"Panglima TNI menyebutkan ada institusi tertentu yang mencatut nama Presiden untuk mendatangkan 5 ribu senjata secara ilegal. (ros)," cuit @RadioElshinta pada 22 September 2017.
Tak ayal lagi, gegara kicauan yang di-posting akun resmi Radio Elshinta tersebut, sekali lagi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mendapat sorotan tajam.
Sontak, bebarengan dengan mem-viral-nya twit soal kedatangan 5.000 senjata ilegal tersebut, kritikan, kecaman, bahkan be-bully-an dilontarkan ke arah mantan KSAD kelahiran Tegal, Jawa Tengah, 13  Maret 1960 ini. Apalagi, ketika itu Gatot Nurmantyo tengah menjadi sasaran kritik pedas setalah menggalakkan nonton bareng film G30S/PKI.
Mengikuti perkembangan informasi tentang akan didatangkannya 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer ini bagaikan membaca novel thriller yang penuh dengan kejutan-kejutan tak terduga.
Seperti membaca novel-novel karya Dan Brown, tempo perkembangan kasus "5.000 pucuk senjata" ini begitu cepat. Hanya dalam hitungan jam, informasi baru datang atau berdatangan. Setiap infornasi yang datang kemudian dapat membenarkan atau mematahkan informasi sebelumnya.
Hanya saja, tidak seperti membaca novel Dan Brown dengan Robert Langdon sebagai tokoh utamanya, dalam kasus "5.000 pucuk senjata ini, masyarakatlah yang menjadi pemeran utamanya.
Dan, tidak seperti Langdon, kitalah yang berlarian dari media yang satu ke media yang lainnya dari media arus utama ke media sosial untuk mencari informasi, dan juga berkonflik dengan informasi dan kelompok yang berbeda pendapat.
Panglima TNI menyebutkan ada institusi tertentu yang mencatut nama Presiden untuk mendatangkan 5 ribu senjata secara ilegal. (ros) pic.twitter.com/8UaacRHF8O
--- Radio Elshinta (@RadioElshinta) September 22, 2017
Informasi tentang akan didatangkannya 5.000 senjata itu disampaikan Gatot Nurmantyo saat berpidato di hadapan sejumlah purnawirawan perwira tinggi TNI di Cilangkap, Jakarta, pada 22 September 2017. Dalam pidatonya itu, Gatot menegaskan jika informasi yang disampaikannya berstatus A1.
Selang 2 hari kemudian Menko Polhukam Wiranto angkat bicara. Menurut penjelasannya, BIN membeli 500 pucuk senjata dari PT Pindad untuk kepentingan Sekolah Tinggi BIN.
Oleh media, penjelasan Wiranto tersebut diposisikan sebagai "pelurusan". Walhasil, informasi yang disampaikan oleh Gatot Nurmantyo pun distempel tidak akurat, bahkan hoax.
Padahal, jika diperhatikan, penjelasan yang disampaikan oleh Wiranto belum tentu merupakan pelurusan atas informasi yang disampaikan oleh Gatot.
Kuncinya ada pada "intitusi". Apakah intitusi yang dimaksud Gatot adalah BIN sebagaimana dalam penjelasan Wiranto? Jika bukan, maka penjelasan Wiranto bukanlah pelurusan atas informasi yang disampaikan Gatot.
"Sebenarnya, opini yang saat ini menyerang Gatot, suatu saat dapat berbalik. Misalnya, jika suatu saat nanti aparat keamananan menemukan sejumlah senjata yang disembunyikan di suatu tempat (dengan catatan tidak terkait kasus terorisme), maka saat itu juga informasi yang disampaikan Gatot mendapat pembenaranya. Sekali lagi, kuncinya, Gatot tidak menyebut institusi yang dimaksudnya," begitu yang ditulis dalam "Soal Informasi 5.000 Senjata, Gatot Nurmantyo Masih di Rel yang Tepat"
Sore hari setelah artikel tersebut ditayangkan, pada 27 September 2017, media memberitakan ralat yang disampaikan oleh Gatot Nurmantyo.
Jika disimak, ralat yang disampaikan oleh Gatot Nurmantyo hanya pada persoalan "stempel" intelijen pada informasi yang sampaikannya. Seperti yang diakuinya, Gatot memang bersalah karena informasi yang seharusnya hanya disampaikan kepada Presiden Jokowi, diungkapkannya juga (bahkan lebih dulu) kepada sejumlah purnawirawan.
Tetapi, Gatot tidak meralat muatan dari informasi yang disampaikannya, yaitu tentang adanya institusi non-militer yang berencana membeli 5.000 pucuk senjata.
Artinya, informasi tentang adanya rencana pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer tetap akurat, tetap A1, dan bukan informasi selevel Wikileaks yang masih unconfirmed rumour.
Menariknya, informasi-informasi tersebut, termasuk keterangan yang disampaikan oleh Wiranto, saling berbantahan satu sama lainnya. Tidak jelas mana yang benar mana yang salah.
Jika dicermati, terbaca seperti ada kelompok yang dengan sengaja mencoba untuk menutupi informasi atau menyesatkannya. Di situlah teka-teki yang memisterinya.
Seperti yang dialeg epic yang diucapkan Agen FBI Dana Scully kepada partnernya Fox Mulder dalam serial "The X File".
"Mulder, the truth is out there," ujar Scully, "but so are lies."
Lantas, jika "Soal 5.000 Senjata, Informasi Gatot Nurmantyo Benar dan Siapakah yang Menggagas Permainan Cerdas Ini?"
Dini hari, 30 September 2017, sebuah foto tumpukan peti beredar di linimasa jejaring sosial. Beberapa jam setelahnya, media arus utama memberitakan tentang persenjataan milik Polri yang baru tiba dari Bulgaria. Senjata-senjata itu ditahan di Bandara Soekarno-Hatta oleh BAIS TNI
Dengan kedatanganStand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40x46 mm sebanyak 280 pucuk beserta 5.932 butir Amunition Castior 40 mm tersebut, informasi yang dibocorkan Jenderal oleh Gatot Nurmantyo pun mendapat pembenarannya.
Pada 28 September 2017, sejumlah foto layar dari artikel yang diposting situs resmi Kodam Mulawarman,Kodam-Mulawarman.mil.id, memviral di linimasa.
Secara garis besar, artikel yang sudah dihapus tersebut berisi nyinyiran kepada Budi Gunawan selaku Kepala BIN. Bukan hanya itu, lewat artikel tersebut situs resmi Kodam Mulawarman menyenggol Polri atas kasus chat mesum yang disangkakan kepada Rizieq Shihab
Lebih parah lagi, artikel tersebut mengesankan TNI sebagai institusi yang memiliki kedekatan dengan Muslim Cyber Army dan berseberangan dengan pendukung Ahok yang disebut dalam artikel tersebut sebagai Bani Taplak.
Artikel itu seolah menjadi penguat atas tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Gatot dan TNI sebelumnya. Contohnya, setelah rekaman suara Gatot beredar, akun @joxzin_jogja lebih dulu menyebarkan ilustrasi berjudul "Membongkar Gerombolan Akun-Akun Bayaran Pendukung Si Kopiah Putih".
Melihat serangan-serangan yang datang itu, ada kemungkinan jika Gatot akan disingkirkan dengan cara apa pun. Karenanya, "Gegara "Kesalahan" Cantiknya, Gatot Nurmantyo Bisa Di-HRS-kan"
Gatot Nurmantyo telah mendapatkan pembenarannya. Tetapi, pembenaran tersebut tidak akan didapatkannya jika keterangan press yang disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto sesuai dengan informasi yang dibocorkan oleh Panglima TNI.
Sebelum menyampaikan keterangan pressnya, Wiranto mengaku telah melakukan klarifikasi ke TNI, Polri, PT Pindad, Badan Intelijen Negara, dan pihak-pihak lainnya yang terkait.
Dan, sebagaimana yang diberitakan media, Wiranto turut menghadiri acara silahturahmi perwira tinggi TNI dan purnawirawan perwira tinggi TNI yang digelar di Mabes TNI pada 22 September 2017.
Namun tidak diberitakan, apakah Wiranto masih berada di lokasi saat Gatot Nurmantyo menyampaikan informasi soal kedatangan 5.000 senjata atau sudah meninggalkan lokasi.
Menariknya, dalam keterangan pressnya, Wiranto sama sekali tidak menyinggung soal rencana kedatangan persenjataan yang dibeli Polri dari Bulgaria.
Mungkinkah informasi tentang persenjataan buatan Bulgaria tersebut sengaja ditutupi kepada Wiranto? Ataukah "Soal 5000 Senjata, Apakah Gatot Nurmantyo dan Wiranto Bermain dalam Satu Orkestrasi?"
Meski sudah diselesaikan dengan keluarnya kesepakatan antara berbagai pihak, polemik tentang 5.000 pucuk senjata kembali mencuat setelah terjadinya peristiwa penyanderaan warga di Desa Kimberli dan Banti, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua pada awal November 2017.
Atas peristiwa tersebut, ada pihak yang mencurigai jika aksi penyanderaan itu hanyalah rekayasa Polri untuk mendapatkan kembali kepemilikan atas persenjataan yang dibelinya dari Bulgaria.
Lantas, "Apa yang Janggal dari Penyanderaan Warga di Papua?"
Kecurigaan tersebut jelas mengada-ada alias tidak mendasar. Padahal dasar logikanya sangat sederhana. Dengan keluarnya kesepakatan ditahannya persenjataan milik Polri oleh TNI berarti Polri secara hukum tidak berhak memiliki dan menggunakan persenjataan yang dibelinya tersebut.
Artinya, kalau senjata itu dikeluarkan digunakan oleh Polri untuk mengatasi kasus penyanderaan di Papua, itu berarti Polri dan juga TNI sama-sama melanggar hukum. Dan, baik Polri maupun TNI pastinya tidak mungkin mau melakukannya.
Karenanya, tidak ada kaitan sama sekali antara penyanderaan di Papua dengan kasus 5.000 pucuk senjata.
Itulah 5 artikel terkait pemberitaan 5.000 pucuk senjata yang menjadi kontroversi pada akhir September 2017.
Dan, meski kasus ini sudah diselesaikan, namun sejumlah pertanyaan masih belum menemukan jawabannya. Alias ada misteri yang belum terungkap.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
