatihan akan pemahaman HAM dan deklarasi Pembela HAM  melalui pertama, Pemantauan akan Keadilan dan Impunitas alias memberikan perlindungan penuh oleh pengadilan terhadap Pembela HAM dan hukuman terhadap pelaku pelanggaran. Kedua, memaksimalkan peran pemerintah daerah. Proses desentralisasi yang diterapkan kini menampuk pula tanggung jawab perlindungan HAM sebagai bagian dari pemerintah daerah dan perwakilan khusus, yakni lembaga legislatif dan jajaran kementerian khususnya kementerian luar negeri. Maka, pemerintah daerah diharapkan sudah menjalankan kebiasaan memberikan informasi yang benar dan jujur. Sementara itu, lembaga legislatif diarahkan untuk menjamin eksistensi Pembela HAM melalui panitia parlemen untuk memantau perlindungan bagi mereka yang dalam ancaman, kekerasan, dan proses advokasi. Sementara itu kementerian luar negeri, sebagai bagian dari kabinet berfungsi melakukan upaya menjamin Pembela HAM di negara lain dan di negara sendiri dalam beraktivitas. Karena dengan jaminan tersebut disinyalir bisa menjadi pertimbangan dalam kebijakan luar negeri dan perdagangan internasional.

Bapak Jokowi, tentunya Bapak akan menjalankan upaya verifikasi nasib Wiji Thukul, Munir, dan Pembela HAM lainnya berlandaskan visi Revolusi Mental. Adapun revolusi mental menetapkan secara utuh pada kekuatan dan ruang kontribusi yang sangat besar bagi civil society. Dimanakah kekuatan dari komponen civil society? Pertama, adalah media massa yang berperan besar membantu menyebarluaskan informasi terkait perlindungan dalam Deklarasi Pembela HAM. Kedua, adalah perusahaan transnasional yang harus memberikan perhatikan terhadap pernyataan-pernyataan pelanggaran HAM yang disampaikan Pembela HAM. Perusahaan berperan untuk memberikan porsi perhatian kepada otoritas negara tentang kekerasan dan pelanggaran sehingga bisa berkontribusi mempengaruhi negosiasi perdagangan dan perjanjian antar negara. Ketiga, adalah jaringan pendukung masyarakat sipil yang berfungsi sebagai pemantau aktif.

Semua cita-cita mulia ini Pak Jokowi, saya kerucutkan dengan langkah awal untuk mewujudkan rangkaian peta perubahan itu ialah dengan mendorong dilakukannya reformasi hukum nasional yakni dengan menyelaraskan isinya sesuai Deklarasi Pembela HAM. Tak lupa, reformasi hukum kita perlu kembali menekankan kepada pihak-pihak yang memang secara subjektif tepat dan berkapasitas untuk bertanggung jawab JIKA terjadi pelanggaran HAM atau pun impunitas kelanjutan advokasi bagi para Pembela HAM yang terancam dan bahkan menjadi korban.

Akhir kata Pak Jokowi, menjadi pemimpin bukanlah jalan yang mudah. Jalan yang mudah pun biasanya bukanlah jalan yang mulia. Jalan yang sulit adalah jalan ksatria, jalan menuju kebenaran. Ketika bapak sadar bahwa cita-cita bapak adalah angin segar bagi masyarakat Indonesia, setidaknya saya sangat mengharapkan semakin gencarnya Bapak merealisasikan cita-cita Bapak terlepas dari Bapak menjadi Presiden ataukah tidak kelak. Karena yang terpenting, Bapak sudah memberikan harapan bagi penerus bangsa bahwa persoalan HAM bukannya tidak mungkin diselesaikan.

 

 

Gloria Fransisca Katharina Lawi