Selanjutnya apabila dari poin tersebut terdapat salah satunya dalam perkara sebuah perjanjian, maka hal tersebut dapat dimasukan kedalam ranah hukum pidana. Akan tetapi jika yang terjadi hanyalah pelanggaran kewajiban setelah kesepakatan terbuat, maka disebut wanprestasi dan masuk dalam ranah hukum perdata.
Pada kasus BOT antara PT HIN dengan Grand Indonesia, tuduhan bahwa Grand Indonesia telah melanggar kesepakatan perjanjian dan akan dipidanakan tidak bisa dibenarkan. Kasus tersebut hanya bisa masuk dalam ranah perdata bukannya pidana, karena tuduhan pelanggaran terkait penambahan dua bangunan merupakan bagian dari kontrak kerjasama BOT PT HIN dengan Grand Indonesia pada pasal 1.2 (hal. 7) yang berbunyi “Gedung dan fasilitas penunjang adalah bangunan-bangunan dan segala fasilitas pendukung yang wajib dibangun dan/atau direnovasi penerima hak BOT di atas tanah,
yaitu, antara lain, pusat perbelanjaan, hotel, dan bangunan-bangunan lainnya, berikut fasilitas parker serta fasilitas penunjang lainnya..”. Dengan demikian, sepertinya sulit untuk membawa masalah ini ke ranah pidana dikarenakan tuduhan yang dilancarkan oleh pihak PT HIN tidak benar adanya. [caption caption="http://www.kompasiana.com/ninodumanauw"]
Sumber:
http://www.gresnews.com/berita/tips/31122-tips-alasan-kasus-hukum-perdata-berubah-menjadi-pidana/0/
