Presiden Joko Widodo geram, begitu yang ditulis KOMPAS.com hari ini, Jumat 23 Desember 2016. Penyebabnya adalah menyebarnya isu serbuan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok. Jumlah TKA asal Tiongkok yang menyerbu masuk Indonesia pun tidak tanggung-tanggung: 10 juta. Selanjutnya, Jokowi meminta pihak kepolisian untuk mengusut dan menindak penyebar isu ini.
Soal isu masuknya 10 TKA asal Tiongkok sebenarnya sudah ramai dibincangkan netizen lebih dari satu setengah tahun yang lalu, atau sekitar pertengahan Juni 2015. Kalau mau mengusut penyebar isu ini, Polri harus mengobok-obok Google sampai ke Juni 2015.
Pada pertengahan Juni 2015 isu yang beredar jauh lebih parah dari isu yang sekarang berkembang ini. Pada saat itu para penyebar isu meramaikan media sosial dengan isu tentang 10 juta warga Tiongkok yang akan berimigrasi dan menetap di Indonesia.
Apakah kedua isu 10 juta TKA asal Tiongkok berhubungan dengan isu migrasi 10 juta warga Tiongkok? Atau, isu yang berkembang sekarang ini merupakan plintiran dari isu yang disebarkan satu setengah tahun sebelumnya.
Kalau, kedua isu tersebut berkaitan atau hasil dari plintiran isu sebelumnya, maka Polri tidak usah capek-capek mengobok-obok Google. Sebab, isu migrasi 10 juta warga Tiongkok beserta terduga penyebarnyasudah dituliskan cukup lengkap dalam artikel “Soal Migrasi 10 Jt Warga Tiongkok, Ini yang Benar”yang ditayangkan pada 17 Juni 2015.
Bagaimana angka 10 juta menyebar? Media mana yang pertama kali diduga melakukan pelintiran. Klik saja artikel “Soal Migrasi 10 Jt Warga Tiongkok, Ini yang Benar”Dan menariknya, pemyebarnya “10 juta warga Tiongkok” diduga berasal dari situs berita arus utama yang cukup terkenal.
Isu masuknya 10 juta TKA asal Tiongkok ini kembali menghangat belum lama ini. Isu ini digoreng dengan berbagai bumbu penyedap. Antara lain, penjajahan Tiongkok atas Indonesia, bangkitnya komunisme, ormas yang didirikan WNA Tiongkok, dan lain sebagainya. Menyebarnya isu ini tentu saja meresahkan masyarakat. Ditambah lagi dengan mulai beredarnya buku “Jokowi Undercover” yang menuding Jokowi sebagai anak kandung dari angota PKI.
Namun demikian, beredarnya isu 10 juta TKA asal Tiongkok ini diperkuat dengan berbagai fakta seputar Tiongkok yang marak diberitakan, mulai dari pengibaran bendera Tiongkok di Maluku, masuknya imigran gelap asal Tiongkok, 5.000 tanaman cabai berbakteri yang bibitnya dibawa masuk oleh warga Tiongkok.
Masuknya 10 juta TKA asal Tiongkok tentu saja hoax. Tetapi, persoalannya bukan hanya itu saja. Ada persoalan lain yang juga harus diluruskan pemerintah mengenai warga negara Tiongkok yang datang ke Indonesia, yaitu masuknya TKA ilegal asal Tiongkok. Sementara ini, yang dijelaskan oleh pemerintah lewat Kemenakertrans adalah jumlah TKA legal asal Tiongkok. Jadi, dalam soal TKA asal Tiongkok ini, pemerintah belum memberikan penjelasannya.
Jokowi dan jajaran pemerintahannya pasti sudah mengetahui kalau sekarang ini menyebar beragam isu yang sangat meresahkan dan berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Menariknya, (saya punya bukti) penyebaran isu atau informasi hoax itu juga dilakukan oleh seorang guru yang berstatus PNS.
Pertanyaannya, kenapa baru sekarang pemerintah mengungkapkan keresahannya? Bukankah isu-isu dan berbagai informasi hoax itu sudah menyebar luas sejak lama. Sebagai contoh, kasus larangan jilbab oleh BUMN yang disebar oleh Dwi Estiningsih. Kenapa isu itu tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah.
