Pernyataan Kapolri ini menarik. Sebab, menurut Wikipedia.org, salah satu kunci keberhasilan makar atau kudeta adalah kerahasiaan agenda.
"Kerahasiaan agenda, tidak hanya berlaku vis--vis terhadap kalangan luar, tetapi juga vis--vis terhadap konspirator lainnya merupakan senjata pertamajunta, tanpa persiapan yang terbaik maka kudeta dipastikan akan gagal."
Kerahasiaan agenda ini sangat penting sebab faktor inilah yang akan mendukung faktor pendukung lainnya, yaitu pendadakan (menurut dialog tokoh Brigjen Soepardjo saat merencanakan Gerakan 1 Oktober 65 dalam film "G30S/PKI")
Karena informasi "rencana makar" sudah tercium oleh pihak lain dalam hal ini Polri, maka faktor kerahasiaan agenda kependadakan pun tidak ada lagi.
Dan, memang menurut Aminuddin yang mengikuti pertemuan di UBK bersama 300-an aktvis lainnya pada 20 November 2016, rencana makar tidak dibicarakan
"(Isi pertemuan) kembali ke kiblat bangsa, UUD '45, Pancasila, dan UUD '45 asli," kata Aminuddin di Jakarta, pada 21 Desember 2016.
Rapat di UBK tersebut merupakan merupakan kelanjutan dari pertemuan dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan pada 15 November 2016. Menurut Aminuddin, tidak ada desakan kepada MPR untuk mencabut mandat Presiden Jokowi.
Adapun surat Sri Bintang yang menginginkan dilakukan sidang istimewa untuk mencabut mandat presiden di luar agenda para aktivis lainnya.
"Nah itulah yang kami sesalkan, karena kita sendiri menyampaikan surat juga ke MPR-gerakan Save NKRI-rupanya Pak Sri Bintang kirim juga, dia inisiatif sendiri di luar kesepakatan. Beda dengan People Power (gerakan yang dibentuk Sri Bintang-red). Itulah istilah Kapolri yang bilang mengajak massa 2 Desember ke MPR/DPR, padahal kita punya agenda sendiri, yaitu bela Islam dan bela negara dan kita punya massa sendiri," terang Aminuddin (Sumber: Detik.com).
Kalau memang demikian, kenapa Dhani Cs dicokok dengan tuduhan makar?
Jawabannya seperti yang dikatakan Mr P pada Al Khathath, "Itu cuma supaya mereka ngga bawa massa ke DPR. Besok juga dilepasin."
