Pengaturan P2P Lending di India, Apa Bedanya dengan Indonesia?

Bagi para lender, borrower, atau penyedia platform P2P lending di Indonesia, tentu peraturan yang menjadi tumpuan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/2016. Namun, apakah semua yang diatur di Peraturan OJK No. 77/2016 sudah baik dan tak perlu perubahan lagi? 

Sebagai salah satu metode untuk memperbaiki isi dari sebuah peraturan, sangat lazim dilakukan sebuah kajian dengan cara membandingkan atau belajar dari sistem hukum negara lain, yang lazim disebut sebagai comparative law. 

Kali ini, saya ingin mengangkat bagaimana pengaturan P2P lending di India, sebuah negara yang perkembangan P2P lendingnya cukup pesat sehingga tak boleh luput dari pandangan kita di Indonesia. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dipelajari dari pengaturan P2P lending di India.

Sebelum membaca lebih lanjut, perlu diingat bahwa karena saya bukanlah seorang advokat India yang qualified menurut Advocates Act, 1961 sehingga apabila ada kesalahan dalam interpretasi peraturan di bawah ini harap dimaklumi. 

P2P lending di India sendiri diatur dalam Master Directions - Non-Banking Financial Company -- Peer to Peer Lending Platform (Reserve Bank) Directions, 2017 . Directions ini terakhir diupdate pada tanggal 23 Februari 2018.

1. Bentuk perusahaan P2P lending di India

Menurut Section 5 paragraf 1 tentang Eligibility Criteria, semua perusahaan yang ingin menjalankan bisnis P2P lending haruslah berbentuk company. Company dalam hukum India diatur menurut Section 2 clause (20) dari Companies Act 2013 yang berbunyi demikian:

"company means a company incorporated under this Act or under any previous company law; "

Menurut Section 4 clause (a) Companies Act 2013, semua company ditandai dengan nama Limited (public limited company) atau Private Limited (untuk private limited company), tergantung dari jenis yang diinginkan. Jadi, harus dipastikan bahwa hanya perusahaan dengan embel-embel Limited atau Private Limited yang boleh terdaftar menjadi penyelenggara P2P platform di India.

2. Istilah lender dan borrower dirangkum menjadi "Participant"

Di Indonesia, lazim istilah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dipakai dan dalam bahasa Inggrisnya sering disebut lender dan borrower. Namun, di India, istilah participants yang dipakai. Arti dari participant menurut Master Directions adalah sebagai berikut:

"Participant means a person who has entered into an arrangement with an NBFC-P2P to lend on it or to avail of loan facilitation services provided by it."

3. Syarat Pendaftaran bagi Penyelenggara P2P Lending di India

Jadi, di India, semua perusahaan penyelenggara P2P lending harus terdaftar dan mereka akan menerima yang namanya Certificate of Registration (CoR) dari Reserve Bank of India. Syaratnya apa untuk bisa terdaftar? Menurut Section 5 clause (I) point (iii), setiap perusahaan yang mendaftar harus mempunyai minimal net owned fund tidak kurang dari 20 juta rupee atau jumlah lain sebagaimana ditentukan lain oleh Reserve Bank of India.

"(ii) The Bank, for the purpose of considering the application for registration, shall require the following conditions, among others, to be fulfilled: 

a) The company is incorporated in India

b) The company has the necessary technological, entrepreneurial and managerial resources to offer such services to the participants; 

c) The company has the adequate capital structure to undertake the business of Peer to Peer Lending Platform; 

d) The promoters and the Directors of the company are fit and proper; 

e) The general character of the management of the company is not prejudicial to the public interest; 

f) The company has submitted a plan for, or implemented, a robust and secure Information Technology system; 

g) The company has submitted a viable business plan for conducting the business of Peer to Peer Lending Platform; 

h) Public interest shall be served by the grant of CoR;

 i) Any other condition as may be specified by the Bank, fulfillment of which, in the opinion of the Bank, is necessary to ensure that the commencement of or carrying on the business in India shall not be prejudicial to the public interest."

4. Tahapan Pendaftaran

Ada 2 tahap utama, yakni mendapatkan in-principle approval atau yang biasa disebut di Indonesia sebagai izin prinsip, lalu tahap kedua adalah mendapat Certificate of Registration yang kalau dialihbahasakan adalah Sertifikat Pendaftaran, tetapi di Indonesia padanannya menjadi licensed atau lebih ke izin.

Berikut kutipannya.

"In case of prospective NBFC-P2Ps 

(iii) The Bank may, after being satisfied that the conditions specified under paragraph 5(2)(ii) are fulfilled, grant in-principle approval for setting up of a Peer to Peer Lending Platform, subject to such conditions which it may consider fit to impose. 

(iv) The validity of the in-principle approval issued by the Bank will be twelve months from the date of granting such in-principle approval. 

(v) Within the period of twelve months, the company shall put in place the technology platform, enter into all other legal documentations required and report position of compliance with the terms of grant of in-principle approval to the Bank. 

(vi) The Bank may, after being satisfied that the entity is ready to commence operations, grant a CoR as an NBFC--P2P, subject to conditions as deemed fit by the Bank."

5. Kegiatan Usaha P2P Lending Company tidak boleh on balance sheet

Sama seperti di Indonesia, kegiatan usaha P2P lending di India juga tidak boleh on balance sheet karena pada Section 6 clause (1) (vi), jelas disebutkan demikian:

"(vi) not hold, on its own balance sheet, funds received from lenders for lending, or funds received from borrowers for servicing loans;"

6. Debt collection

Debt collection di Indonesia sudah notorious dan sudah menjadi bahasan LBH Jakarta. Bahkan terjadi juga aksi saling tunjuk-menunjuk siapa yang sebenarnya pihak yang bertanggungjawab apabila P2P company menagih hutang dengan debt collector dengan cara-cara yang absurd. Namun, di India, aturan mainnya sangat jelas dan sudah diatur dalam Master Directions.

Section 12 clause (3) mengatur demikian:

"In the matter of recovery of loans, NBFC-P2P shall ensure that the staff are adequately trained to deal with the participants in an appropriate manner and shall not resort to harassment viz; persistently bothering the borrowers at odd hours, use of coercion for recovery of loans, etc."

Selain aturan main debt collection/recovery of loan diatur dengan jelas, ada juga aturan mengenai cara pengaduan masalah atau dalam bahasa inggrisnya disebut grievance redressal.

Dalam Section 13, diatur mengenai grievance redressal baik bagi lender maupun borrower (Participants). Berikut adalah kutipan pasalnya.

"13. Participant Grievance Redressal 

(1) An NBFC-P2P shall put in place a Board approved policy to address participant grievances/complaints. Complaints shall be handled/ disposed of by NBFC-P2P within such time and in such manner as provided for in its Board approved policy, but in any case not beyond a period of one month from the date of receipt. 

(2) At the operational level, NBFC-P2P shall display the following information prominently, for the benefit of participants, on the website: 

(i) the name and contact details (Telephone / Mobile Nos. as also email address) of the Grievance Redressal Officer who can be approached for resolution of complaints against the NBFC-P2P. 

(ii) that if the complaint / dispute is not redressed within a period of one month, the participant may appeal to the Customer Education and Protection Department of the Bank."

Berarti, tanggung jawab menanggapi masalah yang dihadapi lender dan/ borrower bukan hanya di setiap perusahaan P2P lending, tapi juga dipegang oleh Reserve Bank of India. 

Demikianlah analisis yang sederhana tentang secuil dari pengaturan P2P lending di India. 

Semoga apa yang dibagikan di sini bermanfaat bagi kita semua.