by: Gilang Mahardi
Menelaah kasus yang terjadi antara PT Hotel Indonesia Natour (HIN) dengan PT PT Cipta Karya Bumi Indah (CKBI)/ PT Grand Indonesia (GI), sedikit ganjil apabila PT HIN mempermasalahkan kasus ini dan menyerahkannya kepada ranah hukum pidana. Penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) juga terus mendalami kasus kerjasama pemanfaatan lahan dengan sistem BOT tersebut.
Tuduhan yang diajukan pihak PT HIN terhadap PT GI berdasarkan pada dugaan kecurangan dan pelanggaran surat kontrak kerja sama BOT yang dibuat pada tahun 2004. Dengan adanya pelanggaran tersebut, negara disinyalir mendapat kerugian hingga Rp 1,29 T. PT HIN menilai bahwa pihak Grand Indonesia telah menyalahi kontrak dengan membangun dua bangunan tambahan yaitu menara BCA dan apartemen Kempinski. Laporan yang diajukan oleh PT HIN kemudian berlanjut hingga kemudian ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Bila kita mencari tahu lebih jauh, dalam setiap perjanjian bisnis kerja sama apabila kemudian mengalami kasus dimana terjadi kelemahan saat pembuatan kesepakatan, maka hal yang harus ditempuh adalah dengan membuat revisi terhadap perjanjian tersebut. perkara semacam itu merupakan wilayah hukum perdata. Lalu bagaimana sebuah kasus perkara perdata berubah menjadi tindak pidana? Hal tersebut dapat terjadi apabila terjadi tindakan penipuan sebagaimana diatur pada pasal 378 KUHP pada bab XXV tentang Perbuatan Curang (bedrog), yang berbunyi :
“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palus atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang laiin untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
Berdasarkan rumusan tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:
1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
2. Menggerakan orang untuk menyerahkan barang sesuatu supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan)
Selanjutnya apabila dari poin tersebut terdapat salah satunya dalam perkara sebuah perjanjian, maka hal tersebut dapat dimasukan kedalam ranah hukum pidana. Akan tetapi jika yang terjadi hanyalah pelanggaran kewajiban setelah kesepakatan terbuat, maka disebut wanprestasi dan masuk dalam ranah hukum perdata.
Pada kasus BOT antara PT HIN dengan Grand Indonesia, tuduhan bahwa Grand Indonesia telah melanggar kesepakatan perjanjian dan akan dipidanakan tidak bisa dibenarkan. Kasus tersebut hanya bisa masuk dalam ranah perdata bukannya pidana, karena tuduhan pelanggaran terkait penambahan dua bangunan merupakan bagian dari kontrak kerjasama BOT PT HIN dengan Grand Indonesia pada pasal 1.2 (hal. 7) yang berbunyi “Gedung dan fasilitas penunjang adalah bangunan-bangunan dan segala fasilitas pendukung yang wajib dibangun dan/atau direnovasi penerima hak BOT di atas tanah,
yaitu, antara lain, pusat perbelanjaan, hotel, dan bangunan-bangunan lainnya, berikut fasilitas parker serta fasilitas penunjang lainnya..”. Dengan demikian, sepertinya sulit untuk membawa masalah ini ke ranah pidana dikarenakan tuduhan yang dilancarkan oleh pihak PT HIN tidak benar adanya. [caption caption="http://www.kompasiana.com/ninodumanauw"][/caption]
Sumber:
http://www.gresnews.com/berita/tips/31122-tips-alasan-kasus-hukum-perdata-berubah-menjadi-pidana/0/
