Mohon tunggu...
Gheahaq Danty El Zahra
Gheahaq Danty El Zahra Mohon Tunggu... Mahasiswa - MAHASISWA

HAI AKU GHEA

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Peran Kebijakan Publik dalam Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mempersiapkan Smartcity di IKN

8 Juni 2024   15:00 Diperbarui: 8 Juni 2024   15:04 179
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Dalam konteks inklusivitas sosial, kebijakan publik harus mendorong keberagaman dan menghargai aspek budaya setempat. Penggunaan teknologi informasi dalam Smart City harus bersifat inklusif terhadap keberagaman bahasa, budaya, dan cara hidup masyarakat IKN. Aplikasi teknologi harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi beragam pengguna, termasuk mereka yang mungkin memiliki keterbatasan fisik atau kebutuhan khusus. Penting juga untuk memahami bahwa inklusivitas tidak hanya mencakup akses terhadap teknologi, tetapi juga penanganan isu-isu seperti ketidaksetaraan gender dan perbedaan generasi. Kebijakan publik harus merumuskan strategi untuk memastikan bahwa Smart City di IKN memberikan peluang yang setara bagi semua gender dan generasi. Inklusivitas gender dapat mencakup pelibatan perempuan dalam sektor teknologi dan penanganan isu-isu keamanan siber yang mungkin memengaruhi perempuan secara khusus (Al Ayubi & Zahidi, 2022). Selain itu, memastikan keterlibatan dan pemberdayaan generasi muda dalam pengembangan dan penerapan teknologi di Smart City juga merupakan aspek penting dari inklusivitas.

Penyusunan kebijakan juga harus memperhitungkan inklusivitas dalam penyediaan layanan publik. Smart City di IKN harus merancang layanan-layanan yang tidak hanya dapat diakses secara mudah oleh semua lapisan masyarakat tetapi juga mempertimbangkan keberagaman kebutuhan dan karakteristik pengguna. Pendekatan ini dapat mencakup pengembangan aplikasi yang ramah pengguna, pemberdayaan masyarakat untuk berkontribusi dalam pemantauan dan evaluasi layanan, serta integrasi kebijakan keamanan dan privasi data yang memadai. Strategi inklusivitas harus mempertimbangkan pendekatan berkelanjutan. Kebijakan harus dirancang untuk memastikan bahwa inklusivitas tidak hanya menjadi prioritas dalam fase awal implementasi tetapi juga terus dipertahankan dan ditingkatkan seiring waktu. Evaluasi periodik dan mekanisme umpan balik dari masyarakat harus menjadi bagian integral dari kerangka kebijakan untuk memastikan bahwa aspek inklusivitas terus menjadi fokus utama dalam perkembangan Smart City di IKN.

  • Kolaborasi Lintas-Sektor dalam Implementasi Smart City di IKN

Kolaborasi lintas-sektor memainkan peran sentral dalam merancang dan melaksanakan Smart City di IKN, memastikan keberhasilan proyek ini dan menjadikannya sebagai model kota pintar yang berdaya saing tinggi. Dalam konteks ini, kolaborasi tersebut melibatkan sektor swasta, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya bersama untuk mencapai visi Smart City yang holistik dan berkelanjutan.

Kolaborasi dengan sektor swasta menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan implementasi Smart City di IKN. Keterlibatan perusahaan teknologi, penyedia layanan, dan pelaku usaha swasta lainnya akan membawa inovasi, sumber daya finansial, dan pengetahuan industri yang diperlukan untuk membangun infrastruktur dan menyediakan layanan teknologi yang canggih (Fonna, 2019). Dalam kerangka ini, kebijakan publik perlu menciptakan insentif yang mendorong investasi sektor swasta dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur Smart City.

Kolaborasi ini juga membutuhkan kerangka kerja regulasi yang mendukung, memastikan bahwa sektor swasta dapat beroperasi secara efektif tanpa mengorbankan keamanan, privasi, dan keberlanjutan. Perumusan kebijakan yang tepat perlu mengakomodasi kebutuhan sektor swasta, memberikan klarifikasi hukum yang diperlukan, dan membuka peluang kemitraan yang saling menguntungkan antara pemerintah dan perusahaan swasta. Selain itu, kolaborasi ini dapat diperkuat melalui pengembangan inisiatif kemitraan publik-swasta yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Dalam konteks pemerintah daerah, kolaborasi dengan otonomi yang lebih besar menjadi faktor kunci. Pemerintah daerah, terutama yang terletak di sekitar IKN, harus terlibat secara aktif dalam merancang dan melaksanakan proyek Smart City. Ini mencakup pengembangan perencanaan tata ruang yang mendukung konsep Smart City, regulasi lingkungan, dan kebijakan perkotaan yang mendukung integrasi teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam hal ini, kolaborasi lintas-sektor dapat membantu mengoordinasikan upaya antara pemerintah pusat dan daerah, memastikan sinergi dalam pelaksanaan proyek dan mendukung pengembangan Smart City secara terintegrasi.

Organisasi masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam kolaborasi ini. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat sipil membawa perspektif yang beragam dan membantu memastikan bahwa implementasi Smart City di IKN mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan kebutuhan Masyarakat (Patarai, 2020). Melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan platform untuk umpan balik akan menciptakan Smart City yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, kolaborasi lintas-sektor juga mencakup pembentukan jejaring dan forum diskusi antara pihak-pihak yang terlibat. Forum semacam ini akan memungkinkan pertukaran ide, pengetahuan, dan pengalaman antara sektor swasta, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil. Melalui kolaborasi ini, inovasi dapat dipercepat, hambatan-hambatan diidentifikasi, dan solusi-solusi terbaik dapat ditemukan bersama-sama.

Membangun kapasitas dan keterampilan yang diperlukan di semua sektor yang terlibat dalam implementasi Smart City juga hal penting yang harus dilakukan. Program pelatihan, workshop, dan inisiatif pendidikan dapat membantu mengatasi kurangnya pemahaman teknis, manajerial, dan regulatori yang mungkin dihadapi oleh para pemangku kepentingan. Kolaborasi dalam hal pengembangan sumber daya manusia ini akan memastikan bahwa semua pihak terlibat dapat berkontribusi secara optimal dalam merancang dan mengelola Smart City di IKN. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kolaborasi lintas-sektor dalam implementasi Smart City di IKN mencakup aspek keberlanjutan. Bukan hanya berfokus pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi dan sosial. Keterlibatan sektor swasta dalam investasi jangka panjang, upaya pemerintah daerah untuk membangun model ekonomi lokal yang berkelanjutan, dan kontribusi organisasi masyarakat sipil dalam mempromosikan keadilan sosial dan inklusivitas merupakan elemen-elemen penting dalam kolaborasi lintas-sektor yang berkelanjutan.

Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan kolaborasi ini,. Melembagakan mekanisme pelaporan dan pemantauan yang efektif akan memastikan bahwa setiap pihak bertanggung jawab atas kontribusinya dalam proyek Smart City. Hal ini akan membangun kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat dan menciptakan landasan yang kuat untuk kelangsungan proyek jangka panjang. Kolaborasi lintas-sektor dalam implementasi Smart City di IKN adalah suatu keharusan untuk mencapai kesuksesan proyek ini. Seiring dengan membangun infrastruktur teknologi, kebijakan publik harus merancang dan mendorong kerja sama antara sektor swasta, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini tidak hanya akan mempercepat perkembangan Smart City, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan tersebut mencerminkan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diinginkan oleh masyarakat IKN.

  • Aspek Keterlibatan Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Smart City

Partisipasi masyarakat bukan hanya menjadi tuntutan moral, tetapi juga suatu keharusan dalam mewujudkan smart city yang benar-benar inklusif dan berkelanjutan. Melibatkan masyarakat dalam tahap perumusan kebijakan hingga implementasi adalah langkah krusial. Dengan memastikan representasi yang merata dari berbagai lapisan masyarakat, kebijakan dapat mencerminkan kebutuhan dan keinginan sebagian besar penduduk IKN. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyelenggarakan forum konsultasi dan dialog terbuka yang melibatkan warga, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini akan menciptakan pemahaman bersama tentang visi smart city dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam konteks smart city juga membutuhkan peningkatan literasi teknologi dan pemahaman akan manfaatnya (Patarai, 2020). Oleh karena itu, perlu dilakukan program pendidikan dan penyuluhan masyarakat yang luas. Ini mencakup pelatihan terkait teknologi informasi, keamanan siber, dan cara menggunakan layanan smart city. Pemahaman yang lebih baik akan menciptakan masyarakat yang lebih proaktif dalam memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh smart city. Selain itu, penyuluhan dapat memainkan peran penting dalam meredam kekhawatiran atau ketakutan yang mungkin timbul di antara masyarakat terkait perubahan tersebut.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun