Sore hari sekitaran perempatan Kentungan Jalan Kaliurang biasa terpantau padat. Apalagi hari Sabtu, hilir mudik kendaraan penikmat malam minggu volumenya melebihi hari biasa.
Namun pemandangan berbeda kali ini saya temui kala menggunakan kuda besi tepat diperempatan Kentungan. Relatif sepi, saya beserta boncengan lantas berasumsi bahwa memang banyak kampus masih libur. Kuliah belum masuk sehingga lalu lintas jalan para pelepas penat belum begitu padat.
Berhembus kabar bahwa per 14 Januari 2019 perempatan Kentungan sementara akan ditutup. Sebab pemerintah berencana membangun underpass dari timur ke barat guna mengurai kemacetan. 'Tidak main-main' sepertinya proyek pembangunan jalan kali ini, karena penutupan jalan akan dilakukan sampai dengan akhir tahun 2019.
Menjelang dua hari penutupan perempatan Kentungan, separator jalan yang juga digunakan untuk memblokade para pengendara mulai diletakan. Paling kentara adalah yang terletak pada bagian selatan-barat perempatan.
Seketika menarik, sebab disela-sela orang-orang yang mengenakan helm proyek warna kuning tersebut ada ibu-ibu paruh baya yang terlihat berdialog dengan mimik serius. Wajar saja, sebab pada tepian perempatan tersebut berjajar pula lokasi perdagangan mulai makanan, peralatan olahraga, juga para penjual sandang.
Sembari menunggu detik-detik menuju lampu hijau, kami yang sedang menunggang kuda besi lantas kembali berasumsi. Kurang lebih sebelas bulan mendatang jalanan ini dihindari, lantas bagaimana nasib para pedagang yang menggantungkan peruntungannya dari mereka yang berlalu-lalang?
Dilansir dari krjogja.com nantinya underpass dibangun sepanjang 180 meter di timur-barat perempatan Kentungan. Sebenarnya hal demikian bukan hal baru bagi Yogyakarta, sebab diperempatan Jombor terlebih dahulu dibangun underpass 'sepaket' dengan flyover diatasnya.
Alasannya pun sama waktu itu yakni guna mengurai kemacetan yang dinilai perlu diatasi. Hasilnya pun signifikan. Bahkan pasca pembangunan, lampu merah yang berada disisi utara dan selatan seperti 'hanya' dekorasi lalu lintas; hanya lampu kuning yang menyala dan berkedip.
Sebelumnya perombakan jalan konvensional di Jogja juga dapat dilihat pada flyover Janti dan seputaran Lempuyangan. Sebenarnya pemugaran jalan untuk nantinya lebih adaptif dengan kebutuhan lalu lintas Yogyakarta bukan hal amatir dilakukan pemerintah melalui dinas terkait.
Sehingga menurut saya pemerintah juga peka terhadap konsekuensi spontan dari pembangunan-pembangunan tersebut; mulai dari penutupan jalan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ketika hal demikian telah ditempuh, tidak perlu lagi ada pemandangan mimik wajah serius yang condong kearah geram seperti terlihat kala sore kemarin.
Menyoal Masyarakat Terdampak
Setiap pembangunan selalu menyisakan dampak pada masyarakat. Namun yang paling terasa dan perlu perhatian adalah terkait situasi sosial-ekonomi. Hal ini yang saya lihat belum nampak terutama yang bersinggungan dengan penghidupan para pelaku usaha sekitar perempatan Kentungan.
Sekilas memandang saja, pada area penutupan jalan terdapat apotik, penjaja makanan, toko olahraga, perlengkapan alas kaki, serta minimarket salah satu brand ritel kenamaan.
Bayangkan ketika dilakukan penutupan jalan, lantas rutinitas usaha mereka akan dikemanakan? Semoga dan semestinya pemerintah terkait sudah terlebih dahulu memikirkan perihal tersebut sebelum jalan benar-benar ditutup.
Harapan Partisipasi Pemerintah Kelak
Pemerintah sebagai inisiator pembangunan seyogianya berpartisipasi pula dalam implikasi sosial ekonomi yang ditimbulkan. Namun sayangnya kabar yang beredar viral 'masih' seputaran pengalihan arus lalu lintas; seperti dalam laman tirbun.jogjanews.com yang secara detail merinci beberapa persiapan skenarionya. Sehingga saya pikir wajar jika pikiran simpati kepada para pelaku usaha timbul seketika.
Kompensasi, saya pikir hal demikian sudah terlebih dahulu matang digagas serta diaplikasikan terhadap para pelaku usaha terdampak. Sebab jika tidak khawatir akan menimbulkan resistensi entah apa bentuknya ditujukan kepada para pemangku kebijakan. Alasannya jelas, ada roda yang sementara terputus dan para pelaku usaha terlihat tidak kuasa untuk menghentikan agenda pembangunan.
Sebelas bulan nampaknya bukan waktu yang sebentar. Paling tidak ada sebelas kali gaji yang harus dibayarkan kepada para pegawai. Pun jika ternyata usaha tersebut sementara tutup, karyawan pun menjadi sementara pengangguran sebab nominal rutin yang semestinya tetap didapat 'dipaksa' lenyap oleh karena agenda 'insidental' pembangunan jalan.
Ngayomi, Ngayemi, Ngayani
Berdiskusi tentang belum adanya titik temu antara situasi sosial ekonomi masyarakat terdampak pembangunan underpass Kentungan, saya teringat dengan seorang kandidat wakil rakat. Beliau adalah Bambang Soepijanto. Seorang Bambang Soepijanto menyematkan jargon demikian dalam kampanye-nya untuk menjadi wakil rakyat. Beliau secara lebih detail menyuarakan demikian seperti tertuang dalam website pribadinya http://bambangsoepijanto.com/ sebagai lebih dari upaya persuasi.
Sebagai pengayom, sebagai pemberi rasa nyaman, serta sebagai pelayan masyarakat; kurang lebih demikian maksud Bambang Soepijanto menggambarkan situasi peran pemerintahan ketika diemban. Sehingga nantinya wakil rakyat bukan lagi sebatas pelaksanaan 'objektivikasi masyarakat', namun lebih dari itu. Wakil rakyat merupakan suatu amanah.
Sumber Foto dan Referensi
https://krjogja.com/web/news/read/87879/Panjang_Underpass_Kentungan_180_Meter
