Mohon tunggu...
Ghani Rizmfd
Ghani Rizmfd Mohon Tunggu... Masinis - Golf Romeo Mike

Pemburu Dollar

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Perpindahan Ibu Kota Baru Indonesia dari Segi Wilayah

9 September 2019   06:14 Diperbarui: 10 September 2019   12:47 523
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kecamatan samboja berada di kutai kertanegara sekitar 75% jalan didaerah ini belum beraspal. Samboja melebihi  kelebihan disbanding Kecamatan Sepaku yakni akses bandara yang lebih cepat jarak Samboja menuju Bandara Sepinggang , Balikpapan hanya 42,5 km sementara jarak menuju Bandara Pranoto di Samarinda 101 km namun dengan akses jalan yang lebih bagus. 

Daerah ini juga dilalui jalan tol Balikpapan, Samarinda diperkirakan di Samboja inilah dibentuk ibu kota baru, dibangun istana Negara, kantor lembaga eksekutif, gedung DPR, MPR hingga bangunan strategis Tni dan Polri.

Kajian pemeritah terkait dua wilayah untuk calon ibu kota baru berdasarkan kriteria dibawah ini

  • Ketersediaan lahan luas milik Negara
  • Kemiringan lahan dan daya dukung tanah
  • Ketersediaan sumber daya air
  • Lokasi bebas bencana banjir
  • Dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang
  • Sosial budaya
  • Pertahanan dan keamanan

Dalam rencana pemindahan ibu kota pemerintah perlu mempertimbangkan segi pertahanan militer. Ibu kota merupakan titik sentral pertahanan nasional seperti yang dikemukakan oleh Makmur Supriyatno selaku Brigadier Jenderal Tni Jakarta dari segi pertahanan militer.

Dari segi demografi dan tata kota Jakarta dengan penduduk yang sangat padat, arus tranportasi macet, sanitasi buruk, rawan banjir, polusi, sampah, dl merupakan kekurangan Jakarta. Jakarta juga memiiliki kelebihan diantaranya yaitu

  • Dari segi pertahanan militer jakarta cukup kuat dan cocok sebagai ibu kota Negara karena Jakarta relatif jauh dari garis batas internasional yang kerap jadi medan tempur angkatan bersenjata.
  • Selain itu Jakarta  juga punya kota-kota satelit yang bisa menjadi benteng sekaligus lokasi pelarian darurat pemimpin nasional. Disisi selatan Jakarta dilindungi Bogor dan Depok, di sisi barat ada Serang, Pandeglang, dan Tanggerang, dan di sisi timur ada bekasi.
  • Pemusatan kekuatan militer berada di Jakarta. Kota ini juga dikelilingi instalasi militer mulai dari satuan tempur, serta satuan bantuan administrasi.
  • Memiliki perbukitan atau pegunungan.Dengan demikian militer punya kesempatan untuk merintangi serangan udara.

Namun Jakarta juga dinilai lemah dari segi logistik karena sebagian besar kebutuhan Jakarta masih didatangkan dari daerah lain yang menyebabkan ketika terjadi perang pasokannya rawan terhambat. 

Serta lokasi Jakarta yang dekat dengan laut dan pantai juga mengancam pertahanan Indonesia ketika angkatan laut musuh memiliki kekuatan besar, maka Jakarta berpeluang dikalahkan melalui jalur ini. (makmur, 2013)

Rencana perpindahan ibu kota ini tentu saja Jakarta akan kehilangan label daerah khusus ibu kota (DKI) yang mana perlu upaya pemerintah agar Jakarta tidak meredup setelah ibu kota pindah ke Kalimantan Timur. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bapennas, Bambang Brodjonegoro memastikan bahwa Jakarta akan tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan disulap menjadi kota bisnis berskala ASEAN.  

Rencana perpindahan ibu kota ini disorot oleh Negara Malaysia untuk membidik potensi bisnis baru dimana lokasinya dekat dengan Sabah dan Serawak yang saat ini sangat menguntungkan untuk meningkatkan persetujuan perdagangan barter dalam kegiatan-kegiatan kerjasama di Kalimantan dan Mindanao, Fillipina.

Membahas isu pemindahan ibu kota harus lengkap dengan pembahasan keuangan. Anggaran pendapatan dan belanja Negara Indonesia (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Negara Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR). Secara makro struktur anggaran APBN antara lain

  • Pendapatan Negara
  • Kebijakan pembangunan ekonomi
  • Kebijakan pendapatan Negara
  • Perkembangan pemungutan pendapatan Negara sebagai garis besar
  • Belanja Negara yang dipengaruhi faktor kebutuhan penyelengara Negara, kebijakan pembangunan dan bencana alam.
  • Pembiayaan yang dipengaruhi oleh kebijakan pembiayaan, kondisi dan kebijakan lainnya dan asumsi dasar makro ekonomi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun