Jika koalisi Jokowi merencanakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode, sama saja dengan membenarkan stigma negatif Indonesia seperti yang dinarasikan oleh The Australian.
Keempat, membaca pemberitaan negatif media asing dan lembaga internasional tentang demokrasi di Indonesia, sangat nekad bila koalisi pendukung Jokowi menggolkan 3 periode masa jabatan presiden. Karena penilaian tentang demokrasi menjadi acuan bagi negara-negara pemberi utang.Â
Indonesia yang saat ini tengah membutuhkan utang luar negeri pastinya tidak mungkin mau memosisikan dirinya sebagai negara yang dikucilkan dari pergaulan internasional.
Karenanya bila Jokowi benar-benar memiliki rencana mengamandemen Pasal 7 seperti yang diskenariokan Amien Rais, sama saja artinya dengan Jokowi tengah merencanakan bunuh diri.Â
Kelima, sentimen negatif terhadap Jokowi semakin besar. Sentimen negatif itu bukan saja dipasok oleh kelompok oposisi, tetapi juga kelompok pemilih Jokowi pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Dengan beban yang semakin berat, sangat tidak mungkin bila kelompok oligarki nekad perpanjang masa jabatan Jokowi sampai 2029.
Keenam, perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode bukan saja menguntungkan koalisi Jokowi saat ini, tetapi juga kelompok-kelompok lainya yang pada suatu saat nanti akan memetik keuntungan dari amandemen Pasal 7 UUD 45. Maka kurang tepat bila Amien Rais hanya menyorotkan matanya pada satu kelompok saja.
Saat merancang skenarionya, sepertinya, Amien Rais tidak mengkalkulasikan keenam faktor di atas. Tetapi, sebagai sebuah opini, skenario Amien Rais soal masa jabatan presiden 3 periode ini tidak bisa serta merta disalahkan. Skenario Amien Rais, ditambah The Australian, semestinya menjadi early warning bagi kelompok pendukung Jokowi untuk lebih berhati-hati saat melakukan manuver politiknya.Â
Di Mana Keterlibatan BIN dalam Konflik Demokrat?
