Penerapan e-Voting diawali dengan pembangunan jejaring teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkup Kabupaten Jembrana tahun 2001. Pembangunan jejaring TIK yang disebut Jimbarwana Network (JembranaNet), melibatkan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (TIK-BPPT).
Selain infrastruktur jaringan TIK, agar e-voting dapat terselenggara diperlukan penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan satu nomor identitas penduduk. Di kabupaten ini telah diberlakukan satu nomor identitas untuk satu orang penduduk seumur hidup, untuk berbagai urusan administrasi.
Negara lain yang telah melaksanakan pemilihan umum dengan menggunakan e-Voting diantaranya adalah negara-negara: Amerika Serikat, Rusia, Kanada, Prancis, Brazil, India, Jepang, Peru, Venezuela, Kazakhstan, dan Uni Emirat Arab.
Sedangkan di ASEAN sendiri negara Filipina adalah negara pertama yang menerapkan e-Voting pada Pemilu 10 Mei 2010 sedangkan yang sedang melakukan ujicoba pelaksanaan e-Voting yakni Argentina, Cile, Ceko, Finlandia, Yunani, Itali, Latvia, Meksiko, Nigeria, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, dan Swedia.
Menurut data terkait pilkada di 31 provinsi pada tahun 2010 telah menelan dana sebesar Rp 3,5 Trilyun, sebuah angka yang sangat fantastis untuk sebuah demokrasi di Indonesia. Dengan e-Voting di harapkan dana pemilu, pilkada dan pilpres bisa di tekan hingga 50 persen penghematan daripada tidak menggunakan e-Voting.
Di kota Jakarta, di mana sudah ada beberapa daerah di lakukan sosialisasi e-Voting, akan tetapi persoalannya belum selesai e-KTP, maka kita ketahui bersama pada pilkada DKI Jakarta, Rabu, 11 Juli 2012, hal ini belum bisa di terapkan, jadi hanya mimpi belaka. E-Voting harus bisa menghemat biaya, lebih cepat pada penghitungan suara, aman dari manipulasi, serta mudah dalam proses pemungutan suara dan audit prosesnya.
Karena ditengah pesatnya kemajuan teknologi Informasi dan komunikasi maka sangat dimungkinkan untuk dilakukan perubahan-perubahan yang bermanfaat bagi kemandirian bangsa, malakukan Inovasi pada setiap produk dan proses serta kebijakan yang dihasilkan di setiap badan publik, industri dan swasta.
