Tidak Menghargai Waktu: Ketidakdisiplinan dalam Pelayanan Masyarakat
Salah satu masalah lain yang mencuat di pemerintahan desa adalah ketidakdisiplinan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Banyak kepala desa dan perangkat desa yang tidak menepati waktu kerja atau sering absen tanpa alasan yang jelas. Hal ini berpengaruh besar terhadap pelayanan kepada masyarakat, karena warga yang datang ke kantor desa untuk urusan administrasi atau keperluan lainnya sering kali tidak mendapatkan pelayanan yang memadai.
Ketidakdisiplinan ini juga membuat program-program yang sudah direncanakan menjadi molor atau bahkan terbengkalai. Sebagai contoh, program pembangunan infrastruktur yang seharusnya selesai dalam jangka waktu tertentu sering kali mengalami penundaan karena tidak ada pengawasan atau kurangnya koordinasi antara kepala desa dan perangkatnya.
Penyalahgunaan Kekuasaan dan Korupsi
Selain sikap malas dan ketidakdisiplinan, masalah lainnya yang cukup besar adalah penyalahgunaan kekuasaan. Kepala desa yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal kejujuran dan integritas, terkadang malah terjebak dalam praktik korupsi. Penyalahgunaan anggaran desa, baik itu untuk kepentingan pribadi atau kelompok, menjadi masalah klasik yang tidak kunjung selesai.
Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat desa, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan dan pembangunan di desa. Program-program yang seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, justru terhambat karena adanya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum tertentu.
Mengatasi SDM Rendah di Tingkat Desa: Langkah yang Perlu Ditempuh
Tantangan SDM rendah yang dihadapi oleh kepala desa dan perangkatnya memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah memperkuat pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan perangkat desa. Tidak hanya pengawasan administratif, tetapi juga pengawasan terkait dengan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Selain itu, peningkatan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat juga sangat penting untuk mencegah ketidakpercayaan yang semakin meluas. Masyarakat harus diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di desa, serta diberi akses untuk melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi.
Pemerintah juga perlu memberikan pelatihan kepada kepala desa dan perangkatnya mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, serta memberikan insentif bagi mereka yang menunjukkan kinerja baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Dengan cara ini, diharapkan ada perubahan signifikan dalam kualitas SDM di tingkat pemerintahan desa, yang akhirnya berdampak pada kemajuan desa secara keseluruhan.
Kepala Desa dan Perangkat yang Tidak Memahami Tanggung Jawabnya
