Mohon tunggu...
Glenn Wijaya
Glenn Wijaya Mohon Tunggu... Pengacara - Advokat di AKSET Law

Associate di Christian Teo & Partners. Alumnus Fakultas Hukum Rijksuniversiteit Groningen dan Universitas Pelita Harapan.

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Pengaturan P2P Lending di India, Apa Bedanya dengan Indonesia?

2 Maret 2019   10:21 Diperbarui: 2 Maret 2019   10:59 572
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

h) Public interest shall be served by the grant of CoR;

 i) Any other condition as may be specified by the Bank, fulfillment of which, in the opinion of the Bank, is necessary to ensure that the commencement of or carrying on the business in India shall not be prejudicial to the public interest."

4. Tahapan Pendaftaran

Ada 2 tahap utama, yakni mendapatkan in-principle approval atau yang biasa disebut di Indonesia sebagai izin prinsip, lalu tahap kedua adalah mendapat Certificate of Registration yang kalau dialihbahasakan adalah Sertifikat Pendaftaran, tetapi di Indonesia padanannya menjadi licensed atau lebih ke izin.

Berikut kutipannya.

"In case of prospective NBFC-P2Ps 

(iii) The Bank may, after being satisfied that the conditions specified under paragraph 5(2)(ii) are fulfilled, grant in-principle approval for setting up of a Peer to Peer Lending Platform, subject to such conditions which it may consider fit to impose. 

(iv) The validity of the in-principle approval issued by the Bank will be twelve months from the date of granting such in-principle approval. 

(v) Within the period of twelve months, the company shall put in place the technology platform, enter into all other legal documentations required and report position of compliance with the terms of grant of in-principle approval to the Bank. 

(vi) The Bank may, after being satisfied that the entity is ready to commence operations, grant a CoR as an NBFC--P2P, subject to conditions as deemed fit by the Bank."

5. Kegiatan Usaha P2P Lending Company tidak boleh on balance sheet

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun