Diakui atau tidak, sulit mematahkan skenario Amien Rais soal kudeta Demokrat yang dikaitkan dengan jabatan presiden 3 periode.
Namun demikian, skenario Amien Rais bukannya tanpa kelemahan. Ada beberapa kelemahan yang terbaca pada skenario Amien.
Pertama, untuk menguasai fraksi Demokrat di MPR, Moeldoko memerlukan pergantian antar waktu (PAW) untuk mengganti anggota fraksi Demokrat loyalis SBY dengan kader Demokrat pendukung KLB.Â
Proses PAW ini membutuhkan waktu yang tidak pendek lantaran harus melewati meja hijau, bahkan bisa diprediksikan hingga sampai ke Mahkamah Agung. Itupun, bila bercermin pada PAW yang dilakukan PKS terhadap Fahri Hamzah, upaya Moeldoko untuk mem-PAW-kan loyalis SBY belum tentu berhasil.Â
Kedua, pada kenyataannya, tidak semua anggota fraksi Gerindra setuju pada keputusan Prabowo Subianto bergabung ke dalam koalisi pendukung Jokowi. Kader Gerindra yang tidak setuju ini kerap menyiratkan ketidaknyamanannya. Fadli Zon, misalnya. Lewat akun Twitter-nya, Fadli kerap menyampaikan kritiknya pada kebijakan pemerintah Jokowi.
Ketidakloyalan anggota MPR dari Gerindra kepada parpolnya ini juga terjadi pada parpol-parpol lainnya. Golkar yang selama ini dikenal sebagai parpol multifaksi diperkirakan tidak seluruhnya mengiyakan perintah partainya soal amandemen masa jabatan presiden. Sementara, PAN saat ini sudah terbelah setelah Amien Rais mendirikan Partai Ummat beberapa waktu yang lalu.
Ketiga, Demokrasi di Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat internasional.
Pada akhir Januari 2021, The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis demokrasi Indonesia mencatat skor terendahnya dalam 14 tahun terakhir.
Kemudian pada 8 Maret 2021, The Australian mempublikasikan berita yang diberi judul "Indonesia moves closer to one-party rule as Jokowi aide takes over opposition"
"The Indonesian government has been accused of making a "mockery of democracy" after President Joko Widodo's chief of staff stacked an extraordinary meeting of the Democratic Party, one of the country's last remaining opposition parties, and had himself declared chairman," tulis The Australian dalam paragraf pertamanya.
Kemudian media asal negeri kangguru ini menulis, "President Jokowi has been criticised for weakening Indonesian democracy by drawing six out of nine parliamentary parties into a grand coalition government, including the Gerindra party of his twice presidential challenger Prabowo Subianto. A seventh party is loosely aligned with his government.
