Seandainya Jokowi mengikuti masukan Fahri, pastinya Romi tidak akan berkasus dengan KPK. Begitu juga dengan Setya Novanto, Idrus Marham, dan juga sejumlah kader PDIP. Â
Tidak kalah menarik adalah respon Jokowi atas kasus korupsi yang menjerat Romi. Dalam satu pernyataannya Jokowi tetap menganggap Romi sebagai kawan lama. Jokowi pun mengaku sedih atas kasus yang menimpa pendukungnya tersebut, Namun demikian, Jokowi tetap menghormati proses hukum terhadap Romi.
Bukan hanya itu, Jokowi malah menolak mengomentari saat wartawan menanyakan kepadanya tentang adanya indikasi ter-OTT-nya Romi sebagai buah dari penjebakan,
Padahal bisa saja Jokowi membenarkan indikasi tersebut sekaligus menyerang kubu paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai sutradara atas tertangkapnya Romi. Tetapi, Jokowi dan kubunya tidak melakukannya.
Sikap yang ditunjukkan oleh para pendukung pasangan nomor urut 01 ini sungguh bertolak belakang dengan reaksi kubu paslon nomor urut 02 saat Ratna Sarumpaet ditahan setelah Polri membongkar hoax penganiayaan terhadap dirinya. Bahkan, gegara bertindak cepat dalam membongkar hoax yang dilakukan Ratna, Polri pun terkena getahnya karena dituding sebagai bagian dari pelaku konspirasi.
Lebih jauh lagi, jika mencermati permintaan Fahri Hamzah yang ingin membubarkan KPK, sudah sangat jelas jika kubu 02 justru ingin melemahkan penegakan hukum yang merupakan salah satu tujuan berdirinya republik ini.
Pernyataan Fahri tentang alasan-alasannya yang ingin membubarkan KPK tersebut mengindikasikan jika kubu 02 menempatkan KPK sebagai instrumen politik. Sementara sikap Jokowi yang tidak mau merespon penangkapan Romi menunjukkan jika sebagai Presiden RI dan juga warga negara Republik Indonesia, Jokowi memosisikan KPK sebagai instrumen hukum.
Dari perbedaan sikap antara kedua paslon capres-cawapres beserta para pendukungnya, tersebut bisa diambil kesimpulan bila Jokowi-Maruf merupakan paslon yang konsisten pada penegakan hukum dengan tidak mengintervensinya. Â
